Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Richard Louhenapessy Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting di Kota Ambon.

Richard Louhenapessy Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting di Kota Ambon

Richard Louhenapessy Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting di Kota Ambon
Maret 2019, Jumlah Penduduk Miskin Menurun 0,04 Persen di Kota Mataram
BPS Kota Mataram Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 Kepada Seluruh OPD dan Camat
Herry Naap Pastikan Awal Tahun 2020, 500 Guru Kontrak Direkrut
Gubernur Abdul Gani dan Faonia Kasuba Hadiri Hari Ibu ke-91 di Ternate
Gubernur Abdul Gani dan Faonia Kasuba Hadiri Hari Ibu ke-91 di Ternate
Maluku Utara Terima Rekor MURI Pemda Pertama Beri Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA
Abdul Gani Resmi Buka Perhelatan Akbar Porprov III Maluku Utara di Halmahera Selatan
Hadiri HUT KKSS ke-43, Herry Naap Minta Masyarakat Sulawesi Selatan Jadikan Biak Numfor Rumah Sendiri
Kasrul Selang Tekankan Integrasi, Keterbukaan dan Komitmen untuk Pencapaian Pemda yang Lebih Baik di Rakorwasda Maluku Tahun 2019
Kasan Buka Pasar Murah Bantu Masyarakat Rayakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Ambon
Andi Bataralifu Buka Seminar Hasil Penyusunan Rancangan Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Ternate

Posted: 19 Dec 2019 06:02 AM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Berkomitmen turunkan angka kemiskinan dan stunting di Propinsi Maluku, hari ini Kamis (19/12/19) Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan para Bupati dan Walikota se Maluku lakukan penandatangan kesepakatan bersama Gubernur Maluku, bertempat di Ballroom Santika Hotel.

Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail dalam arahannya sampaikan dukungan penuh terhadap seluruh program penurunan kemiskinan dan stunting.

"Saya bersama seluruh perangkat daerah akan mendukung penuh program kegiatan kemiskinan dan stunting di Provinsi Maluku,"tutur Gubernur.

Disampaikan Gubernur Maluku, sesuai data statistik Badan Pusat Statistik di awal 2019 menunjukan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Maluku berada pada 17,69 persen dan ini menempatkan Maluku pada urutan keempat Provinsi termiskin di Indonesia.

"Untuk itu kita perlu mengambil langkah percepatan sebagaimana target RPJMD 2019-2024, sehingga tingkat kemiskinan di Maluku harus turun pada posisi 13,43 persen,"jelas Gubernur.

Dikatakan, untuk mencapai target ini memang tidak mudah. Untuk itu dibutuhkan dukungan Bupati dan Walikota se Maluku dalam langkah percepatan melalui sinergitas, koordinasi, komunikasi dan kolaborasi.

Langkah percepatan, lanjut Gubernur haruslah diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Penurunan angka pengangguran, inflasi harus dijaga kestabilannya serta Indeks Pembangunan Manusia harus baik. Ini semua dapat dicapai jika stabilitas politik dan keamanan dapat dijaga.

Duta Parenting Maluku, Widya Murad Ismail ditempat yang sama melantik Debbie Louhenapessy bersama 10 Ketua TP PKK Kabupaten Kota se Maluku sebagai Ibu Parenting. Debbie Louhenapessy dikukuhkan menjadi Mama (Ibu) Parenting Kota Ambon berdasarkan surat keputusan Walikota Ambon Nomor 444.1/03/KB/2019 tanggal 9 Desember 2019.

Widya Murad Ismail katakan, tahun depan akan dilakukan kunjungan langsung kerumah-rumah keluarga stunting agar dapat melihat pola asuh yang dilakukan oleh keluarga dan diakhir tahun depan juga akan dilakukan evaluasi pelaksanaan stunting di Kabupaten dan Kota. (DiskominfoAmbon)

Maret 2019, Jumlah Penduduk Miskin Menurun 0,04 Persen di Kota Mataram

Posted: 19 Dec 2019 06:02 AM PST

MATARAM, LELEMUKU.COM – Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada Maret 2019 tercatat sebesar 43,19 ribu orang (8,92 persen). Pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sebesar 42,60 ribu orang (8,96 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin (P0) selama periode Maret 2018 – Maret 2019 yaitu sebesar 0,04 persen poin.

