Joko Widodo Serahkan 1.000 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Masyarakat di Kota Tarakan |
- Joko Widodo Serahkan 1.000 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Masyarakat di Kota Tarakan
- Widya Murad Ismail Ajak Seluruh Istri Bupati dan Walikota di Maluku Perangi Stunting
- Pemprov Maluku Safari Natal di Desa Waai, Barnabas dan Beatrix Orno Bagi Bingkisan
- Sugeng Suparwoto Ungkap Komisi VII DPR RI Dukung Maluku Miliki PI 10 Persen Blok Masela
- Jokowi Puji TPA Sampah Manggar Sebagai TPA Terbaik di Indonesia
- Jokowi Tinjau Jalan Perbatasan dan Potensi Hydro Power di Kalimantan Utara
- Joko Widodo Nikmati Malam Sambil Makan Seafood dan Sambal Buatan Irianto Lambrie di Tarakan
- Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Irigasi dan PLBN di Nunukan
- KPPN Saumlaki Gelar FGD Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020
- KPPN Saumlaki Serahkan DIPA 322 Milyar Tahun 2019 Kepada Satker Tanimbar dan MBD
- Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK, TP PKK Tanimbar Gelar Rapat Konsultasi dan Jambore Kader di Saumlaki
- Leunard Maiseka Ungkap Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa Turut Lestarikan Bahasa Tanimbar
- Pemkot Sorong Lakukan Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Bagi POKDARWIS
- Welly Tigtigweria Luncurkan Aplikasi Presensi Kota Sorong
- Gabungan Organisasi Wanita Kota Sorong Rayakan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019
- KPP Pratama Ambon dan STIESA Tandatangani Perjanjian Tax Center
| Joko Widodo Serahkan 1.000 Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Masyarakat di Kota Tarakan Posted: 20 Dec 2019 02:02 AM PST
TARAKAN, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Utara. Acara penyerahan digelar di Lapangan Tenis Tertutup Keramat, Kota Tarakan, Rabu, 18 Desember 2019. Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa di seluruh Tanah Air seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang bersertifikat. Tetapi hingga tahun 2015, baru 46 juta sertifikat yang diberikan kepada masyarakat. "Artinya, kurang 80 juta yang belum pegang ini. Bapak ibu harus bersyukur karena sudah pegang ini sertifikat," kata Presiden. Untuk itu, Presiden Jokowi segera memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mempercepat penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Jika sebelumnya hanya 500 ribu lembar sertifikat yang dibagikan kepada rakyat setiap tahunnya, maka sejak pemerintah meluncurkan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), jumlah tersebut naik signifikan setiap tahunnya. "Dulu di 2017, 5 juta bisa rampung setahun. Saya naikkan lagi 2018 7 juta, rampung 7 juta. Tahun ini 9 juta, rampung 9 juta, di seluruh Indonesia loh ya. Padahal biasanya dulu setiap tahun itu hanya 500 ribu di seluruh Indonesia. Coba, naiknya sampai 15 kali lipat. Bayangkan," ungkapnya. Di samping itu, percepatan penerbitan sertifikat juga dikarenakan banyaknya sengketa lahan dan tanah yang terjadi di masyarakat. Presiden mengaku kerap mendengar keluhan terkait sengketa lahan setiap dirinya pergi ke daerah. "Apa yang saya dengar dari rakyat? Sengketa tanah, sengketa lahan, konflik tanah, konflik lahan. Setiap hari saya masuk ke desa pasti suara itu yang saya dengar. Sehingga ini menjadi kunci," imbuhnya. Menurut Kepala Negara, jika masyarakat sudah memegang sertifikat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimilikinya, maka konflik lahan bisa dihindari. "Mau apa kalau sudah pegang ini? Enggak bisa apa-apa, ngaku-ngaku? Balik dia. Ini pentingnya bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki yang namanya sertifika," jelasnya. Presiden pun berpesan kepada para penerima untuk menjaga sertifikatnya dengan baik, misalnya dengan memfotokopinya dan menyimpannya di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga mengingatkan para penerima untuk berhati-hati jika ingin menggunakan sertifikatnya sebagai agunan di bank. "Enggak apa-apa, memang sertifikat bisa dipakai untuk itu (agunan). Tetapi hati-hati, meminjam uang di bank itu saya titip hati-hati betul. Harus dikalkulasi, harus dihitung betul-betul, pinjam berapa, angsurnya setiap bulan berapa, harus dihitung betul, jangan keliru hitung," tandasnya. Turut mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tersebut antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. (KSP) |
| Widya Murad Ismail Ajak Seluruh Istri Bupati dan Walikota di Maluku Perangi Stunting Posted: 20 Dec 2019 01:32 AM PST
|
| Pemprov Maluku Safari Natal di Desa Waai, Barnabas dan Beatrix Orno Bagi Bingkisan Posted: 20 Dec 2019 01:02 AM PST
AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, menggelar safari Natal di Desa Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,Jumat (20/12/2019). Safari digelar bersama warga setempat di Gereja Damai, dihadiri Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Ny. Beatrix Orno, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku hadir dan merayakan Natal bersama masyarakat. Pada kesmpatan tersebut, Pemprov Maluku juga menyerahkan bingkisan Natal kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno dalam sambutannya mengatakan, ada banyak alasan untuk semua mempersembahkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena selain perjumpaan yang sangat berbahagia di saat ini, tetapi terlebih lagi karena negeri ini tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sekalipun beberapa waktu lalu, terjadi gempa bumi yang meluluh- lantahkan sebagian pemukiman dan fasilitas umum di sekitar kita, serta menyebabkan sebagian warga masyarakat dan saudara-saudara kita harus hidup di tempat-tempat pengungsian. "Natal adalah cara Tuhan menyapa kita. Ia telah mewujudkan empati dan memberikan damai dalam bentuk Imanuel. Dengan demikian Natal mengajarkan kita untuk bersimpati dan memberikan dukungan doa, dan dukungan kepada masyarakat Maluku yang masih berduka, atas berbagai cobaan dan ujian alam, sambil berharap semoga