Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Nurdin Abdullah Dukung Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia.

Nurdin Abdullah Dukung Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia

Nurdin Abdullah Dukung Indonesia Jadi Lumbung Pangan Dunia
Bambang Brodjonegoro Nilai Maluku Miliki Prinsip Pembangunan Ramah Investasi
Hery Dosinaen Harap Minta SKPD Provinsi Papua Dukung Penuh Proses Audit BPK
Pasca Banjir Bandang, Warga Kampung Puay Takut Minum Air Danau Sentani
Tingkatkan Pariwisata, Garuda Indonesia dan Pemkab Kepulauan Tanimbar Bekerjasama

Posted: 10 Apr 2019 07:39 AM PDT

MAKASSAR, LELEMUKU.COM – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menyebut Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Hal ini salah satunya karena terobosan demi terobosan yang diraih oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman.

Menurut Nurdin, perjuangan Mentan RI untuk seluruh petani khususnya di Sulsel maupun di seluruh Indonesia sudah dinikmati oleh masyarakat luas, terlebih untuk masyarakat Sulsel.

"Bagaimana provinsi Sulsel menjadi lumbung pangan nasional. Bahkan gagasan beliau ini ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," kata Nurdin Abdullah dalam sambutannya, di acara apresiasi, penguatan dan penyuluh pertanian di GOR Sudiang, Makassar, Rabu (10/04/2019).

Nurdin Abdullah mengaku bangga memiliki putra kelahiran Sulsel yang sudah berhasil memanjakan seluruh petani di Sulsel bahkan di Indonesia.

"Kita bangga punya putra terbaik dan saya salut. Satu-satunya Menteri Pertanian dengan beberapa dekade ini yang betul-betul memanjakan petani. Ini wujud kepedulian kita, tentu kita berjuang bersama beliau," pungkas Nurdin Abdullah.

Selain itu lanjut Nurdin Abdullah, Indonesia akan masuk negara terkuat keenam di dunia pada tahun 2035 mendatang dalam hal kebutuhan pangan. Dan saat ini Indonesia juga sudah menjadi bagian dari sejumlah negara eksportir. (HumasSulsel)

Bambang Brodjonegoro Nilai Maluku Miliki Prinsip Pembangunan Ramah Investasi

Posted: 10 Apr 2019 05:05 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangprov) Provinsi Maluku yang digelar di Islamic Center, Kota Ambon, Selasa (9/4), mengungkapkan urgensi Provinsi Maluku untuk memiliki prinsip pembangunan yang investment-friendly atau ramah investasi. Prinsip tersebut sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

"Janji utama yang ditunggu masyarakat adalah janji untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pemerintah Provinsi Maluku harus mengurangi pengangguran dengan cara menciptakan lapangan kerja, yang hanya bisa tercipta jika ada investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya lapangan pekerjaan, akan ada banyak orang yang tadinya tidak memiliki pendapatan, kemudian mendapat upah sehingga masyarakat tersebut, yang tadinya berada tergolong miskin, menjadi tidak lagi berada dalam golongan tersebut," ujar Menteri Bambang dalam sambutannya.

Selain menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan investasi, Maluku juga harus fokus untuk merevitalisasi pertanian agar bangkit kembali sebagai produsen rempah-rempah yang melegenda. Selain itu, hilirisasi pertambangan juga dinilai sangat penting sehingga nilai tambah komoditas pertambangan tetap bisa dinikmati di dalam negeri. Terkait transformasi sektor jasa, terutama di pariwisata, Maluku juga berpotensi besar untuk mendorong perekonomian dengan perencanaan Masterplan Kawasan Wisata Maluku yang mencakup seluruh Maluku sebagai satu kesatuan. Langkah strategis tersebut, jika dilaksanakan dengan cermat, tepat, dan akurat, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Maluku menuju level lebih tinggi.

"Pertumbuhan ekonomi Maluku di periode 2014-2018 selalu lebih tinggi dibandingkan nasional dan meningkat dalam dua tahun terakhir. Sumber pertumbuhan utamanya berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa pendidikan. Sebagai kontributor terbesar perekonomian Maluku, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menurun dengan tingkat pertumbuhan fluktuatif. Sebaliknya, sektor perdagangan besar dan eceran serta administrasi pemerintah cenderung meningkat. Dari 2010-2016, nilai ekspor Maluku menurun. Sebelum 2016, minyak bumi dan ikan mendominasi produk ekspor Maluku, namun menurun sejak 2014. Sebaliknya perkapalan menjadi produk utama ekspor Maluku sejak 2015," jelas dia.

Target Pembangunan

Dalam mendukung capaian target nasional pada 2020, target pembangunan Maluku meliputi pertumbuhan ekonomi minimal 5,96 persen, tingkat kemiskinan provinsi maksimal 17,02 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) provinsi maksimal 6,84 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi minimal 70,14. Angka kemiskinan Maluku masih lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Rata-rata pengurangan kemiskinan Maluku dalam lima tahun terakhir sebesar 0,28 persen, lebih rendah dari nasional 0,36 persen. Hampir seluruh kabupaten/kota di Maluku berada di atas nasional, kecuali Kota Ambon yang memiliki angka kemiskinan paling rendah di Maluku. Angka kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Maluku Barat Daya, disusul Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru.