Selama Maret 2018 dan Maret 2019, Garis Kemiskinan mengalami kenaikan, yaitu dari Rp457.950,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp480.304,- per kapita per bulan pada Maret 2019.

Pada periode Maret 2018 – Maret 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Mataram mengalami kenaikan dari 1,17 pada Maret 2018 menjadi 1,55 pada Maret 2019. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Mataram cenderung menjauh dari Garis Kemiskinan.

Kemudian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan dari 0,22 pada Maret 2018 menjadi 0,45 pada Maret 2019. Ini berarti kesenjangan diantara penduduk miskin semakin meningkat. (BPSMataram)

BPS Kota Mataram Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 Kepada Seluruh OPD dan Camat

Posted: 19 Dec 2019 05:02 AM PST

MATARAM, LELEMUKU.COM – Kegiatan Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 BPS Kota Mataram dengan OPD dan Camat se-Kota Mataram (18/12/2019) diadakan di Ruang Kenari Kantor Walikota Mataram. Kegiatan ini dihadari oleh perwakilan OPD dan Camat se-Kota Mataram. Kepala BPS Kota Mataram, Kadis Kominfo Kota Mataram, dan Sekretaris Dukcapil Kota Mataram menjadi narasumber dalam kegiatan ini.

"Sensus Penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi. Demi mensukseskan SP2020, diperlukan koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecamatan, dan Badan Pusat Statistik (BPS)," ungkap Drs. I Nyoman Suwandiasa, MH, Kadis Kominfo Kota Mataram, dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Sensus Penduduk 2020 BPS Kota Mataram dengan OPD dan Camat se-Kota Mataram.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan SP2020 dan meminta dukungan OPD dan Camat se-Kota Mataram dalam mensukseskan SP2020. Penyampaian materi terkait Sensus Penduduk dibawakan oleh Kepala BPS Kota Mataram, Isa, SE, MM. Tak hanya itu, materi tekait data kependudukan Kota Mataram disampaikan oleh Sekretaris Dukcapil Kota Mataram, Hj. Siti Junari. Diskusi berjalan lancar dan kondusif. Berbagai pertanyaan muncul dari peserta diskusi, mulai dari masalah kerasahasiaan data sensus, teknis pelaksanaan SP2020, dan lain sebagainya.

Sensus Penduduk akan dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu Sensus Penduduk Online (SPO) dan Sensus Penduduk Wawancara. SPO akan dilaksanakan 15 Februari – 31 Maret 2020 dan dapat diakses melalui sensus.bps.go.id. Adapun untuk penduduk yang belum mengisi SPO, akan didatangi petugas sensus pada bulan Juli 2020. Kerahasiaan data yang diinput oleh penduduk dijamin oleh Undang-Undang. (BPSMataram)