saudara-saudara kita tetap tabah dalam menghadapi cobaan ini," ungkap Wagub. Dikatakan, persiapan memyambut kedatangan Sang Putra Natal saat ini, tentunya dirasakan sangat memprihatinkan, karena sebagian warga masyarakat Maluku, terkhusus umat Kristiani di beberapa wilayah yang terdampak gempa, harus merayakannya di tempat-tempat pengungsian. Tetapì hal tersebut tidaklah mengurangi hakikat dan semangat Natal yang sebenarnya, karena Tuhan Yesus Kristus yang diyakini umat Kristiani sebagai penyelamat dunia juga lahir dalam kesederhanaan, di sebuah kandang domba yang hina dan papah. "Oleh karena itu, saya berharap saudara-saudara sekalian harus tetap tegar dan berpegang teguh pada keyakinannya bahwa apa yang yang terjadi dalam dunia ini, tentunya karena perkenan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya," kata Wagub mengingatkan. Menurutnya penyelenggaraan Safari Natal Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang dilaksanakan setiap tahun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, tentunya merupakan komitmen kepedulian dan empati saling menyapa, bersekutu, saling berbagi antara satu dengan yang lain. "Oleh karena itu, melalui pelaksanaan safari Natal ini kita semua bertekad untuk membangun silaturahmi diantara kita, yang tentunya akan berdampak pada kualitas kehidupan masyarakat di Provinsi Maluku," jelas Wagub.
Dijelaskannya Perayaan Natal dalam bentuk Safari Natal Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang dilaksanakan saat ini tentunya membuktikan kepada kita semua, bahwa Pemerintah Daerah hadir untuk melayani dan akan memperjuangkan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini, sebut mantan Bupati MBD, tentunya senada dengan tema perayaan Natal saat ini, yaitu "Memuliakan Allah dengan Menghadirkan Damai Sejahtera di Bumi,", dimana setiap kita, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing baik Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban dan akan berupaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku. Wagub juga mengingatkan, agar masyarakat Maluku, khususnya yang berada pada wilayah yang terdampak, agar tetap waspada dan bijak dalam menyikapi informasi gempa bumi, yang hingga saat ini masih terus terjadi, sekalipun dalam skala yang lebih kecil. "Kita semua tentunya berharap agar fenomena alam gempa bumi susulan ini akan bergerak pada kestabilan posisi dan menjadi normal, sehingga aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik , sehingga upaya recovery dan perbaikan permukiman serta fasilitas umum terdampak gempa bumi dapat berjalan lebih cepat," tandas Wagub. (HumasMaluku) |
| Sugeng Suparwoto Ungkap Komisi VII DPR RI Dukung Maluku Miliki PI 10 Persen Blok Masela Posted: 20 Dec 2019 01:02 AM PST
AMBON, LELEMUKU.COM – Komisi VII DPR RI mendukung participating interest (PI) 10 persen pengelolaan Lapangan Gas Abadi Blok Masela menjadi milik Provinsi Maluku. Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, saat bertatap muka dengan Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam agenda kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Maluku. "Kami, Komisi VII DPR meminta kepada Kementerian ESDM untuk memberikan PI 10 persen Blok Masela sepenuhnya kepada masyarakat Maluku, apalagi platform Masela ini adalah onshore, sehingga secara administratif, secara geografis, menjadi haknya dari masyarakat Maluku," kata politisi Partai NasDem ini saat rapat dengar pendapat bersama Gubernur Maluku dan mitra Komisi VII di Hotel Santika Premiere, Ambon, Kamis (19/12). Dalam rapat itu pula hadir berbagai mitra strategis Komisi VII DPR RI, termasuk pula BPH Migas, SKK Migas, Inpex dan Shell.
Sugeng menyatakan dukungannya atas kesiapan Maluku yang berencana mempercepat waktu pembebasan lahan dan analisa dampak lingkungan (amdal) Blok Masela, sebagaimana diyakinkan oleh Gubernur, bahwa akan menyelesaiakan tahapan itu hanya dalam kurun waktu dua tahun yakni sampai 2020. Menurutnya, sepanjang itu tidak bertabrakan dengan regulasi, maka lebih cepat Blok Masela berproduksi itu jauh lebih baik. "Kita berusaha untuk tetap proven, semua tetap by low. Tapi kalau secara aturan bisa cepat, kenapa harus lambat? Syukur-syukur produksi bisa di tahun 2024 sebagaimana diusulkan oleh Gubernur Maluku. Karena itu, ketika Pak Gubernur bilang urusan amdal dan pembebasan lahan bisa diselesaikan sampai 2020, kenapa tidak?" tanyanya. Sebagai Komisi di DPR RI yang membidangi energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup, pihaknya mendukung apabila pihak investor dalam hal ini Inpex juga menginginkan tahapan konstruksi sudah bisa berjalan di tahun 2021 mendatang. "Kami support, investor juga harus diberikan insentif, kalau disentif kecuali dia melanggar aturan," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam rapat dengar pendapat itu menyampakan kesiapan Maluku antara lain lahan, pengembangan sumberdaya manusia, bahkan juga telah siap aspek penawaran PI 10 persen. "Kami telah mengeluarkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan seluas 1.407 hektar, untuk lokasi pembangunan infrastruktur LNG (onshore), juga telah membentuk tim pengadaan lahan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk pembangunan infrastruktur utama, dan pendukung. Tim dari SKK Migas, Inpex dan Pemerintah Provinsi sudah turun ke Tanimbar dan didampingi Pemerintah Kabupaten setempat," ungkapnya. Dari kesiapan pengembangan SDM, pada 23 November 2019, pihaknya telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman, (MoU) antara Pemerintah Provinsi Maluku, dengan BP Jamsostek, dalam rangka Pelaksanaan Pelatihan Pra Kerja, bagi 400 Pencari Kerja lulusan SMA sederajat di Provinsi Maluku. BP Jamsostek bahkan mendepositokan dana senilai Rp1,1 triliun di Bank Maluku dan Maluku Utara, untuk jaminan sosial ketenagakerjaan. "Kami juga telah menyurati Kepala SKK Migas, untuk menginformasikan kebutuhan tenaga kerja, di Blok Masela sesuai kualifikasi yang dibutuhkan," jelasnya.
