Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Penangkapan Bowo Sidik Pangarso, Tak Terpengaruh Kinerja KPK dan Kontestasi Politik.

Penangkapan Bowo Sidik Pangarso, Tak Terpengaruh Kinerja KPK dan Kontestasi Politik

Penangkapan Bowo Sidik Pangarso, Tak Terpengaruh Kinerja KPK dan Kontestasi Politik
Polisi London Pastikan 2 Paket Misterius di Bank of England Bukan Bom
Luhut Binsar Panjaitan Klarifikasi Kunjungan 'Kontroversial' ke Ponpes Nurur Cholil Bangkalan
Berita Penculikan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge Merupakan Fitnah Tak Berdasar
Polsek Tanjung Duren Gelar Kegiatan Rutin Pengajian dan Santunan Anak Yatim Piatu
Polsek Tambora dan Satpol PP Segel Diskotik Old City Kali Besar Barat Roa Malaka
Mayoritas Model di Prostitusi Online Line Live Show dari 2017 adalah Pelajar
Polres Jakbar Gelar Upacara Pengambilan Sumpah dan Pakta Integritas Calon Anggota Polri

Posted: 05 Apr 2019 10:40 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan OTT terhadap Bowo Sidik Pangarso, anggota KomisiVI DPR dari Fraksi Partai Golkar. Komisi anti rasuah itu, dalam paparannya kepada pers, memboyong 82 kardus berisi amplop uang pecahan Rp20.000 dan Rp50.000. Jumlah amplop itu diperkirakan mencapai 400 ribu buah, dengan nilai uang total setidaknya Rp.8 miliar.

Dalam keterangannya pada 28 Maret 2019 lalu, KPK menyatakan bahwa Bowo Sidik diduga mengumpulkan uang untuk melakukan serangan fajar pada pemilu 2019. Menurut KPK, uang itu diperoleh dari sejumlah pihak dengan memanfaatkan posisinya sebagai anggota DPR. Modus seperti inilah, yang disebut oleh mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar sebagai korupsi politik.

Mantan komisioner KPK, Busyro Muqoddas kepada VOA pun mengakui, melihat kasusnya, apa yang terjadi adalah korupsi politik.

"Korupsi politik itu karakternya, kelindannya kuat. Jadi ada banyak aktor, karakter itu pasti. Sekarang karena ada bukti awal seperti itu, maka bukti awal itu perlu dianalisis dengan pendekatan yang berdasarkan karakter korupsi politik," kata Busyro.

KPK Dinilai Masih Independen

Istilah korupsi politik sendiri tidak ditemukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Penyebutan ini muncul salah satunya dalam salinan putusan MA, yang ditandatangani oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap pada 2015. Dalam perkara dengan terdakwa Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, korupsi politik didefinisikan sebagai korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik dan uang hasil kejahatannya dialirkan untuk kegiatan politik.

Busyro menambahkan, ada standar penyelidikan dan penyidikan di lembaga itu yang disebut Busyro sebagaicase building. Dalam kaitan Romahurmuziy dan Bowo Sidik Pangarso, KPK akan merunut alur kasusnya, sehingga bisa mengumpulkan siapa saja pihak yang diduga terlibat.

"Biasanya KPK begitu kerjanya. Bahkan andaikata pimpinannya kurang independen, saya kira di lapis bawah itu cukup independen. KPK sebagai lembaga masih bisa dipercaya untuk mengungkap kasus ini, meskipun kalau melihat situasi terakhir, kita juga nggak tahu. Situasinya begini," tambah Busyro.

Dalam kasus OTT di Jawa Timur, terungkap bahwa mantan Ketua PPP Romahurmuziy atau Romy memanfaatkan posisinya yang berpengaruh di Kementerian Agama. Menteri Agama sendiri berasal dari partai yang sama dengan Romy. Diduga, ada permainan jual-beli jabatan dengan imbalan uang yang diterima oleh Romy.

Sedangkan dalam kasus Bowo Sidik Pangarso, sebagai anggota DPR dia diduga menekan BUMN PT Pupuk Indonesia agar menggunakan jasa PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) untuk pendistribusian pupuk. Bowo kemudian menerima imbalan uang dari perusahaan tersebut.