Herry Naap Pastikan Awal Tahun 2020, 500 Guru Kontrak Direkrut

Posted: 19 Dec 2019 04:32 AM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor akan melakukan perekrutan 500 guru kontrak pada tahun 2020 mendatang. Perekrekrutan guru kontrak dinilai sangat penting dalam memenuhi kekurangan guru di sejumlah sekolah yang hingga saat ini masih kurang, bahkan ada sekolah yang jumlah gurunya sangat memprihatinkan.Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd mengatakan perekrutan guru kontra menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi kekurangan guru di lapangan. Selaian itu, perekrutan guru kontrak sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sejak dini (dimulai dari sekolah)."Tahun 2020 mendatang akan direkrut 500 guru kontrak, ini penting dalam memenuhi kebutuhan kekurangan guru di sejumlah sekolah," kata Bupati saat melantik pejabat eselon III, III dan kepala sekolah, kemarin.Hingga saat ini, sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Biak Numfor, mulai dari wilayah kepulauan, Numfor dan daerah yang agak terpencil masih kekurangan guru, masih kurang sekitar 700 orang guru. Dengan tambahan 500 guru kontrak itu setidaknya diharapkan dapat menjawab kebutuhan meskipun masih kurang sekitar 200-an orang guru.Sekedar diketahui, bahwa guru kontrak yang direkrut ini sebenarnya tinggal diumumkan saja nama-namanya, mereka adalah hasil seleksi tahun 2019 lalu, nama-namanya memang belum sempat diumumkan karena anggaran dana Otsus yang rencananya akan membiayai guru kontrak itu terjadinya pengurangan ke kabupaten/kota di Papua, termasuk Kabupaten Biak Numfor yang mengalami pengurangan kurang lebih 70 %.Dana Otsus ke kabupaten/kota di Papua tahun 2019 berkurang karena terkait dengan urusan bersama yakni untuk mensukseskan pelaksanaan PON 2020. Di Kabupaten Biak Numfor, kepastian terjadinya pengurangan diketahui akhir bulan Juli 2019 lalu, dimana jumlahnya hanya kurang lebih sebesar Rp. 32 miliar dari jumlah kurang lebih Rp. 100 miliar pada tahun 2018 sebelumnya."Intinya guru yang akan dikontrak nantinya tetap memperhatikan disiplin ilmu dibutuhkan, dan penempatannya akan dilakukan secara selektif, serta wajib berada ditempat tugas selama dikontrak," tandas Bupati menammbahkan. (HumasBiakNumfor)

Gubernur Abdul Gani dan Faonia Kasuba Hadiri Hari Ibu ke-91 di Ternate

Posted: 19 Dec 2019 04:32 AM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara Hj. Faonia Jauhar Kasuba Menghadiri Upacara Memperingati Hari Ibu ke 91 dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Gamalama Ballroom Grand Dafam Ternate (15/12/2019).

Dalam Sambutan Tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dibacakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Faonia Jauhar Kasuba mengatakan bahwa Hari Ibu lahir dari pergerakan perempuan Indonesia diawali dengan Kongres pertama perempuan pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogjakarta telah mengukuhkan semangat dan tekat bersama untuk mendorong kemerdekaan Indonesia.

"Hakekat Peringatan Hari Ibu (PHI) setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh Rakyat Indonesia, Terutama generasi Muda akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan Bangsa Indonesia" ujarnya.

untuk itu sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, PHI ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Nasional.

lanjutnya, Perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang harus sadar bahwa mereka mempunyai akses dan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh sumber daya seperti akses terhadap ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

"Peringatan Hari Ibu diharapkan sebagai momen penting untuk mendorong semua pemangku kepentingan guna memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. dan memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak dan sekaligus agen pembangunan." lanjutnya.

Diakhir sambutannya, beliau berharap "peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019 ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan." tutupnya.

perlu diketahui bahwa tema dalam peringatan Hari Ibu ke 91 tahun 2019 ini mengangkat tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju.

semetara itu, setelah Upacara Peringatan Hari Ibu disela-sela itu juga penyerahan Rekor Muri kepada yang pertama Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba atas rekor Sebagai Pemerintah Daerah Pertama yang memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA, yang kedua kepada Penjabat Sekretaris Daerah Andi Batalarifu atas rekor sebagai Pemerintah Daerah Pertama yang memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA, dan yang ketiga kepada Iksan, SE, MSi. atas rekor sebagai penggagas Pemerintah Daerah Pertama yang memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA.
yang diserahkan langsung oleh senior manager MURI bpk. Yusuf Ngadri.

selain itu juga, Penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) oleh gubernur Maluku Utara.

Tampak Hadir, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, sekretaris daerah Prov. Maluku Utara Andi Bataralifu, Senior manager MURI bpk. Yusuf Ngadri, Kepala BIN Daerah Maluku Utara, kakanwil kemenkumham, Mewakili Kapolda Bpk Yudi, mewakili danrem Bpk Warkito, mewakili danlanal Bpk Ahmad Yani Albugis, Ketua tim penggerak PKK HJ. Faunia Jauhar Kasuba sekaligus menjadi Inspektur Upacara, ketua panitia PHI Hj. Fatmawati M. Natsir, ketua Jalasenastri Lanal Ternate, Ketua Persit KCK Koorcab REM 152 Babullah, mewakili Ketua Bayangkari, ketua Darma wanita Kota Ternate. (HumasMalut)

Gubernur Abdul Gani dan Faonia Kasuba Hadiri Hari Ibu ke-91 di Ternate

Posted: 19 Dec 2019 04:32 AM PST

untuk itu sebagai apresiasi atas gerakan yang bersejarah itu, PHI ditetapkan setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Nasional.