Sementara soal PI 10 persen, Pemerintah Provinsi Maluku, telah menyurati Kepala SKK Migas, tertanggal 6 November 2019, perihal Penawaran PI 10% di Wilayah Kerja Masela, Bula, dan Non Bula Kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Pada 5 Desember 2019, Kepala SKK Migas juga menyurati Pemerintah Provinsi Maluku, Perihal penawaran PI 10% Wilayah Kerja Seram Bula, dan Wilayah Kerja Seram Non Bula. "Saat ini Pemerintah Provinsi Maluku, sesuai dengan kewenangannya, sedang dalam tahap menyiapkan BUMD, sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam, Permen ESDM No. 37/2016, untuk menerima dan mengelola PI 10% di wilayah kerja Masela, Bula, dan Non Bula serta jasa penunjang lainnya. Untuk itu, kami minta apa yang menjadi hak kami, jangan lagi diganggu oleh pihak manapun," tandas Murad Ismail. (HumasMaluku) |
| Jokowi Puji TPA Sampah Manggar Sebagai TPA Terbaik di Indonesia Posted: 20 Dec 2019 12:32 AM PST
BALIKPAPAN, LELEMUKU.COM – Presiden Joko Widodo meresmikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Manggar di Kota Balikpapan, Rabu, 18 Desember 2019. Presiden mengatakan, sejauh ini TPA Manggar merupakan yang paling baik di Indonesia. "Saya lihat di kota-kota lain, saya kira ini adalah pemrosesan akhir sampah yang paling baik di Indonesia. Hijau, tidak bau, bersih, dan pembangunan yang dilakukan juga saya melihat tidak memakan biaya yang begitu banyak. Ini berapa kemarin? Rp160 miliar," kata Presiden kepada awak media seusai acara peresmian. TPA Sampah Manggar merupakan TPA yang menggunakan teknologi sanitary landfill dalam pengurugan sampahnya. Pemrosesan sampah sendiri telah dimulai sejak dari rumah sebelum sampai ke TPA Manggar. "Saya kira urusan sampah ini bukan urusan yang sepele. Tapi saya kira Balikpapan sudah memiliki TPA akhir di Manggar ini sangat bagus. Dan bagusnya di Balikpapan ini pemrosesannya dimulai dari rumah, tidak semuanya dibuang di TPA Manggar ini, tapi dikurangi kurang lebih 20-an persen sudah dicegah dulu di rumah, sudah banyak," ujarnya. Menurut Presiden, pemerintah tengah memberikan prioritas kepada 10 kota dalam menyelesaikan persoalan sampah. Rata-rata semua kota tersebut ingin mengolah sampah untuk dijadikan listrik. Sayangnya, hingga saat ini Presiden mengaku belum melihat hal tersebut. "Kita kan memberikan prioritas pada 10 kota, kemarin, dalam menyelesaikan persoalan sampah, 10 kota. Rata-rata memang semuanya menjadikan sampah menjadi listrik, tapi sampai sekarang belum ada yang selesai jadi saya belum bisa bercerita banyak. Tapi mungkin akhir tahun depan sudah ada yang selesai," jelasnya. TPA Sampah Manggar memiliki unit sel landfill seluas 9,1 hektare dengan kapasitas unit pengolahan air lindi sebanyak 1,5 liter per detik. Teknologi yang digunakan untuk pengolahan air lindi adalah dengan proses biologis upflow anaerobic sludge blanket (UASB) dan proses kimia. Dengan fasilitas itu, TPA Sampah Manggar memiliki kapasitas pemrosesan akhir seberat 420 ton per hari. TPA Sampah Manggar juga berpotensi mengurangi emisi gas metana hingga 27,5 kiloton dan memiliki potensi penurunan emisi rumah kaca hingga 580 kiloton karbondioksida. Selain meresmikan TPA Sampah Manggar, pada kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga meresmikan Bendungan Teritip dan Instalasi Pengolahan Air Teritip. Keduanya diharapkan bisa menjadi sumber air baku untuk Kota Balikpapan. "Ini sudah dikerjakan 3 tahun yang lalu juga sudah selesai. Itu juga akan menjadi sumber air baku bagi Kota Balikpapan," kata Kepala Negara. Pembangunan Bendungan Teritip menghabiskan biaya sebesar Rp262 miliar. Sementara untuk Instalasi Pengolahan Air Teritip, biaya yang digunakan adalah sebesar Rp92 miliar. Bendungan Teritip memiliki kapasitas tampung 10,5 juta meter kubik dengan luas genangan 94,8 hektare dan volume air baku 260 liter per detik. Sementara Instalasi Pengolahan Air Teritip memiliki kapasitas 200 liter per detik yang diharapkan akan memenuhi kebutuhan air bagi 80 ribu jiwa. Turut mendampingi Presiden dalam acara peresmian tersebut yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. (KSP) |
| Jokowi Tinjau Jalan Perbatasan dan Potensi Hydro Power di Kalimantan Utara Posted: 20 Dec 2019 12:32 AM PST
TARAKAN, LELEMUKU.COM – Serangkaian agenda kerja telah menanti Presiden Joko Widodo di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), hari ini, Kamis, 19 Desember 2019. Pada pagi hari, Presiden diagendakan untuk terbang menuju Bandara Yuvai Semaring, Kabupaten Nunukan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Sebelum lepas landas dari Bandara Internasional Juwata Kota Tarakan, Presiden akan terlebih dahulu melihat maket pembangunan Kaltara. Setibanya di Kabupaten Nunukan, Presiden akan menghadiri prosesi penganugerahan gelar adat Dayak Lundayeh kepada Presiden RI. Selanjutnya, Kepala Negara dijadwalkan untuk meninjau proyek pembangunan jalan perbatasan. Setelah itu, Presiden akan menuju Bandara Yuvai Semaring untuk kemudian lepas landas menuju Bandara Malinau Robert Atty Bessing, Kabupaten Malinau. Saat tiba di Kabupaten Malinau, Presiden akan disambut oleh Tetua Adat Dayak Kenyah beserta 11 ketua suku yang ada di Kabupaten Malinau. Usai santap siang bersama, Presiden diagendakan untuk meninjau potensi hydro power melalui udara dengan menggunakan helikopter. Selesai peninjauan, Presiden akan kembali ke Bandara Internasional Juwata, Kota Tarakan, untuk kemudian lepas landas ke Jakarta. (KSP) |