Sementara itu, Lembaga kajian Hicon Law & Policy menyampaikan apresiasi terhadap kinerja KPK. Mereka juga menyambut baik langkah partai yang langsung memecat pihak-pihak yang terkena OTT. Menurut Allan FG Wardhana, peneliti di lembaga tersebut, ditangkapnya Romy dan Bowo Sidik menunjukkan KPK tetap profesional dan bekerja secara baik pada tahun politik. "Selain itu, ditangkapnya kedua orang tersebut juga menunjukkan bahwa KPK tidak tebang pilih seperti penilaian sejumlah pihak yang sering dikeluarkan selama ini," kata Allan.

Penilaian itu tentu bukan tanpa dasar. Menurut Allan, masyarakat bisa melihat rekam jejak KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi, di mana semua kasus yang ditangani terbukti di pengadilan. Bahkan dari kasus yang ditangani tersebut, muncul fakta-fakta terbaru berkaitan dengan praktik korupsi. Selain itu, UU KPK juga memberikan jaminan bahwa kerja KPK tidak dapat diintervensioleh siapapun, baik oleh Presiden maupun DPR.

Lebih jauh, Hicon menyatakan kasus ini harus menjadi pengingat keras bagi peserta Pemilu 2019. "Baik partai politik maupun perseorangan peserta Pemilu jangan melakukan politik uang dalam mendapatkan suara pemilih," kata Allan.

Romy dan Bowo Ujian Sejarah KPK

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat Korupsi) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Zaenur Rohman menilai, dua kasus terakhir di KPK itu akan menjadi ujian sejarah bagi lembaga tersebut. Selama ini, KPK dikenal mampu memproses kasus-kasus hukum yang memiliki kaitan politik secara profesional. Zaenur menyebut daftar kasus mulai mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua DPR Setya Novanto, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq, hingga mantan ketua DPD Irman Gusman.

Namun, catatan khusus diberikan untuk dua kasus terakhir yang menyeret nama Romy dan Bowo Sidik.

"Untuk kasus sekarang ini, yaitu kasusnya Romy dan Bowo, memang kita akan melihat apakah KPK tetap bisa bekerja profesional seperti sebelumnya ataukah terpengaruh. Apa ukuran KPK bekerja secara profesional? Ukurannya adalah mengungkapkan kejadiannya secara utuh dan juga menjerat pihak lain yang memiliki kaitan dengan kasus ini," kata Zaenur.

Terkait dua kasus terakhir, masyarakat masih menunggu penjelasan KPK untuk melihat profesionalitas lembaga itu. Dalam kasus Romy, menurut Zaenur yang ditunggu masyarakat adalah penjelasan KPK terkait status uang yang disita dari ruangan Menteri Agama. "KPK harus memiliki penjelasan, apakah uang itu memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Romy. Kalau iya, apakah Menteri Agama memiliki keterkaitan dengan tindak pidana itu atau tidak?," tambahnya.

Sedangkan dalam kasus Bowo Sidik, pertanyaan masyarakat adalah apakah uang yang dikumpulkannyaakan dipakai sendiri ataukah ada kemungkinan mengalir kepada partai politik. Selain itu, harus dijelaskan pula, kata Zaenur, apakah uang itu direncanakan hanya digunakan untuk pencalonan Bowo Sidik sendiri sebagai Caleg, atau memiliki keterkaitan dengan kontestasi lain, misalnya pencapresan.

"KPK sebelumnya selalu mengumumkan fakta-fakta penting terkait kasus. Ini masyarakat menunggu. Kalau saya sendiri dan Pukat Korupsi, masih memiliki keyakinan bahwa KPK akan bertindak profesional dalam kasus tersebut," kata Zaenur.

Yang cukup pelik, adalah karena kasus ini berdekatan dengan Pemilu. Zaenur memaparkan, pedoman penjelasan KPK adalah momentum penegakan hukum. Karena itu, tidak ada patokan apakah semua pertanyaan masyarakat itu harus dijawab sebelum atau sesudah 17 April 2019.Satu hal yang pasti, pesan Pukat UGM, KPK tidak boleh terjebak dalamkontestasi yang saat ini sedang berlangsung. (VOA)

Polisi London Pastikan 2 Paket Misterius di Bank of England Bukan Bom

Posted: 05 Apr 2019 10:04 AM PDT

LONDON, LELEMUKU.COM - Kepolisian Metropolitan London, Inggris menyatakan 2 paket misterius yang dikirim ke Bank Inggris atau Bank of England (BoE) pusat pada Jumat (05/04/2019) petang.