Diakhir sambutannya, beliau berharap "peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019 ini dapat mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam setiap aspek kehidupan." tutupnya.

perlu diketahui bahwa tema dalam peringatan Hari Ibu ke 91 tahun 2019 ini mengangkat tema Perempuan Berdaya, Indonesia Maju.

selain itu juga, Penyerahan secara simbolis Kartu Identitas Anak (KIA) oleh gubernur Maluku Utara.

Maluku Utara Terima Rekor MURI Pemda Pertama Beri Manfaat Fasilitas Diskon pada KIA

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc Dan Penjabat Sekretaris Daerah Andi Bataralifu Menerima Piagam Rekor Dunia MURI atas Rekor sebagai Pemerintah Daerah Pertama yang Memberi Manfaat Fasilitas Diskon pada Kartu Identitas Anak (KIA) diberikan secara langsung oleh Senior Manager MURI Yusuf Ngadri. yang dilaksanakan di Gamalama Ballroom Grand Dafam Hotel Ternate(15/12).

Perlu diketahui, Bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

Menunjuk pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, bahwa Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

KIA ini wajib dimiliki oleh setiap anak sebelum memiliki KTP.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, termasuk anak-anak Maluku Utara.

Selain itu, Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan KIA, memberikan nilai tambah dan mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota dan Provinsi Layak Anak serta sebagai salah satu stimulan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembuatan KIA, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku Utara melakukan inovasi MITRA CILIK, yaitu inovasi yang melibatkan mitra usaha yang bergerak di bidang tempat bermain, rumah makan/resto, toko buku, apotek, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan lebih dari 100 (seratus) mitra usaha yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan KIA bagi anak-anak Indonesia dan anak-anak Maluku Utara, berupa potongan harga (diskon) dan kompensasi lainnya untuk pembelian produk dan penggunaan fasilitas mitra usaha oleh anak Indonesia dan anak Maluku Utara yang memiliki KIA.

Inovasi MITRA CILIK kemudian oleh Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) telah ditetapkan sebagai Rekor : "PEMERINTAH DAERAH PERTAMA YANG MEMBERI MANFAAT FASILITAS DISKON PADA KIA".

selain itu, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) juga memberikan Piagam Kepada Iksan, SE, MSi. atas rekor sebagai Penggagas Pemerintah Daerah Pertama yang Memberi Manfaat Fasilitas Diskon Pada KIA.

Dan Disela-sela itu, Gubernur Maluku Utara secara simbolis Menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada Sitti Aisya Maharani Tuara, Fijiarti Asmatia Pauwah, Mubarak, Farel Muhammad, serta Khumairah. (HumasMalut)

Abdul Gani Resmi Buka Perhelatan Akbar Porprov III Maluku Utara di Halmahera Selatan

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba Lc, membuka secara resmi perhelatan akbar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) III Maluku Utara 2019 di Halmahera Selatan, Sabtu (14/12) pekan kemarin.

9 Kabupaten/Kota yang mengikuti Porprov ini. Kabupaten Pulau Morotai, ikut 7 cabang olahraga (Cabor) dengan jumlah 78 orang (65 orang atlit dan 13 orang official), Kota Tidore Kepulauan, 7 Cabor dengan jumlah 60 orang (41 orang atlit dan 19 orang official), Halmahera Timur, 7 Cabor dengan jumlah 68 orang (54 orang atlit dan 14 orang official), Halmahera Barat, 6 Cabor dengan jumlah 90 orang (75 orang atlit dan 15 orang official), Halmahera Selatan, 10 Cabor dengan jumlah 227 orang (160 orang atlit dan 67 orang official), Kota Ternate, 10 Cabor dengan jumlah 210 orang (157 orang atlit dan 53 orang official), Halmahera Utara, 8 Cabor dengan jumlah 93 orang (74 orang atlit dan 19 orang official) dan Halmahera Tengah, 6 Cabor dengan jumlah 103 orang (69 orang atlit dan 34 orang official).