| Joko Widodo Nikmati Malam Sambil Makan Seafood dan Sambal Buatan Irianto Lambrie di Tarakan Posted: 20 Dec 2019 12:32 AM PST
TARAKAN, LELEMUKU.COM – Malam hari dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo menjadi agenda yang menarik bagi perangkat presiden dan juga wartawan. Seringkali, Presiden memilih kegiatan yang mendadak, tidak ada rencana dan persiapan sebelumnya. Kegiatan di luar agenda resmi ini kembali terjadi saat Presiden ingin makan malam di sebuah rumah makan saat kunjungan kerja ke Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu 18 Desember 2019.
Tiba di rumah makan tersebut, belum ada meja khusus yang telah disiapkan, Presiden bersama Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman menantikan santap malam dimasak terlebih dahulu. Yang menarik dalam hidangan santap malam ini adalah sambal yang merupakan hasil dari ulekan Gubernur Kalimantan Utara Irian Lambrie. Setelah menanti selama 30 menit, hidangan yang dinantikan tiba, udang goreng, kepiting soka telur asin, kepiting bumbu saos padang, burung dara, sup ikan bumbu kuning, dan buncis telur asin. Setelah santap malam, Presiden menyapa warga yang telah menanti dan berswafoto. (KSP) |
| Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Irigasi dan PLBN di Nunukan Posted: 20 Dec 2019 12:32 AM PST
NUNUKAN, LELEMUKU.COM – Dalam perjalanan menuju perbatasan RI-Malaysia, Presiden Joko Widodo meninjau proyek padat karya tunai di Desa Pa Api, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis, 19 November 2019. Proyek ini membangun sebuah dam pengendali dan saluran irigasi kecil. Saluran irigasi yang dibangun merupakan pipa sepanjang 510 meter yang digunakan petani untuk mengairi sawah. Proyek seluas 25 hektare ini menyerap 42 tenaga kerja lokal dengan nilai kontrak Rp195 juta. Di lokasi tersebut, Presiden yang datang dengan mengendarai sepeda motor, berjalan menyusuri saluran irigasi. Presiden juga menyempatkan berdialog dengan para petani lokal. Usai meninjau pembangunan irigasi, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanan menuju batas negara RI-Malaysia. Kepala Negara menyambangi Pos Gabungan Bersama Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia dan rencana lokasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Long Midang. Setelah itu, Presiden Jokowi kembali menuju Bandara Yuvai Semaring untuk kemudian lepas landas menuju Kabupaten Malinau dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI-AU. Turut mendampingi Presiden saat meninjau pembangunan irigasi dan PLBN Long Midang, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie. (KSP) |
| KPPN Saumlaki Gelar FGD Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2020 Posted: 19 Dec 2019 10:32 PM PST
|
| KPPN Saumlaki Serahkan DIPA 322 Milyar Tahun 2019 Kepada Satker Tanimbar dan MBD Posted: 19 Dec 2019 10:02 PM PST
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara (MTB), Provinsi Maluku menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar 322 Milyar tahun 2020 kepada Satuan Kerja (Satker) wilayah pembayarannya pada Rabu (11/12/2019). Kepala KPPN Saumlaki Ende Johana Surya menyampaikan bahwa Penyelesaian penerbitan DIPA Tahun Anggaran 2020 tidak lepas dari hasil upaya dan kerja keras Satuan Kerja Pemerintah Pusat maupun Organisasi Perangkat Daerah. "KPPN Saumlaki memiliki 33 Satker dengan wilayah bayar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Rp 247,5 milyar, naik 31 persen dari tahun 2019, yang total pagu Rp170,4 milyar dan satker di Kabupaten Maluku Barat Daya Rp 74 milyar, turun 48 persen dari tahun 2019 yang total pagu 109,6 milyar," kata dia. Pada kegiatan Penyerahan DIPA 2020 kepada Satker mitra kerja KPPN Saumlaki yang dirangkaikan dengan 'Kegiatan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2019', Ende berharap melalui kegiatan itu dapat ditegaskan kembali upaya pemberantasan korupsi adalah sudah menjadi gerakan bersama seluruh komponen bangsa dan dilakukan secara bersama oleh institusi negara dan seluruh masyarakat. (Laura Sobuber) |
| Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK, TP PKK Tanimbar Gelar Rapat Konsultasi dan Jambore Kader di Saumlaki Posted: 19 Dec 2019 10:02 PM PST