"Kedua paket tersebut telah dinyatakan aman dan semua garis polisi sudah ditarik, terima kasih untuk kesabarannya," ujar Polisi London dalam akun twitter mereka.

Sebelumnya selama 20 menit, kepolisian dengan tim anti terror dan tim peledak melakukan pengamanan disekitar bangunan yang terletak di pusat Kota London tersebut.

Pihaknya menyatakan mengamankan paket tersebut dengan menutup 3 jalan disekeliling bank tersebut diantaranya Jalan Lothbury, Bartholomew Lane dan Princes' Street.

Sementara jalan Threadneedle masih dibuka dengan pemantauan arus lalu-lintas secara seksama. (Albert Batlayeri)

Luhut Binsar Panjaitan Klarifikasi Kunjungan 'Kontroversial' ke Ponpes Nurur Cholil Bangkalan

Posted: 05 Apr 2019 09:25 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi terkait kunjungannya ke Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (30/03/2019) lalu yang menimbulkan kontroversi setelah video kunjungannya dipublikasikan dengan makna-makna tertentu.

"Sehubungan dengan beredarnya video kunjungan saya ke Pondok Pesantren Nurul Cholil di Bangkalan, saya menyatakan kunjungan saya merupakan bentuk silaturahmi," kata Luhut dalam rilis yang diterima Lelemuku.com pada Sabtu (06/04/2019).

Dikatakakan silaturahmi ini sudah biasa dilakukan sejak menjadi Komandan Resor Militer (Danrem) 081/Dhirotsaha Jaya di Madiun pada tahun 1995 saat dirinya mengenal mantan Presiden Abdurrahman Wahid saat masih aktif mengajar.

"Bagi saya keberadaan pesantren telah menjadi pilar penting untuk menjaga kekokohan NKRI. Dari kebiasaan itulah saya mulai mengenal almarhum Gus Dur yang kemudian banyak mengajari saya tentang tradisi pesantren, sejarah Islam, dan tentang Islam yang membawa kedamaian," papar dia.

Dijelaskan terkait kunjungan ke Bangkalan, ia sengaja menjenguk KH. Zubair Muntasor karena dikabarkan sakti.

"Saya sengaja menjenguk KH. Zubair Muntasor, yang saya dengar memiliki masalah kesehatan. Tentu hal ini tidak patut saya ceritakan ke publik secara lebih mendetail karena privasi beliau. Sebagai tamu yang dijamu dan disambut dengan hangat, saya hanya dapat membalas dengan memberi bisyaroh sekedarnya untuk membantu pengobatan Beliau. Sayapun lebih dulu diberi oleh-oleh berupa batik dan batu akik. Begitulah tradisi yang kami lakukan untuk menjaga tali silaturahmi," jelas Pandjaitan.

Dikatakan dalam kesempatan pertemuan yang berlangsung sekitar 15 menit itu ia juga menitipkan pesan agar jangan sampai ada umat atau santri yang golput pada Pemilu 2019. Meski demikian dirinya tidak melakukan hal-hal lain yang tidak terpuji.

"Saya menyesalkan adanya pihak-pihak yang mengatakan telah terjadi jual beli suara dalam pertemuan tersebut. Bagi saya, fitnah yang keji itu mencoreng kehormatan terutamanya KH. Zubair Muntasor dan pondok pesantren yang diasuhnya. Saya mengimbau kepada para elite agar mengedepankan pikiran jernih ketimbang prasangka buruk, dan hati yang bersih ketimbang hati yang penuh kecurigaan. Ajaran hubungan dan jalinan silahturahmi yang sudah diajarkan turun temurun oleh para leluhur kita jangan dirusak oleh kepentingan sesaat para elite. Sebelum bertindak bertanyalah dan berdialoglah dengan hati nurani yang paling dalam untuk melakukan sesuatu yang terbaik," imbuh dia.