Acara pembukaan yang berlangsung di Desa Tuokona lapangan GBK, dengan mengusung tema 'Menjadi Juara di Bumi Saruma' itu tampak hadir, Gubernur Malut, Ketua DPRD Malut, Bupati Halsel, Wabup Halsel, unsur Forkopimda Halsel, pimpinan OPD Malut dan Halsel, Ketua dan anggota DPRD Halsel serta para stake holder, para atlit/official serta ribuan masyarakat Halsel. (HumasMalut)

Hadiri HUT KKSS ke-43, Herry Naap Minta Masyarakat Sulawesi Selatan Jadikan Biak Numfor Rumah Sendiri

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

BIAK, LELEMUKU.COM – Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah mensukseskan berbagai program pembangunan yang lagi gencar dilakukan saat ini. Perbedaan pendapat dan pandangan selama Pilkada lalu, diminta supaya tidak menjadi lagi sekat, khususnya lagi dalam organisasi-organisasi paguyuban. Hal itu disampaikan Bupati ketika memberikan sambutan di ulang tahun KKSS ke-43, di Pantai Water Basis, Minggu (15/12).

Dalam kesempatan itu juga Bupati meminta warga (warga non Papua yang sudah menetap tinggal di Biak) menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai rumah/kampung halamannya sendiri. Pasalnya dengan begitu, maka setiap warga akan merasa memiliki dan bersama-sama dengan masyarakat lainnya serta pemerintah daerah membangun Kabupaten Biak Numfor yang lebih baik kedepan.

"Kepada saudara-saudaraku dari luar, saya mengajak kita semua di Kabupaten Biak Numfor, khususnya lagi warga KKSS dan lainnya supaya tetap menjadikan Biak Numfor sebagai kampung halamannya yang utama, daerah asalnya adalah kampung kedua. Saya kira dengan begitu maka kita akan bersama-sama mengorbankan segalannya untuk kemajuan daerah ini," ujar Bupati Herry Naap.

Bupati mengharapkan kehadiran KKSS kedepan dapat memberikan andil yang lebih besar lagi untuk kemajuan pembangunan di daerah. "Kalau bapa ibu merasa pendatang, maka yang bapak ibu bisa saja bersikap masa bodoh dan tidak sepenuh hati membangun di daerah ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengharapkan supaya tetap menjadikan Biak sebagai kampung halaman sendiri, mencintai kabupaten ini dan terus berkarya demi kemajuan daerah ini," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu Bupati juga mengingatkan jajaran pengurus KKSS dan pengurus paguyuban lainnya supaya saling mendukung dan menopang dalam berbagai kegiatan. Sikap iri hati, tidak mau melihat orang lain sukses juga harus dihilangkan atau dijauhan.

"Perbedaan pandangan adalah warna-warni organisasi, dan itu adalah bagian demokrasi dalam mencapai suatu tujuan. Namun perbedaan itu, jangan sampai memecah bela persatuan dan kesatuan. Kita tinggalkan sikap ego, iri hati dan tidak mau melihat orang maju, kita harus saling menopang dan mendukung," paparnya lagi.

Sekedar diketahui, puncak acara HUT KKSS ke-43 ditandai dengan pemotongan tumpeng ulah tahun. Tak hanya dihadiri oleh Bupati Herry A Naap, namun Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen juga ikut hadir dan jajaran anggota dewan lainnya.

Selain itu juga hadir Danlanal Biak Kolonel Laut (P) Budi Darmawan Amran, Kapolres Biak Numfor AKBP Mada Indra Laksanta, S.IK.,M.Si dan sejumlah pejabat lainnya termasuk jajaran pengurus/mantan pengurus KKSS. (HumasBiakNumfor)

Kasrul Selang Tekankan Integrasi, Keterbukaan dan Komitmen untuk Pencapaian Pemda yang Lebih Baik di Rakorwasda Maluku Tahun 2019

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Rabu (18/12) membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019 yang dipusatkan di Hotel Marina.