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – (TP-PKK) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku menyelenggarakan Kegiatan Rapat Konsultasi dan Jambore Kader PKK Tingkat kabupaten dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-47 dengan tema 'Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Selaras Dengan Program Pemerintah' pada Rabu (11/12/2019). Peserta kegiatan itu terdiri dari selurus pengurus dan kader PKK Kecamatan di 10 Kecamatan yang terdiri dari terdiri 80 kader dan 50 peserta pengurus PKK kabupaten dengan tujuan kegiatan adalah untuk mengevaluasi perkembangan TP PKK Tingkat Kecamatan melalui hasil presentasi masing-masing ketua dan untuk mempererat serta saling melengkapi juga menyamakan persepsi PKK dan kadernya diberbagai tingkatan sekaligus sebagai penghargaan bagi kader yang telah bekerja secara tulus, ikhlas, penuh tanggung jawab dan tidak mengenal lelah. Dalam sambutan Ketua Umum TP.PKK, Joice Fatlolon Pentury, SP yang dibacakan oleh Wakil Ketua II TP.PKK Ny. Rangkoratat berharap kegiatan semacam ini bukan rutin kegiatan tahunan dan seremonial saja, tapi harus selalu membawah suatu semangat baru dan sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan Pemerintah kepada TP.PKK, maka Presiden telah mengeluarkan Kepres Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan segera akan disusul dengan berbagi peraturan lainnya. (Laura Sobuber) |
| Leunard Maiseka Ungkap Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa Turut Lestarikan Bahasa Tanimbar Posted: 19 Dec 2019 10:02 PM PST
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Leunard L. Maiseka, S.I.P mengungkapkan jika pihaknya bekerjasama dengan Gereja Protestan Maluku (GPM) untuk turut melestarikan bahasa daerah di Tanimbar. Menurutnya kerjasama tersebut berdasarkan kesamaan visi bahwa bahasa adalah alat pewartaan yang bisa langsung menyentuh umat. Melalui bahasa daerah umat Kristen bisa menyampaikan paduan suara, khotbah, renungan bahkan doa yang mempunyai arti sangat kuat bagi umat. "Dengan kesadaran misi ini, GPM membuat MoU bersama YPMD pada Oktober 2015 lalu dengan kebutuhannya adalah Firman Tuhan dan lagu-lagu pujian dalam bahasa daerah. Karena memang dulu sulit dapatkan orang yang punya panggilan untuk melayani di bidang penterjemah alkitab dalam bahasa suku atau daerah," ungkap dia di ruang kerjanya kepada Lelemuku.com pada Rabu (11/12/2019). Berdasarkan kerjasama itu, YPMD membentuk lima tim bahasa untuk Kepulauan Tanimbar, diantaranya tim untuk bahasa Fordata, Yamdena Timur, Selaru, Seluasa dan Makatian. Namun dalam pembentukan tim itu ditemukan persoalan teknis, karena adanya sub dialeg yang berbeda, seperti pada bahasa Yamdena Timur dengan dialeg Nus Das dan Nus Bab. Sehingga pihaknya harus menggelar beberapa seminar dan lokakarya dengan tujuan untuk meneliti ejaan dan tata bahasa untuk menghasilkan sistem penulisan dan pelafalan. "GPM juga mengutus beberapa orang untuk kami latih dan mereka sepakat dilibatkan dalam tim penterjemah alkitab lima bahasa itu. Kami memulai dengan cerita-cerita alkitab supaya memperbiasakan mereka karena Firman Tuhan berbeda dengan dongeng yang kita rekam di masyarakat. Maka itu, tim dilatih untuk belajar tentang prinsip-prinsip penterjemah alkitab bertahun-tahun. Dia harus belajar bahasa Yunani minimal empat tahun dan bahasa Ibrani minimal lima tahun agar bisa memperoleh SK untuk menjadi penterjemah alkitab,"papar Maiseka. Ia menuturkan hasil dari kinerja pihaknya dalam penterjemahan alkitab ke dalam lima bahasa itu, diantaranya dalam bahasa Fordata sudah rampung hingga perjanjian baru dengan waktu kerja selama 15 tahun, bahasa Yamdena Timur ditargetkan perjanjian baru akan diluncurkan pada tahun 2023, bahasa Selaru pada tahun 2024 karena untuk tim penterjemahnya bekerja paruh waktu dimana seminggu tiga kali pertemuan, kemudian untuk bahasa seluasa masih dalam lagu-lagu pujian sudah sekitar 100 lagu dibuat dan bahasa Makatian sudah hampir 200 lagu dan direncanakan pada tahun 2020 depan akan dilanjutkan dengan terjemahan alkitab perjanjian baru. "Bahasa Selaru itu tahun 2024 karena tim penterjemahnya kerja part time, seminggu cuma tiga kali. Sementara tim bahasa Yamdena seminggu lima kali kerja dan itu yang membuat mereka lebih cepat dari tim selaru. Kemudian bahasa Makatian di tahun 2020 depan penterjemahn alkitab mulai karena penggunaan bahasa daerah disana masih bagus dari anak sampai orang tua masih berbahasa Makatian dengan baik," tutur Maiseka. Ia menjelaskan beberapa kendala yang ditemukan pihaknya saat melakukan penterjemahan tersebut adalah pihaknya menemukan masyarakat setempat belum memahami tata bahasa daerah mereka sendiri, masyarakat enggan untuk menggunakan bahasa daerah karena pada masa dulu masyarakat sering dihukum jika memakai bahasa daerah dan diharuskan untuk belajar dan menggunakan bahasa melayu serta banyak masyarakat yang tidak bersedia untuk terlibat karena mereka beranggapan hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) saja. Maiseka juga menambahkan hal yang paling menantang adalah di Desa Makatian karena masyarakat setempat mengharuskan pihaknya untuk melakukan kesepakatan secara adat. "Masyarakat pikir apakah bahasa daerah bisa mereka pakai di gereja karena dulu itu dilarang, tidak boleh pakai di sekolah, karena akan diberi sanksi dengan berjemur di bawah tiang bendera, angkat kaki dan melihat matahari. Jadi mereka trauma, takut akan dimarahi lagi. Sehingga kami yakinkan mereka dengan mengatakan bahwa sekarang gereja dan pemerintah