Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Pertemuan G20 Raih Komitmen $1,1 Miliar untuk Dana Pandemi Global.

Pertemuan G20 Raih Komitmen $1,1 Miliar untuk Dana Pandemi Global

Pertemuan G20 Raih Komitmen $1,1 Miliar untuk Dana Pandemi Global
Jelang Idul Adha, Yaqut Cholil Qoumas akan Atur Ketentuan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK
Pemerintah Siapkan Kebijakan untuk Tangani PMK pada Hewan Ternak di Tanah Air
Jokowi Terima Laporan LKPP Tahun 2021 dan Dapatkan Opini yang Wajar Tanpa pengecualian
Pemerintah Terus Upaya Tingkatkan Perfome Pengelolaan Keuangan yang Inklusif

Posted: 23 Jun 2022 11:52 PM PDT

BOGOR, LELEMUKU.COM - Sejumlah negara G20 sepakat memberikan bantuan $1,1 miliar (Rp16,3 triliun) untuk dana permanen guna menghadapi pandemi di masa depan, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa.

Para menteri kesehatan dan keuangan dari negara-negara ekonomi utama dunia itu melakukan pertemuan di Yogyakarta untuk menuntaskan detail dari Dana Perantara Keuangan (FIF), yang akan dikelola bersama oleh Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pembicaraan tersebut dilakukan menyusul pertemuan para menteri kesehatan G20 pada Senin, yang juga dihadiri oleh wakil menteri kesehatan Rusia kendati Amerika Serikat telah menolak kehadiran Rusia di acara-acara G20.

"Dengan senang hati saya mengumumkan komitmen hampir US$1,1 miliar telah diamankan untuk Dana Perantara Keuangan," kata Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam pidato pembukaan pertemuan tersebut.

"Saya yakin ini baru permulaan," kata dia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dalam pidato pembukaanya Selasa bahwa uang hanya 50 persen solusi dari krisis kesehatan dunia.

"Kita perlu mengubah uang ini menjadi akses cepat dan adil ke tindakan medis darurat, seperti vaksin, terapi dan diagnostik," kata Budi.

Indonesia, Singapura, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jerman, dan sebuah yayasan amal yang berbasis di London telah menyepakati sekitar US$1 miliar untuk pendanaan tersebut, kata Budi pada Senin. Singapura bukan anggota G20 tapi diundang ke pertemuan di Yogyakarta.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dana pandemi adalah salah satu rekomendasi utama yang dibuat di Majelis Kesehatan Dunia bulan lalu.

"WHO dan Bank Dunia memperkirakan bahwa 31 miliar dolar AS diperlukan setiap tahun untuk memperkuat keamanan kesehatan global," kata Ghebreyesus dalam sambutannya membuka pertemuan para menteri kesehatan G20, Senin.

"Dua pertiga dari dana tersebut bisa berasal dari sumber keuangan yang ada, tetapi itu menyisakan celah 10 miliar dolar AS per tahun. FIF yang fleksibel dan lincah akan membantu menutup celah itu," kata Ghebreyesus dalam sambutannya di awal pertemuan.

Ghebreyesus menambahkan tata kelola FIF harus inklusif dengan struktur yang memungkinkan keterwakilan semua negara.

"Dan itu juga harus koheren dengan bagian lain dari arsitektur global untuk kesiapsiagaan dan respons darurat kesehatan."

Ghebreyesus juga memperingatkan negara-negara untuk tidak berpuas diri tentang pandemi COVID-19. Dia mengatakan bahwa risiko varian baru yang berbahaya tetap nyata dan persepsi bahwa pandemi telah berakhir adalah "salah."

"WHO tetap sangat prihatin dengan kurangnya pengujian dan pengurutan yang membutakan kita terhadap evolusi virus," katanya.

"Kami sama-sama prihatin bahwa pelajaran dari pandemi ini akan hilang dan siklus kepanikan dan pengabaian akan terulang kembali," dia memperingatkan.

Kecaman atas Rusia

Wakil Menteri Kesehatan Rusia Oleg Salagay menghadiri pertemuan secara langsung yang kehadirannya tidak diungkapkan oleh pejabat kementerian kesehatan Indonesia sampai acara dimulai.

Perwakilan dari negara-negara Eropa, Kanada dan AS menyampaikan kritik mereka terhadap invasi Rusia ke Ukraina dalam pidato mereka di pertemuan Senin.

Italia, yang hadir secara virtual dan mendapat giliran untuk berbicara selama sesi pembukaan sebagai bagian dari troika G20, membuka sambutannya dengan mengulangi seruannya secara terus-menerus kepada Rusia agar mengakhiri perang yang menyebabkan penderitaan serta kematian manusia.