Sebelumnya beredar video Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan memberi amplop kepada seorang kiai beredar di media sosial dan bertemu dengan KH. Zubair Muntasor. Peristiwa tersebut seolah 'dipelintir' sebagai aksi jual beli suara yang dilakukannya kepada KH Zubair Muntasor karena Luhut terlihat memberikan amplop. (Albert Batlayeri)

Berita Penculikan Bupati Nduga, Yarius Gwijangge Merupakan Fitnah Tak Berdasar

Posted: 05 Apr 2019 04:28 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kodam Cenderawasih menanggapi artikel yang berjudul "Bupati Nduga Diculik TNI" yang berisi berita yang mengklaim informasi detail bagaimana proses penculikan seorang tokoh penting di Provinsi Papua yaitu Bupati Nduga Yarius Gwijangge pasca kunjungan Presiden Ri Joko Widodo (Jokowi) ke Jayapura. Berita ini sangat menggemparkan di media sosial (Medsos) dengan

Kepala Penerangan (Kapendam) XVII/Cenerawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi menyatakan berita ini merupakan fitnah tak berdasar, sebab menurut pembuat berita bahwa berawal dari kegiatan Jokowi melaksanakan pertemuan tertutup di Hotel Aston Jayapura pada Senin (01/04/2019) saat Bupati Nduga mengajukan permintaan kepada Presiden untuk menarik anggotanya.

"Tolong bapa Presiden tarik kembali pasukan yang Bapak kirim di Nduga, pinta Bupat. Presiden menanggapi permitaan tersebut dan mengatakan, Saya tidak tahu kalau itu ada operasi militer di Nduga, maka saya akan perintahkan pasukan tarik kembali, supaya Masyarakat kembali pulang ke kampung masing-masing," kutip Aidi dalam rilis yang diterima Lelemuku.com (05/04/2019).

Kapendam melanjutkan, artikel itu mengungkapkan akibat permintaan Bupati kepada Presiden, maka pada Pada tanggal 02 April 2019, pagi sekitar pukul 09.00 wit, Bupati dan rombongannya yang sedang siap-siap untuk menuju ke Timika selanjutnya ke Nduga, tiba-tiba dihadang dan diculik oleh seorang anggota Komando Pasukan Khusus (Kopasus) dari Kodam Cenderawasih Papua atas nama Kapten Inf. Ashari Bin Andi Pasanrangi, SE, selanjutnya dibawa ke Kodam.

"Ini jelas fitnah yang sangat tidak mendasar. Bila dicermati akan ditemukan keanehan antara lain bahwa dalam rangkaian kujungan Presiden RI tanggal 01/04/2019 kemarin Presiden Jokowi tidak pernah ke Hotel Aston apalagi melaksanakan pertemuan tertutup dengan Bupati Nduga di hotel tersebut. Media telah mempublikasikan rangkaian kegiatan Presiden dari mana dan ke mana sertak kegaiatan apa yang dilakukan secara detail dalam pengawalan yang sangat ketat, yang jelas tidak ada agenda ke Aston. Keanehan berikutnya bahwa tidak pernah ada satuan di lingkungan TNI yang disebut Kopassus Kodam Cenderawasih. TNI adalah institusi yang sangat tertib memiliki data base elektronik personel yang sangat lengkap dan rapih, siapapun pihak berwewenang yang menanggapi informasi tersebut dapat mengecek dan memastikan bahwa tidak ada anggota TNI termasuk di Kodam XVII/Cenderawasih yang bernama Kapten Inf. Ashari Bin Andi Pasanrangi, SE dengan NIP 11980019821171," papar Aidi.

Dikatakan sangat tidak masuk akal bila hanya satu orang yang mampu menculik seorang tokoh besar setingkat Bupati Yarius Gwijangge dilaksanakan pada siang hari ditengah-tengah keluarga dan rombongan pengawalan yang ketat.

"Keanehan selanjutnya bahwa seorang bupati bukanlah seperti anak kecil yang dapat dijadikan objek berita dan tidak bisa diklarifikasi kebenarannya. Apalagi diberitakan bahwa Bupati sempat memberontak tapi tidak berdaya dan langsung dibawah oleh penculiknya. Bila dibayangkan berarti penculik tersebut memiliki kemampuan seperti tokoh fiktif Supermen atau tokoh superhero lainnya. Artinya siapun bisa mengklarifikasi langsung kepada YG apakah benar beliau diculik sesuai dengan laporan si pembuat fitnah," ungkap dia.