setuju dan mereka tidak perlu untuk takut lagi," jelasnya. Ayah dari Empat anak ini pun membeberkan alasan para generasi muda di daerah dengan 10 kecamatan itu kurang berbahasa daerah, yaitu karena dulu para orang tua suka berkebun dan meningggalkan anak mereka untuk waktu yang lama. Sehingga anak hanya berbahasa melayu dengan guru mereka di sekolah dan bahasa yang digunakan guru itulah yang dipakai oleh masyarakat. Sementara itu, alasan yang paling mendasar adalah dari nilai pewartaan antara penginjil Kristen Katolik dan Protestan dimana gereja katolik beranggapan bahwa bahasa adalah alat pewartaan sedangkan saat itu Protestan beranggapan bahwa bahasa ialah penghalang penginjilan dan hal inilah yang membuat hampir desa-desa mayoritas protestan memiliki kemampuan bahasa daerah yang lemah dibandingkan desa-desa katolik. "Itu tantangan sampai bahasa daerah hampir terusik jauh dari kampung, padahal kalau kita lihat kebanyakan desa-desa protestan. Seperti Kilmasa, Lumasebu, Manglusi, Tutukembong hingga Arma dan Watmuri jauh dari saumlaki. Tetapi bahasa mereka menurun sekali. Dibandingkan Desa Sifnana dan Olilit yang bahasanya masih sangat kuat, padahal mereka ada di kota," tutup Ketua YPMD Tanimbar itu. (Laura Sobuber) |
| Pemkot Sorong Lakukan Pelatihan Pemandu Wisata Buatan Bagi POKDARWIS Posted: 19 Dec 2019 09:02 PM PST
SORONG, LELEMUKU.COM – Dinas Pariwisata Kota Sorong melaksanakan Pelatihan Pemandu Wisata Buatan, Serta Pelatihan Kuliner/Belanja Bagi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Dan Kelompok Wisata pada Jumat dan Sabtu, 20-21 Desember 2019. Tujuan kegiatan untuk memberikan wawasan serta meningkatkan sumber daya manusia bagi kelompok wisata (POKDARWIS) yang ada di Kota Sorong dan dilaksanakan di Hotel Rumberpon dari tanggal 20-22 Desember 2019 dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang yang terdiri dari 40 peserta pemandu wisata buatan dan 40 orang peserta dari pelatihan kuliner dan belanja. Diharapkan kegiatan ini dapat menghasilkan tenaga terampil di bidang pemandu wisata yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam pemandu wisata, tentang trend pasar wisata dan preferensi wisatawan sehingga mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan wisatawan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata RI ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Sorong diharapkan dapat menghasilkan para pramuwisata Kota Sorong (travel guide) yang professional dan yang memiliki lisensi resmi. (HumasKotaSorong) |
| Welly Tigtigweria Luncurkan Aplikasi Presensi Kota Sorong Posted: 19 Dec 2019 08:02 PM PST
SORONG, LELEMUKU.COM – Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2000 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim dan pejabat Negara. Pemerintah Kota Sorong melaksanakan launching Aplikasi Presensi Kota Sorong pada Jumat (20/12(2019) bertempat di lobi Kantor Walikota Sorong. Dalam arahannya, Sekda Kota Sorong Dra. Welly Tigtigweria mengatakan bahwa mulai tahun 2020 ASN akan menggunakan absensi dengan sistem sidik jari. Hal ini dilakukan karena terkait dengan tunjangan perbaikan penghasilan dan tidak lagi memberlakukan ULP dan TKD. Ia meminta kepada para Pimpinan OPD dan para ASN agar memiliki komitmen agar aplikasi ini dapat digunakan mulai tahun 2020 hingga seterusnya. Check clook akan dilakukan sebanyak 3x yaitu Pagi pukul 06.30-08.15, Siang pukul 11.30-13.30 dan Sore pukul 15.00-19.30. (HumasKotaSorong) |
| Gabungan Organisasi Wanita Kota Sorong Rayakan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019 Posted: 19 Dec 2019 08:02 PM PST
SORONG, LELEMUKU.COM – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) melaksanakan acara peringatan Hari Ibu ke-91 yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan mengambil tema 'Perempuan Berdaya Indonesia Maju' pada Kamis (19/12/2019) Peringatan Hari Ibu Ke-91 merupakan momentum untuk merenungkan peran perempuan dalam memperjuangkan peranan dan kedudukan yang menggambarkan semangat nasionalisme perempuan berdaya untuk menuju Indonesia maju. Tujuan diadakannya peringatan Hari Ibu ini adalah untuk membangkitkan kepedulian masyarakat perspektif, perempuan berdaya, dapat dicapai dan dilakukan oleh setiap perempuan sebagai sebuah bentuk kesetaraan dalam peran yang bertujuan mewujudkan harmoni antara laki-laki dan perempuan. (HumasKotaSorong) |
| KPP Pratama Ambon dan STIESA Tandatangani Perjanjian Tax Center Posted: 19 Dec 2019 05:32 PM PST
LAURAN, LELEMUKU.COM – Kepala Kantor Pelayanan Pratama Ambon, Provinsi Maluku, I Made Agus Hari Sentana dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Saumlaki dari Yayasan Pendidikan Tinggi Rumpun Lelemuku Saumlaki (YPT-RLS), Balthasar Malindir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan menandatangani MoU atau kesepakatan bersama pembentukan Tax Center bersama dengan pada Jumat (13/12/2019). Tax Center merupakan sebuah kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili oleh KPP Pratama Ambon dengan Perguruan Tinggi dan Civitas Akademika yang diwakili oleh STIESA.