"Italia mengutuk keras agresi militer Rusia yang tidak beralasan dan dibenarkan di Ukraina, yang sangat melanggar hukum internasional, dan Piagam PBB dan merusak keamanan dan stabilitas internasional," kata penasihat diplomatik Italia untuk Menteri Kesehatan, Davide La Cecilia.

"Kami menggarisbawahi terjadi gangguan fatal pada sistem kesehatan Ukraina yang disebabkan oleh perang Rusia. Rusia juga perlu menghentikan kampanye disinformasi dan serangan sibernya," tambahnya.

Perwakilan kesehatan AS mengatakan bahwa perang Rusia secara langsung bertentangan dengan tujuan G20, jalur kesehatan dan tujuan mempromosikan kesehatan global.

"Tindakan Rusia telah mengganggu layanan kesehatan, menghancurkan fasilitas kesehatan, dan terus menyerang bangunan tempat warga sipil tak berdosa, termasuk anak-anak, berlindung," kata Andrea Palm, wakil Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.

Rusia menuduh beberapa negara telah memolitisasi pertemuan itu dan mengatakan keadaan darurat kesehatan telah terjadi sejak 2014 di wilayah Donbas Ukraina, yang sebagian dikendalikan oleh separatis pro-Rusia, karena "agresi militer" dan "tindakan ilegal Ukraina."

"Kami meminta rekan-rekan kami untuk tidak memolitisasi plaform kesehatan G20 dan tetap menjalankan mandat kita untuk mendiskusikan layanan kesehatan," kata Salagay dalam pertemuan itu.

Sumber di Kementerian Kesehatan mengatakan tidak ada aksi meninggalkan ruangan atau mematikan layar bagi peserta yang hadir secara virtual ketika perwakilan Rusia mendapat giliran untuk berbicara.

Lebih dari 80 delegasi anggota G20, negara mitra, dan organisasi internasional menghadiri pertemuan secara langsung, sementara 50 orang menghadiri pertemuan secara virtual, kata juru bicara Kementerian Kesehatan Indonesia Siti Nadia Tarmizi.

Pertemuan tersebut juga membahas rancangan kesepakatan standardisasi format digital untuk sertifikat vaksinasi COVID-19 bagi para turis, yang diharapkan dapat mempermudah perjalanan internasional dan pergerakan orang dan barang secara global. (BenarNews)

Jelang Idul Adha, Yaqut Cholil Qoumas akan Atur Ketentuan Hewan Kurban di Tengah Wabah PMK

Posted: 23 Jun 2022 05:42 PM PDT

BOGOR, LELEMUKU.COM - Jelang Iduladha, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pihaknya akan melakukan pengaturan terkait hewan kurban dalam situasi merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Tanah Air. Hal tersebut mengingat kebutuhan hewan ternak pada saat Iduladha akan meningkat.

"Kementerian Agama akan melakukan pengaturan terkait bagaimana kurban hewan-hewan ternak dalam masa pandemi PMK ini," ujar Yaqut dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 23 Juni 2022 seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Menag menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan ormas Islam di seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan ketentuan hewan kurban di masa PMK kepada masyarakat. Menag menyebut hal utama yang harus dipahami bahwa hukum kurban adalah sunnah muakad atau sunnah yang dianjurkan.

"Artinya, jika dalam kondisi tertentu kurban ini tidak bisa dilaksanakan maka kita tidak boleh memaksakan, akan dicarikan alternatif yang lain tentu saja," jelasnya.

Lebih lanjut, Yaqut menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan ormas Islam dalam dua hari ke depan agar ketentuan hewan kurban dalam situasi sekarang ini dapat segera disampaikan kepada masyarakat.

"Selebihnya tentu kita akan mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh BNPB dan arahan Pak Menko," tambahnya. (Setpres)

Pemerintah Siapkan Kebijakan untuk Tangani PMK pada Hewan Ternak di Tanah Air

Posted: 23 Jun 2022 05:26 PM PDT

BOGOR, LELEMUKU.COM - Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan terkait penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Tanah Air, dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis, 23 Juni 2022, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melarang hewan hidup terutama sapi untuk bergerak di daerah yang terdampak PMK.

"Pertama untuk daerah berbasis level mikro seperti di penanganan Covid di PPKM, ini akan diberikan larangan hewan hidup dalam hal ini sapi untuk bergerak di daerah level kecamatan yang terdampak penyakit mulut dan kuku atau kita sebut dengan daerah merah," ujar Airlangga dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK yang akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

"Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin yang khusus untuk tahun ini, itu sekitar 28 atau 29 juta dosis dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPCPEN," ungkap Airlangga.

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Presiden Jokowi turut memberikan arahan untuk terus mempersiapkan obat-obatan, vaksinator, dan mekanisme keluar masuk peternakan. Menurut Airlangga, pengawasan biohazard melalui disinfektan penting untuk terus dilakukan.