Fakta yang sebenarnya bahwa pada Selasa (02/04/2019) Bupati Nduga Yariius Gwijangge di dampingi oleh bawahannya Andi Ashari yang merupakan mantan kepala Kesbangpol Nduga dan dikawal oleh ajudan dan tiga orang keluarga bupati. Mereka diantar oleh sopir dengan menggunakan kendaraan pribadi milik Yarius Gwijangge guna bersilaturrahmi ke dirinya karena memiliki hubungan yang sangat dekat karena pernah menjadi Dandim 1702/Jayawijaya yang memiliki wilayah operasi hingga kabupaten tersebut dan secara otomatis menjadi anggota Forkopinda Kabupaten Nduga.

"Silaturrahmi Bupati Yarius Gwijangge bukanlah kali pertama dilakukan, sebagai wujud kedekatan karena pernah menjadi mitra kerja yang harmonis dalam tugas membangun Kabupaten Nduga. Sedangkan Andi Ashari adalah mantan kepala Kesbangpol Kabupaten Nduga dan selama 7 tahun telah menjadi bawahan Yarius Gwijangge yang sangat setia, sehingga hubungan mereka sudah seperti anak dan bapak. Andi Ashari juga yang telah berjasa membantu Bupati dalam proses pembentukan Kabupaten Nduga," kata dia.

Kapendam menyatakan, saat silaturrahmi dengan Yarius Gwijangge, Andi Ashari sempat mengungkapkan bahwa selama menjadi anak buah Bapak Bupati, yang bersangkutan tidak pernah meminta uang sepeser pun diluar dari haknya sebagai pegawai.

"Tetapi beliau selalu berusaha bekerja maksimal memberikan dukungan membantu Bupati dalam bebagai kesulitan selama proses mendirikan dan membangu Kabupaten Nduga," kata dia.

Ia menyatakan isu penculikan terhadap Bupati Yairus Gwijangge, sudah diklarifikasi langsung oleh Presiden Badan Pelayanan Pusat Gereja-gerja Baptis Papua (PGBP) Dr. Socratez S. Yoman sebagai tokoh Papua yang menegaskan bahwa Bupati Yarius Gwijangge tidak pernah duculik. Hal senada juga disampaikan oleh Theo Hasegem yang merupakan pekerja kemanusiaan Papua dengan menegaskan bahwa setelag mendapat informasi tersebut, ia telah bertemu langsung dengan Bupati Nduga dan sama sekali tidak mengatakan bahwa dirinya telah diculik oleh TNI.

Aidi menyatakan saat dikonfirmasi, Andi Ashari menyampaikan bahwa akan mencari pelaku penyebar fitnah dan akan menempuh jalur hukum karena telah mencemari nama baiknya.

"Menurut Andi bahwa yang bersangkutan telah mengklarifikasi langsung ke Bupati tentang info tersebut. Bupati Nduga sangat marah mendengar adanya info tersebut dan berjanji akan mencari pelaku dan akan dipolisikan dalam rangka proses dan penegakan hukum," kata dia.

Kapendam juga menyatakan dengan munculnya berita yang sangat menghebohkan dan menuai berbagai tanggapan dari para netizen ini, harusnya bisa dicerna dengan nalar sebab ini adalah informasi yang mencoba mengganggu kedamaian di Papua dan Indonesia pada umumnya.

"Sekaligus dengan mudah kita bisa melihat dan membedakan yang mana netizen yang tak bernalar, tidak tidak berwawasan dan tampa menggunakan logika yang dengan mudahnya menerima suatu informasi tampa dicerna, dianalisis dan dicross cek kebenarannya. Tapi bagi netizen yang berpendidikan tinggi, memiliki nalar dan wawasan yang luas, sepintas saja membaca informasi tersebut sudah mampu menyimpulkan bahwa berita ini adalah hoax dan menyesatkan. Dan sudah dapat diperkirakan juga bahwa apabila pelaku penebar fitnah ini tertangkap oleh aparat penegak hukum, maka mereka kelompok para netizen yang tidak bernalar dan tidak berwawasan tadi akan ramai-ramai memperotes kepada aparat penegak hukum yang akan dituduh telah melakukan kriminalisasi terhadap pelaku yang nyata-nyata telah melakukan tindakan kriminal dan dapat dijerat Undang-undang ITE," tegas dia. (Albert Batlayeri)