Kerja sama KPP Pratama Ambon dan STIESA itu diharapkan dapat menjadi sarana dan wahana edukasi wajib pajak dimulai dari civitas akademika terlebih dahulu, yaitu dosen dan mahasiswa. Harapan besarnya adalah para civitas akademika berkenan menyebarkan pemahaman perpajakan kepada khalayak umum di Saumlaki sehingga semuanya lebih terasa. "Kami menyadari betul peran pajak sangat penting bagi seluruh masyarakat. Untuk itu kami berterima kasih kepada KPP Pratama Ambon karena sudah mempercayai kami untuk menjadi Tax Center" kata Balthasar Malindar saat sambutan di awal acara. Gayung bersambut, dalam sambutannya I Made Agus Hari Sentana yang didampingi oleh Kepala KP2KP Saumlaki, Kukuh Hanna Prapanca juga mengucapkan terima kasih kepada Civitas Akademika STIESA yang berkenan bekerja sama, I Made Agus Hari Sentana berharap kerja sama ini segera ditindak lanjuti secepatnya, dalam kegiatan kelas pajak, penyuluhan perpajakan, perektrutan relawan pajak, magang mahasiswa di KP2KP Saumlaki dan kerja sama perpajakan lainnya. (KP2KPSaumlaki) |
AMBON, LELEMUKU.COM – "Menjadi ibu adalah karir, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, sepanjang tahun, sepanjang hidup. Tak ada bonus, tak ada uang lembur, tak ada tunjangan, tak ada gaji, tak ada cuti, dan kadang-kadang tidak dihargai. Namun kita harus bangga dan bahagia, karena surat tugas kita diberikan langsung oleh Sang Pencipta. Ibu adalah ratu yang tak bermahkota di kepala, namun bertelapak kaki surga," kata istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail, usai mengukuhkan para Ketua Tim Penggerak PKK sebagai Ibu Parenting di Ballroom Hotel Santika Premiere, Ambon, Kamis (19/12).Widya yang juga Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku, ini seakan tak pernah lelah untuk mengkampanyekan "potong pele" atau perangi stunting di Provinsi Maluku. Setelah turun langsung ke empat desa yang menjadi locus kasus stunting di tiga kabupaten di Maluku yakni Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru dan Maluku Tengah, kali ini Widya mengajak para istri Bupati dan Walikota yang notabene adalah Ketua Tim Penggerak PKK di daerahnya, untuk bersama-sama memerangi stunting di daerahnya masing-masing."Hari ini kita berada pada upaya untuk menyatukan langkah, berkolaborasi, dan bersinergi bersama membangun komitmen antara Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Widya mantap.
Penamaan Ibu Parenting di Kabupaten/Kota juga cukup istimewa, sebab diberi nama sesuai dengan karakter dan ciri khas masing-masing daerah dalam penyebutan sosok seorang ibu. Nama-nama Ibu Parenting yang dikukuhkan oleh Widya adalah Asnib Parenting (Maluku Tenggara), Ina Parenting (Maluku Barat Daya), Renad Parenting (Tual), Mama Parenting (Ambon), Enang Parenting (Kepulauan Tanimbar), Ngina Parenting (Buru), Ina Parenting (Buru Selatan), Ina Parenting (Seram Bagian Barat), Jinang Parenting (Kepulauan Aru), dan Nina Parenting (Seram Bagian Timur)."Saya sangat yakin, Insyaa Allah di tangan mama-mama yang hebat dan luar biasa ini, akan terwujud niat baik kita semua dalam memerangi stunting di bumi raja-raja Maluku, untuk menuju generasi Maluku yang berkualitas tanpa stunting," kata Widya penuh optimis.Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini mengatakan, hasil Riset Kesehatan Dasar (Rikesda) tahun 2018 menunjukkan angka stunting di Maluku masing tergolong tinggi yaitu 34 persen, atau peringkat kelima tertinggi di Indonesia.Untuk itu, lanjut Widya, perlu ada upaya percepatan pencegahan stunting yang akan lebih efektif apabila intervensinya dilakukan secara konvergen, terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Dikatakannya, peran para Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi sebagai Ibu Parenting, dapat bekerjasama dengan OPD terkait, mulai dari tingkat kabupaten hingga impelementasinya di tingkat desa."Di Maluku, tahun 2019 ini terdapat tiga kabupaten locus stunting yang sudah kami kunjungi, insyaa Allah di tahun 2020 nanti kan ada tiga kabupaten lagi yang melaksanakan program penanggulangan stunting yakni Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya," sebutnya.Berbeda dengan tahun ini, lanjut dia, tahun depan Widya akan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah keluarga stunting, agar dapat melihat pola asuh yang dilakukan keluarga.