"Selanjutnya terkait dengan pergantian terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan paksa, pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM sekitar Rp10 juta per sapi," ucap Airlangga.

Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangannya mengatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan turun langsung ke lapangan untuk mengatasi permasalahan PMK di Tanah Air sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dapat waktu dekat.

"Setelah ini akan dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dan turun ke daerah, khususnya daerah-daerah yang merah, sehingga mohon dari aparat pemerintah daerah, para gubernur, bupati, wali kota menyiapkan sehingga kita bisa bersama-sama menangani penyakit mulut dan kuku pada ternak di negeri kita ini secepat mungkin," tandasnya. (Setpres)

Jokowi Terima Laporan LKPP Tahun 2021 dan Dapatkan Opini yang Wajar Tanpa pengecualian

Posted: 23 Jun 2022 12:26 AM PDT

BOGOR, LELEMUKU.COM - Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 23 Juni 2022. Dalam keterangannya selepas acara, Ketua BPK, Isma Yatun menyatakan bahwa LKPP tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, LKPP tahun 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas konsolidasian dari 83 kementerian dan lembaga, dan satu lembaga keuangan, lembaga bendahara umum negara," ujar Isma.

Isma menjelaskan bahwa dari 87 kementerian/lembaga (K/L) yang diperiksa, sebanyak empat K/L mendapatkan opini wajar dengan pengecualian yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

"Tapi secara material keempat RKAKL tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan kepada laporan keuangan pemerintah pusat," lanjutnya.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK menaruh perhatian terhadap substansi dari LKPP terkait pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan tahun 2021 yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Atas permasalahan tersebut, kata Isma, BPK merekomendasikan pemerintah untuk menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan.

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar menguji kembali kebenaran pengajuan insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diajukan wajib pajak dan disetujui, serta menagih kekurangan pembayaran pajak beserta sanksinya untuk pemberian insentif dan fasilitas yang tidak sesuai," kata Isma.

Kemudian, terkait penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja nonprogram PCPEN pada 80 K/L minimal sebesar Rp12,52 triliun belum sepenuhnya sesuai ketentuan. BPK merekomendasikan pemerintah untuk memperbaiki mekanisme penganggaran hingga pertanggungjawaban belanja tersebut.

"Atas permasalahan ini BPK merekomendasikan pemerintah antara lain agar memperbaiki mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja untuk memitigasi resiko ketidakpatuhan dalam proses ketidaktercapaian output dan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan belajar," tambahnya.

Di akhir keterangannya, Isma berharap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dapat segera ditindaklanjuti pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun bendahara umum negara. Ia juga mengapresiasi kerja sama K/L selama proses pemeriksaan berlangsung.

"Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang baik sekali selama kami melakukan proses pemeriksaan sampai dengan selesainya proses pemeriksaan," ucapnya. (Setpres)

Pemerintah Terus Upaya Tingkatkan Perfome Pengelolaan Keuangan yang Inklusif

Posted: 23 Jun 2022 12:12 AM PDT

BOGOR, LELEMUKU.COM - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif melalui pelaksanaan program-program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik. Presiden Joko Widodo meyakini, penerapan tata kelola yang baik akan mendorong pencapaian target dan sasaran program.

Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 23 Juni 2022.

"Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas, mitigasi risiko, sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program," ujar Presiden.

Presiden bersyukur LHP LKPP tahun 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, Presiden menyadari predikat tersebut bukanlah tujuan akhir.

"Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya," lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menjelaskan bahwa situasi ekonomi dan politik global masih terus bergejolak yang menimbulkan ancaman krisis di berbagai sektor di seluruh negara. Untuk menghadapi hal tersebut, Presiden meminta agar seluruh jajarannya memiliki kepekaan yang sama dalam menyikapi krisis tersebut dan menyiapkan respons serta kebijakan yang tepat.

"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, kepala daerah memahami situasi, memiliki kepekaan yang sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar potensi yang kita miliki dapat kita manfaatkan dengan baik untuk mempercepat upaya-upaya pemulihan yang kita lakukan," tambahnya.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki sumber kekuatan seperti belanja dalam negeri yang jika dimaksimalkan akan berdampak secara signifikan untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi. Kepala negara menyebut sejumlah anggaran telah dialokasikan baik kepada pemerintah pusat, daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung langkah tersebut.

"Kita tahu di pusat ada Rp526 triliun, di daerah ada Rp535 triliun, plus dengan di BUMN Rp420 triliun, sebuah jumlah yang tidak sedikit," lanjutnya.

Selain itu, pemerintah juga terus bekerja keras menciptakan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri mulai dari sektor tambang hingga pangan. Presiden menyebut pembangunan industri pengolahan dari barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect.

"Bukan hanya pada nilainya, tetapi juga kita harapkan pada penyerapan tenaga kerja untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya," tandasnya. (Setpres)