Polsek Tanjung Duren Gelar Kegiatan Rutin Pengajian dan Santunan Anak Yatim Piatu

Posted: 04 Apr 2019 04:35 PM PDT

TANJUNG DUREN, LELEMUKU.COM - Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjung Duren Polres Metro Jakarta Barat mengadakan kegiatan rutin pengajian bulanan dilanjutkan santunan kepada anak yatim piatu warga masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan.

Acara pengajian rutin bulanan dan Santunan anak yatim digelar di Aula lantai III Polsek Tanjung Duren dan dilaksanakan secara sederhana, dengan dihadiri oleh Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe Patabang Birana SIK, Personil Polsek Tanjung Duren, PNS dan PHL, Kamis (04/04/2019).

Pengajian rutin diawali dengan pembacaan Yassin dan Tahlil yang dipimpin oleh Ustad Budi, kemudian diakhiri pemberian santunan kepada anak Yatim oleh Kapolsek, Wakapolsek dan para Kanit kepada 75 orang anak Yatim dan Piatu dari warga Kelurahan Jelambar, Jelambar Baru dan Kelurahan Wijayakusuma Kecamatan Grogol Petamburan.

Kegiatan pengajian dan santunan anak yatim, rutin dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan memupuk tali silaturahmi antar personil, serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama terutama kepada anak Yatim.

Dalam kegiatan pengajian rutin bulanan dan santunan anak yatim tersebut Kapolsek Tanjung Duren Kompol Lambe P Birana SIK menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran semuanya pada hari ini dan selamat datang kepada anak yatim dari wilayah Jelambar.

"Jadikan moment yasinan dan doa bersama ini untuk bersukur atas nikmat Tuhan YME. Mari kita kirimkan Doa kepada orang tua Ipda M. Rizal dan Aipda Imam Fudholi,"Ujar Kompol Lambe.

Lambe mengharapkan, semoga pemilu serentak 2019 berjalan lancar dan aman, khususnya di tempat kita diberikan kelancaran, kedamaian dan kondusif.

"Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dan berdo'a bersama, kita semua di berikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kesuksesan serta di jauhkan dari mara bahaya dan musibah,"Harapnya.

Santunan anak Yatim dan pengajian adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Polsek Tanjung Duren setiap bulannya. Selain untuk mendo'akan agar khususnya para personil Polsek Tanjung Duren selalu diberikan kesehatan, keberkahan, panjang umur serta pelaksanaan Pemilu serentak Pilpres dan Pileg 2019 berlangsung lancar, Aman, Damai, tertib dan kondusif. (Ashari Bharaduta)

Polsek Tambora dan Satpol PP Segel Diskotik Old City Kali Besar Barat Roa Malaka

Posted: 04 Apr 2019 04:30 PM PDT

TAMBORA, LELEMUKU.COM - Lagi, keberadaan diskotik di Jakarta disegel oleh petugas gabungan, Diskotik tersebut adalah Old City yang berada di Kali Besar Barat Roa Malaka, Tambora Jakarta Barat, Kamis malam (04/04/2019)

Penyegelan dilakukan aparat Satpol PP DKI Jakarta yang didampingi personel Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat.

Menurut Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh SH, jajarannya mendampingi Satpol PP untuk melakukan penyegelan terhadap tempat hiburan Old City.

"Penyegelan tersebut juga didampingi dari Dinas Pariwisata, Pol PP Kecamatan Tambora, Kasubsektor Kopi, Babinsa Roa Malaka, Sekkel Roa Malaka, Ketua RW 03 Roa malaka, dan Keamanan setempat," Ujar Kompol Iver.

Dikatakan Iver, penindakan terhadap tempat hiburan Old City, lantaran diduga sebagai sarang narkoba, dan sudah menjadi komitmen Pemprov DKI untuk diberantas.