Tingkat pengangguran Maluku juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran tertinggi berada di Kota Ambon, sedangkan tingkat pengangguran terendah berada di Kabupaten Buru. Dari sisi sumber daya manusia, IPM di Maluku pada periode 2014-2017 lebih rendah dibandingkan IPM nasional. Rasio gini di Maluku lebih baik dibandingkan dengan angka nasional. Namun berdasarkan PDRB per kapita, masih terdapat kesenjangan wilayah antara Kabupaten Kepulauan Aru dengan Kabupaten Buru.

Begitupula dengan laju pertumbuhan IPM Maluku masih lebih lambat dibandingkan dengan laju pertumbuhan IPM nasional. Secara spasial, masih terdapat kesenjangan sumber daya manusia antara Kota Ambon dengan kabupaten/kota lainnya.

Permasalahan di Maluku adalah sektor perekonomian masih memiliki ketergantungan pada sektor primer dan sektor administrasi pemerintah, kontribusi pemerintah yang cukup besar menandakan belum mandirinya perekonomian di Maluku, masih minimnya peran swasta dalam pembangunan daerah, infrastruktur dasar dan konektivitas masih terbatas, angka kemiskinan masih dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan nasional. Menteri Bambang memberikan tiga rekomendasi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Maluku.

"Maluku perlu membangun infrastruktur konektivitas antarwilayah. Untuk itu, Maluku juga perlu menyediakan kemudahan insentif bagi para investor swasta yang ingin menanamkan modalnya di Maluku. Untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, Maluku juga harus fokus untuk menentukan program yang berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan, mengembangkan daya saing lokal, serta meningkatkan mutu sumber daya manusianya," jelas Menteri Bambang.

Menteri Bambang menjelaskan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional 2019 di Balikpapan.

"OPD Provinsi Maluku mengajukan 1.926 usulan, dengan 144 usulan diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, serta 20,4 persen diantaranya disetujui K/L. Sementara OPD Kabupaten/Kota di Maluku mengajukan 1.972 usulan, dengan 109 diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rakortekrenbang, dan 10,1 persen diantaranya disetujui K/L. Proyek usulan daerah yang disetujui antara lain: traktor Roda Dua 314 unit, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 500 ha, revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana, wirausaha baru yang didukung start up capital, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KSW Pulau Terluar Nura Kecamatan Pulau Masela Kabupaten Maluku Barat Daya, Sistem Pengolahan Air Limbah kawasan Kota Namlea, dan 3.889 KPM keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat," jelas dia. (PPN/Bappenas)

Hery Dosinaen Harap Minta SKPD Provinsi Papua Dukung Penuh Proses Audit BPK

Posted: 10 Apr 2019 04:18 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Hery Dosinaen meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, untuk dapat memberi dukungan penuh terhadap proses audit yang sementara dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan Sekda Hery di Jayapura, dalam satu kesempatan, kemarin.

Menurutnya, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua wajib pro aktif memberikan keterangan terhadap para auditor BPK. Sebab hasil audit itu akan menentukan opini terhadap laporang pertanggungjawaban pemerintah provinsi selama satu tahun anggaran yang lalu.

"Seluruh pimpinan SKPD dan pejabat eselon III saya minta wajib dan pro aktif memberikan keterangan dan informasi terkait program kerja tahun 2018 kepad auditor BPK. Sebab sampai hari ini BPK Perwalikan Papua sementara melakukan audit rinci yang merupakan tindaklanjut dari audit intern," terang ia.

Ia katakan, progam kerja yang telah dilakukan sejak 2018 lalu, menjadi tanggungjawab kita untuk memberikan keterangan maupun penjelasan. Sebab uang rakyat yang digunakan, wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada lembaga pemeriksa keuangan maupun rakyat.

Diketahui, BPK RI pada Januari lalu resmi memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Papua tahun anggaran 2018. Pemeriksaan oleh tim BPK RI, dilakukan dalam dua tahap, yakni secara intern dan pendahuluan.

Dalam pemeriksaan BPK, dibagi dalam dua sub tim. Hal demikian sesuai mandat dari peraturan undang-undangan, dimana BPK melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan tujuan tertentu.

Selain itu, BPK juga bakal melakukan pemantauan kembali terkait kemajuan rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya, lebih khusus terkait upaya pemeriksaan keuangan. (DiskominfoPapua)

Pasca Banjir Bandang, Warga Kampung Puay Takut Minum Air Danau Sentani

Posted: 10 Apr 2019 04:10 AM PDT

PUAY, LELEMUKU.COM - Warga Kampung Puay, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, mengaku tak lagi berani mengkonsumsi air Danau Sentani, karena diduga telah tercemar akibat imbas banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu.