Kegiatan yang diselenggarakan Inspektotat Provinsi Maluku turut dihadiri
Inspektur Wilayah IV & Plt. Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri., Bachtiar Sinaga, Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Inspektur kabupaten/kota se-Maluku, serta para Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Gubernur Maluku dalam sambutan yang disampaikan Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang mengatakan, esensi rapat pengawasan yang dilaksanakan saat ini, bukanlah semata-mata bertemu dan bertatap muka saja. Namun lebih dari itu, dalam rakor ini harus ada integrasi, keterbukaan dan komitmen kuat serta pemanduan seluruh sumber daya pengawasan yang afa dalam rangka pencapaian satu tujuan penyelenggaraan pemeribtahan daerah yang lebih baik.

"Dengan berkoordinasi dengan baik, komitmen pimpinan serta dukungan pengawasan yang efektif, kata gubernur, sekat-sekat yang menghambat kemajuan negeri ini satu persatu akan kita hancurkan bersama," kata gybernur menegaskan.

Dikatakan, Rakorwasda bukan hanya sebagai suatu rutinitas tetapi sebagai suatu semangat baru untuk mewujudkan aparatur pengawasan berkualitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang ersih, dinamis serta akuntabel.

Menurutnya, Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP dikatakan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan pada internal pemerintahan apabila, pertama, dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan oenyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kedua, memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Ketiga, memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dab fungsi instansi pemerintah.

Namun perwujudan tersebut, kata Komandan Korps Brimob Polri ini, dinilai belum tercapai secara optimal.

" Hal ini dilihat dari masih banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Sesuai catatan Komisi Pberantasan Korupsi (KPK) daribtahun 2004 sampai dengan 2019 terdaoat 124 kepala daerah yang terjadi korupsi. Tahun 2019 ini saja sudah 9 kepala daerah yang yang terjaring OTT,'" beber gubernur.

Selain itu, sebut gubernur, masa lalu unit pengawasan internal yang lebih menitikberatkan pencairan kesalahan organisasi, yang ujung-ujungnya membuat list daftar dosa dan kesalahan, sudah tidak relevan.

"Unit internal audit harus menjadi bagian dari solusi, harus mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang mampu memberikan rekomendasi dari suatu penyimpangan," ungkap gubernur.

Peran konsultatif, pendampingan dan perbaikan organisasi melalui bimbingan, pemberian petunjuk
menjadi salah satu titik berat pesan internal audit saat ini.

Namun demikian, sebut guberbur, peran watch dog juga masih diperlukan, paling tidak sebagai salah satu upaya penjaminan yang memadai bahwa seluruh tugas dan fungsi telah dilaksanakan oleh manajemen.

"Pemahaman yang baru ini, berakibat pada kereaahan seolah aparatur pengawasan oada era sekarang sudah tidak memiliki "gigi" lagi," kata gubernur.

Padahal sebagai penjaga "organisasi" dalam bingkai yang terkesan menyeramkan, atau paling tidak ditakuti.

Tidak salah memang, papar gubernur, merubah budaya kerja, merubah mind set, melalukan reformasi atas kelemahan-kelemahan yang ada dab mèlaksanakan hal yang baru pasti juga akan menimbulkan benturan-benturan.

" Untuk itu, saya mengingatkan kepada seluruh aparatur pengawasan internal si Provinsi Maluku terkait 5 prioritas pembangunan tahun 2019-2024 yang telah disampaikan Presiden, pelaksanaan PP RI 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No.18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dimana Inspektorat memiliki 2 fungsi kelembagaan yakni, lembaga struktural yang bettanggungjawab kepada Kepala Daerah tetapi juga fungsisional yakni tanggungjawabnya dapat langsung melapor kepada Mendagri," kata gubernur mengingatkan.

Selain itu, membangun unit internal yamg efektif adalah menjaxi tugas bersama.

"Jangan sampai terjadi, ada penolakan dari auditan karena yang ditemui dari proses audit bukan sebuah solusi tetapi bertambahnya persoalan baru karena ketidakefektifan kegiatan internal audit," jelas gubernur.