"Kalau nanti hasil penyidikan diketahui diskotik Old City terbukti menjadi tempat traksaksi narkoba dan jadi tempat pemakai narkoba, maka bukan tak mungkin keberadaan diskotik Old City disegel untuk selamanya," Jelasnya. (Ashari Bharaduta)

Mayoritas Model di Prostitusi Online Line Live Show dari 2017 adalah Pelajar

Posted: 04 Apr 2019 04:25 PM PDT

TOMANG, LELEMUKU.COM - Hingga kini aparat kepolisian dari satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat masih terus mendalami atas pengungkapan kasus prostitusi online dengan modus live show dengan mengunakan aplikasi line.

Tak hanya mengambil keterangan para tersangka polisi pun juga mendalami keterangan model yang kebanyakan masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar.

"Pelajar yang jadi model prostitusi Live Show sudah berkecimpung Sejak 2017," jelas Kanit krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat AKP Erick Sitepu pada Kamis (7/2).

Ia menjelaskan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, rupanya para model atau talent sudah berkecimpung didunia prostitusi dengan mengikuti berbagai group-grup di aplikasi tersebut.

Padahal pengakuan para tersangka, group tersebut baru dibuat sejak 2018 awal lalu, sehingga polisi mengidentifikasi adanya group lain yang menjajakan praktik serupa.

"Informasi awal, setelah kami lakukan pemeriksaan kepada para model, jika mereka mengaku telah menjadi model live show sex di group Line seperti itu sudah sejak tahun 2017," kata AKP Erick Sitepu

Hasil penelusurannya jika group-group prostitusi online cukup mudah ditemukan di aplikasi line, karena pembuatannya cukup mudah. Namun dirinya belum dapat membeberkan secara detail talent-talent yang dilakukan pemeriksaan.

Meski begitu memang, para model ini tidak hanya ikut bergabung menjadi model di satu group Line prostitusi online saja, melainkan ikut bergabung dengan banyak group Line lainnya. Karena menurut pengakuannya, dengan ikut bergabung di banyak group maka penghasilannya pun akan lebih bertambah banyak. Sehingga mereka tak hanya tampil dalam satu group.

"Jadi semakin sering model tampil di banyak group maka otomatis penghasilannya pun akan bertambah banyak. Karena setiap tampil selalu mendapat bayaran," ucapnya. (Ashari Bharaduta)

Polres Jakbar Gelar Upacara Pengambilan Sumpah dan Pakta Integritas Calon Anggota Polri

Posted: 04 Apr 2019 04:23 PM PDT

SLIPI, LELEMUKU.COM - Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH melalui Kabag Sumda AKBP Widiastuti Chasanah Putri SH, memimpin upacara pengambilan sumpah dan pakta Integritas penerimaan terpadu calon anggota Polri T.A 2019, yang dilanjutkan dengan pengumuman hasil pemeriksaan administrasi dan ukur tinggi badan. Upacara tersebut digelar di halaman Mapolres Metro Jakarta Barat, Selasa (02/04/2019).

Kabag Sumda Polres Metro Jakarta Barat AKBP Widiastuti Chasanah Putri SH mengatakan, pembacaan dan penandatanganan pakta integritas merupakan janji moral baik calon peserta, panitia dan orang tua, untuk itu apa yang sudah diucapkan harus sama dengan tindakannya.

"Seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan sosok pemuda pemudi Jakarta Barat yang unggul dan kompetitif demi kemajuan institusi Polri di masa yang akan datang,"Ucapnya.

Dirinya menjamin setiap proses seleksi penerimaan terpadu anggota Polri dilakukan secara clear and clean dengan melibatkan pengawas eksternal yang akan mengawal proses seleksi dari awal hingga akhir. Hal ini guna mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.

"Calon anggota Polri yang terpilih itu mereka yang pantas, karena tugas polisi kedepan semakin berat seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga penerimaan calon anggota Polri tahun ini harus berkualitas, karena polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan untuk masyarakat dan menegakan hukum,"Imbuhnya.

Ia juga menghimbau pada orang tua calon peserta dan orang tua atau wali peserta agar tidak mudah percaya pada orang yang menjanjikan dapat meloloskan anaknya pada seleksi anggota Polri ini.

"Saya minta pada panitia agar obyektif, transparan dalam seleksi ini. Untuk itu, saya minta pengawas internal maupun eksternal dapat mengawasi,"jelasnya. (Ashari Bharaduta)