Kepala Kampung Puay, Distrik Sentai Timur, Kabupaten Jayapura, Yusak Yeyapo, kepada wartawan mengaku sejumlah warganya termasuk anak-anak mengalami diare ketika mengkonsumsi air Danau Sentani.

Pada akhirnya, mereka mesti membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

"Memang kami mendapatkan bantuan bahan makanan termasuk air galon dari pemerintah melalui posko induk yang ada di Sentani. Hanya kan namanya orang minum air terkadang cepat habis. Sehingga jika belum ada bantuan datang maka harus ke kota membeli sendiri," terang Yusak disela-sela penyerahan bantuan tali kasih Ikatan Masyarakat Papua Alumni Jawa Timur bekerjasama dengan Yayasan Dos Ni Roha (DNR) Jakarta, di Kampung Puay, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (09/04/2019).

Kendati demikian, sambungnya, 114 KK yang ada di Kampung Puay saat ini sebagian besar terserang malaria, rematik, asam urat serta penyakit kulit gatal-gatal, kutu air dan lainnya. Oleh sebab itu, dia mengimbau pemerintah daerah setempat agar lebih sering membuka pengobatan massal bagi warga di setempat.

"Sebab kalau warga yang harus ke kota berobat tentu akan lebih menyulitkan kami. Apalagi warga yang saat ini tak bisa tinggal dirumahnya karena masih tergenang air danau yang meluap," terangnya.

Tak hanya untuk pengobatan, dia berharap penyaluran bantuan dari posko induk dilakukan setiap hari. "Sebab yang ada saat ini sekitar seminggu sekali datang. Kita harap lebih rutin karena jika bama habis kami harus jauh-jauh membeli di kota," harapnya.

Senada disampaikan Mama Hermina Ohhe. Dia berharap penyaluran bahan makanan dapat disampaikan lebih sering. "Kalau daerah lain lancar mendapatkan bantuan. Bahkan mereka dari pagi sampai malam bantuannya lancar. Paling kami bisa tunggu seminggu sekali bisa ada bantuan".

"Makanya kita apresiasi bantuan dari mantan Kapolda Papua Paulus Waterpauw yang sudah bertugas jauh dari Papua tapi masih ingat dengan kemalangan kami," tutupnya.

Sebelumnya, Ikatan Masyarakat Papua Alumni Jawa Timur bekerjasama dengan Yayasan DNR Jakarta memberikan bantuan tali asih bagi warga korban banjir bandang di kampung Puay, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

Selain menyerahkan bantuan berupa sembako, obat obatan, air bersih dan minyak tanah, bagi sedikitnya 119 Kepala Keluarga (KK), di kesempatan itu juga dilakukan pengobatan gratis bagi warga setempat.

Penyerahan ini dikoordinatori Irjen Pol Paulus Waterpauw yang merupakan Pembina Ikatan Alumni Jawa Timur. (DiskominfoPapua)

Tingkatkan Pariwisata, Garuda Indonesia dan Pemkab Kepulauan Tanimbar Bekerjasama

Posted: 10 Apr 2019 03:55 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku akan bekerjasama dalam meningkatkan promosi pariwisata daerah.

Hal tersebut diutarakan oleh Station Manager PT. Garuda Indonesia Saumlaki, Reza Mahdi bahwa maskapai penerbangan nasional itu akan tetap konsisten memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat Tanimbar guna membuka konektivitas ke luar dan meningkatkan membangun ekonomi di kabupaten tersebut.

"Garuda akan tetap beroperasi membantu masyarakat Tanimbar untuk koneksi ke luar dan membangun ekonomi di Tanimbar," kata dia pada Rabu (10/04/2019).

Selanjutnya, Sales Manager, Andhika Mahendra mengungkapkan secara khusus pihaknya akan bekerjasama dengan Pemkab Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) dalam mempublikasikan jasa pelayanan dari Garuda Indonesia agar dapat lebih diketahui oleh seluruh masyarakat di daerah tersebut.

Sedangkan dalam publikasi ke luar untuk lebih menarik perhatian para wisatawan mancanegara dan domestik di bidang pariwisata, pihaknya akan menggandeng Dinas Pariwisata untuk mempromosikan keindahan destinasi wisata yang ada di daerah yang dijuluki Negeri Duan Lolat tersebut.

"Publikasi tersebut kita taruh di sosial media Garuda Indonesia secara internasional. Jadi orang-orang bisa datang ke sini dan sekaligus kami akan siapkan paket wisatanya. Maka kita akan mendapatkan wisatawan mancanegara dan domestik," ungkapnya.

Maskapai penerbangan nasional yang telah bergabung dengan SkyTeam pada 30 Mei 2014 itu melayani penerbangan di Saumlaki pada hari Senin, Rabu dan Jumat dengan waktu penerbangan pada pukul 10.00 WIT. (Laura Sobuber)