Tak hanya itu, jelas gubernur, memberikan keyakinan kepada pihak luar, khususnya bagi organisasi adalah sebuah keutamaan bagi unit pengawasan internal, dan semuanya itu harus dibangun dari nilai- nilai profesional, kejujuran dan mau selalu belajar dari kesalahan untuk mewujudkan aparatur dan lembaga pengawasan yang lebih baik, semakin efektif, mampu membangun kepercayaan publik dan diterima oleh organisasi sebagi bagian dari solusi. (HumasMaluku)

Kasan Buka Pasar Murah Bantu Masyarakat Rayakan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Ambon

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

AMBON, LELEMUKU.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar Pasar Murah jelang Natal 25 Desember 2019 dan Tahun Baru 2020.

Pembukaan Pasar Murah ditandai dengan pemukulan tifa oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan RI, DR. Kasan yang didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Elvis Pattiselanno, Selasa (17/12) yang dipusatkan di Pattimura Park, Lapangan Merdeka, Ambon.

Adapun tujuan dilaksanakan pasar murah untuk membantu masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru bisa memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan yang disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengatakan, memasuki Bulan Desember, stok kebutuhan pokok masyarakat di Provinsi Maluku masih tersedia dalam jumlah yang cukup.

Hal ini, kata gubernur, terjadi atas kerjasama Pemprov melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) bersama seluruh instansi teknis dan pihak swasta yang bertanggungjawab terhadap keberadaan kebutuhan pokok masyarakat di Maluku.

"Saya berharap, koordinasi dan komunikasi ini tetap dapat berjalan dengan baik, sehingga kestabilan sistem ekonomi masyarakat di Maluku dapat terjaga," ungkap gubernur

Gubernur juga berharap, jalin terus koordinasi intensif bersama distributor-distributor kebutuhan pokok di beberapa kota besar di provinsi lainnya seperti, Surbaya, Makasar dan Manado sebagai pusat-pusat akumulasi distributor kebutuhan pokok masyarakat di kawasan Timur Indonesia, dalam upaya memperlancar arus kebutuhan pokok masyarakat ke Provinsi Maluku.

Berkaitan dengan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, kata gubernur, memang tidak bisa dihindari, namun begitu, kenaikan itu masih dalam batas yang wajar.

Pemerintah Provinsi Maluku, sebut gubernur, terus berupaya agar kebutuhan masyarakat menjelang hari-hari besar keagamaan dapat terjangkau. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah kegiatan Pasar Murah yang tidak hanya dilakukan di tempat ini saja (Pattimura Park, Lapangan Merdeka-Ambon), tetapi juga dilaksanakan di beberapa titik lokasi strategis yang tersebar di Pulau Ambon.

"Dengan begitu event ini sangat membantu masyarakat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang murah," ujar Gubernur.

Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan momentum pasar murah ini dengan baik.

"Belilah kebutuhan pokok secukupnya, serta tidak membeli dalam jumlah yang banyak, sehingga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat lain untuk memperolehnya," imbaunya.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini pun menegaskan, kepada semua pihak terutama para distributor, pedagang pengecer dan lainnya agar tidak melakukan kegiatan spekulasi tertentu, yang dapat menyebabkan terjadi lonjakan harga yang tidak wajar, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.

Sementara itu, Kadis Perindag Provinsi Maluku, Elvis Pattiselanno menjelaskan, kegiatan pasar murah dilaksanakan mulai 17 Desember sampai dengan 20 Desember mendatang, yakni bertempat di Pattimura Park, Lapangan Merdeka, Ambon.

Dan Bazaar Mobile akan dilaksanakan, hari pertama, di Kecamatan Nusaniwe (Gunung Nona dan Dusun Seri (Desa Urimessing), hari kedua, Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Hatiwe Besar (Dusun Riang, Desa Passo (Dusun Lembah Ahro). Hari ketiga, di kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Leihitu Barat (Desa Allang, Lilibuoy dan Hatu). Hari keempat, Benteng Karang (Desa Toisapu ), Kecamatan Salahutu (Desa Waai).