Sementara itu, Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, peran-peran strategis pemerintah untuk mencapai keberhasilan dari tujuan pembangunan, tidaklah akan berhasil tanpa dukungan para ibu. "Hari ini, kita menyaksikan adanya komitmen pambangunan bersama, percepatan penurunan kemiskinan, dan stunting, dirangkai dengan pengukuhan ibu parenting. Ini adalah langkah maju, yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dan ide ini datang dari ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Ibu Widya Murad Ismail, Duta Parenting Provinsi Maluku," kata Murad disambut riuh tepuk tangan undangan.Murad berharap agar para suami yang kebetulan menjabat sebagai Bupati Walikota juga dapat mendukung aktivitas Tim Penggerak PKK di daerahnya dalam memerangi stunting. "Untuk para Bupati dan Walikota, saya tahu betul bahwa capaian prestasi seorang bapak, tentunya terdapat seorang ibu yang hebat. Untuk itu saya harap dukungan serupa juga diberikan kepada ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota di Maluku," ujarnya.Pengukungan para Ibu Parenting Kabupaten/Kota se-Maluku ini merupakan rangkaian dari kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan dan stunting di Provinsi Maluku yang diinisiasi oleh Bappeda Provinsi Maluku.Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), diawal tahun 2019, tingkat kemiskinan Provinsi Maluku masih bertengger di angka 17,69 %. "Hal ini menempatkan Provinsi Maluku, berada pada urutan ke 4 provinsi termiskin di Indonesia," ungkapnya.Untuk itu, kata mantan Komandan Korps Brimob Polri ini, perlu ada langkah-langkah percepatan. Sebagaimana target RPJMD tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, tingkat kemiskinan kita harus turun, hingga mencapai 13,43 %.
SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku dengan daerah pelayanan hingga ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang persiapan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa (DD) Tahun 2020 pada Kamis (21/11/2019).Sasaran dari kegiatan itu ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Daerah (Pemda) Tanimbar agar mampu memahami substansi dari peraturan Menteri Keuangan PMK 130/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK sehingga penyaluran dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 bisa berjalan dengan baik dan lancar.Pejabat pembuat komitmen Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa lingkup KPPN Saumlaki, Supriyono dalam penyampaian materi pertama tentang kebijakan umum transfer khusus dan dana desa (TKDD) tahun 2020 mengatakan bahwa TKDD diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik di daerah, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif yang dapat meningkatkan aset daerah.Kebijakan DAK Fisik dalam APBN 2020 dialokasikan berdasarkan usulan kebutuhan daerah yang selaras dengan prioritas nasional, untuk peningkatan dan pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Kebijakan umum DAK fisik tahun 2020 yaitu melanjutkan penerapan konvergensi pendanaan antara DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa untuk kegiatan pengentasan stunting serta program Indonesia Bersih dan sehat, seperti air minum, sanitasi, kesehatan, dan LHK, melanjutkan penguatan sinergi pendanaan kegiatan yang dibiayai dari Kementerian atau Lembaga dan DAK Fisik, melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan melanjutkan penguatan kebijakan afirmasi utamanya infrastruktur konektivitas daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar, percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.Kebijakan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 yang sesuai dengan PMK Nomor 130/PMK.07/2019 yaitu penyaluran DAK Fisik per jenis dengan ketentuan per bidang untuk bidang yang tidak memiliki subbidang dan per subbidang untuk bidang yang memiliki subbidang, penyaluran dapat dilakukan secara bertahap, sekaligus, campuran atau sebagian bertahap sebagian sekaligus, percepatan penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik yang pembayarannya tidak dilakukan secara bertahap atas rekomendasi K/L yang semula bulan Agustus menjadi bulan April, penyaluran tahap II telah memperhitungkan besaran kontrak yang diinput pemda, foto dengan titik koordinatsebagai salah satu syarat penyaluran bidang/subbidang DAK Fisik, dan satu kontrak kegiatan fisik sebagai pemenuhan salah satu syarat penyaluran tahap I dan daerah dapat mengupdate data kontrak sampai dengan batas akhir waktu penyaluran tahap I atau sebelum penyaluran tahap II.Penyaluran DAK Fisik tahap I dilakukan paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juli. Tahap II penyaluran paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Oktober. Penyaluran tahap III paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember. Penyaluran tahap I sebesar 25% dari pagu dengan dokumen persyaratan berupa Perda APBD TA berjalan, Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direview APIP, foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan, rencana kegiatan yang telah disetuui K/L Teknis terkait dan daftar kontrak kegiatan.Penyaluran tahap II sebesar 45% dari total kontrak jika nilai kontrak lebih besar dari 70% pagu. Penyaluran sebesar selisih nilai kontrak dengan salur tahap I jika nilai kontrak antara 25% sampai dengan 70% dari pagu. Tahap II tidak disalurkan jika nilai kontrak lebih kecil dari 25% dari pagu. Dokumen persyaratan tahap II yaitu laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah direview APIP, dan foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.Penyaluran tahap III sebesar selisih jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II denga nilai rencana penyelesaian kegiatan. Dokumen persyaratan tahap III yaitu laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% yang telah direview APIP, laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%, dan foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan. (Laura Sobuber)
| You are subscribed to email updates from #Lelemuku | Berita Lelemuku - Berita Terbaru dan Terkini. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