"Perlu dilaporkan pula bahwa kegiatan pasar murah Natal dan Tahun Baru ini dilaksanakan juga pada kabuoaten/kota se-Maluku," tandas Pattiselanno (HumasMaluku)

Andi Bataralifu Buka Seminar Hasil Penyusunan Rancangan Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Ternate

Posted: 18 Dec 2019 11:32 PM PST

TERNATE, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku Utara yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah Andi Bataralifu menghadiri sekaligus membuka secara resmi seminar hasil penyusunan rancangan induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Malut yang dilangsungkan di Gamalama ball room Daffam Hotel Ternate, Kamis, (19/12).

Penjabat Sekertaris Daerah Malut, Andi Bataralifu, mewakili gubernur Maluku Utara dalam sambutannya mengatakan bahwa, daerah otonomi saat ini untuk untuk mewujudkan e-government segala upayanya menggunakan TIK.
Oleh karena itu, penyusunan rancangan pembangunan TIK di Malut di tahun 2020 sampai dengan 2025 yang saat ini sedang berjalan untuk bagaimana kita berupaya untuk mengimplementasikan atau mengaktualisasikan E-Government Malut saat ini.

"Kita sadari mungkin saja tahun depan, informasi memegang peran penting dalam kehidupan keseharian kita menciptakan four the last, tidak lagi ada batasan administrasi dalam berinteraksi, tidak ada lagi batasan RAS dalam berinteraksi dan juga perkembangan tekhnologi dan Informasi bahkan mungkin saja di beberapa tahun yang akan datang". Ucapnya.

Di masa depan teknologi informasi memegang peranan penting dan luar biasa dalam kehidupan keseharian kita menciptakan borderless tidak ada lagi batasan administratif untuk berinteraksi dan juga implikasi dari perkembangan teknologi informasi.

pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan kemudian juga mengeluarkan Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data jadi teknologi informasi itu tidak lepas dari data-data kemudian diolah jadilah sebuah bentuk jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mekanisme pelayanan dengan berbasis elektronik.

"aktivitas inilah yang harus kita antisipasi bersama dan tentu Provinsi Maluku Utara saat ini untuk bagaimana berupaya menyambut atau menghadapi kondisi tersebut dengan membuat semacam kerangka kerja tahun 2020-2025 agar siap dalam menghadapi era digitalisasi".ujarnya.

Diakhir sambutannya Gubernur Berharap seminar ini dapat menghasilkan rumusan tentang rencana TIK provinsi Maluku Utara 2020-2025 sehingga dapat dituangkan dalam sebuah kebijakan pimpinan daerah.

Sementara itu, ketua panitia, Drs. H. Iksan Arsyad, M.Si menyampaikan pelaksanaan seminar hasil penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Maluku Utara tahun 2019 tujuannya adalah pertama meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi khususnya pada sistem pemerintahan berbasis elektronik dan pengembangan satu data Indonesia di Maluku Utara.

Kedua meningkatkan kesepahaman tentang pentingnya sinkronisasi perencanaan dalam penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi antara pemerintah Kabupaten Kota dan pemerintah provinsi Maluku Utara.
Sedangkan manfaat melalui penyelenggaraan seminar ini adalah terwujudnya interoperabilitas sistem pemerintahan berbasis elektronik kabupaten kota dengan provinsi melalui rancangan teknologi informasi dan komunikasi yang handal

"Hasil penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi Provinsi Maluku Utara tahun 2019 yang diketengahkan pada seminar ini adalah akselerasi untuk SPBE yang handal" ujarnya.

Melalui kegiatan seminar yang diselenggarakan ini diharapkan dapat menjadi media sinkronisasi akselerasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah provinsi Maluku Utara dalam penyusunan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mewujudkan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik menuju smart digital.

Sementara itu, Tampak Hadir Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Andi Bataralifu, Bupati Halmahera Timur Muh Din, Kepala Bappeda Prov. Malut Samsudin A. Kadir, Inspektur Ispektorat Prov. Malut Ahmad Purbaya, Plt Kaban Lingkungan Hidup Fachrudin Tukuboya, Karo BPBJ Syaifudin Djuba

Sekedar diketahui, kegiatan ini berlangsung sehari dan pesertanya berjumlah 200 orng yang terdiri dari dinas Kominfo Kabupaten/kota, Akademisi, Opd Lingkup Prov. Malut dan undangan lainnya. (HumasMalut)