Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Hamin Bin Thahir Nilai Rakortekrenbang Provinsi Maluku Sesuai Visi dan Misi Murad dan Orno.

Hamin Bin Thahir Nilai Rakortekrenbang Provinsi Maluku Sesuai Visi dan Misi Murad dan Orno

Hamin Bin Thahir Nilai Rakortekrenbang Provinsi Maluku Sesuai Visi dan Misi Murad dan Orno
Aparat Tembak Mati 2 Teroris di Perbatasan Arab Saudi - Bahrain
Jokowi Wajib Masukan Orang Maluku dalam Kabinet Berikutnya
Arief Yahya Usulkan Tiga Langkah untuk Majukan Pariwisata Garut
Lukas Enembe Pastikan Penanaman Bibit Pohon Sepanjang Pegunungan Cycloop
Pertunjukan Musik Celentung di Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2019 Pecahkan Rekor Dunia
Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2019 Tampilkan 123 Atraksi Wisata
Korinus Melatunan Ucap Syukur ke-67 Siswa SMAN2 Nirunmas Ikut UNBK 2019
Siswa SMA Negeri 1 Nirunmas Tinggal di Asrama Demi UNBK
Olly Dondokambey Bekali Wawasan Kebangsaan ke Jemaat GMIM di Minahasa Selatan
Simon Sapary Ungkap Kenaikan Harga Tiket Pesawat Ikut Picu Inflasi Jayapura
Murad Ismail Pastikan 75 Persen Suara di Maluku untuk Jokowi-Amin
Zudan Arif Fakrulloh Dorong Penduduk Lakukan Perekaman KTP-El Sebelum Pemilu 2019
Kerap Bolos Apel Pagi, Doren Wakerkwa Soroti Sejumlah Kepala SKPD Provinsi Papua
Hadi Tjahjanto Nilai Monumen Pesawat MIG 17 Fresco Bukti Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
BPS Papua Umumkan Kenaikan NTP Maret 2019 Capai 0,81 Persen
Sri Mulyani Tambah 10 Jenis Ekspor Jasa yang Dikenai PPN 0 Persen
BPS Papua Umumkan Kenaikan NTP Maret 2019 Capai 0,81 Persen
Nurdin Abdullah Ungkap Kebijakan Pemprov Sulsel, Hasil Diskusi dengan Pemda Kabupaten dan Kota
Ignasius Jonan Nilai Tahun Politik Tidak Pengaruhi Harga Komoditas Migas dan Minerba
Suguhkan Wisata Edukatif Baru, Kementerian ESDM Launching Migas Cepu Edupark
Lukas Enembe Instruksikan Bupati se Papua Segera Serahkan Dana Hibah Pemilu
Kanwil Kemenag Papua Tetapkan Kuota Haji Papua Tahun 2019 Mencapai 1.080 Orang
Masih Dibahas, Tahap Pengembangan Blok Masela di Tanimbar Terhambat

Posted: 07 Apr 2019 08:45 AM PDT

AMBON, LELEMUKU.COM - Plt. Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir menilai tema Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Pemerintah Provinsi Maluku "Peningkatan SDM dan Optimalisasi SDA Untuk Pertumbuhan Berkualitas dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan" sejalan dengan visi, misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih Murad Ismail dan Barnabas Orno untuk periode lima tahun ke depan, yaitu "Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani. Terjamin dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan".

Hamin Bin Thahir dalam sambutannya dalam Rakortekrenbang yang berlangsung Senin 1-2 April 2019 di Gedung Islamic Center tersebut merupakan salah satu siklus tahapan forum perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, sinkronisasi kebijakan dan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2020.

Disampaikan, untuk mewujudkan program/kegiatan tersebut, prioritas tahun 2020 diarahkan pada sejumlah prioritas daerah yang meliputi percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau,

Kemudian, optimalisasi pengelolaan SDA, penataan ruang, lingkungan hidup dan pengembangan industry pengolahan secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugusan pulau secara merata, peningkatan suasan kondusif, damai, harmonis, dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata, peningkatan Kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul.

Hamin Bin Thahir mengharapkan Rakortekrenbang menghasilkan keputusan keputusan strategis untuk percepatan penurunan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan yang merata ditingkat provinsi maupun 11 kabupaten/kota.

Selain itu, Rakortekrenbang juga diharapkan dapat menghasilkan tingkat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten serta dapat menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis melalui singkronisasi program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota serta dana desa sesuai bidang tugas dan kewenangan masing masing.

Rakortekrenbang menghadirkan Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Maluku, Pejabat kementrian PPN/Bappenas, Dirjen Bangda dan dirjen keuangan daerah kementerian dalam negeri, Para Bupati, walikota dan OPD kabupaten/kota se-maluku serta OPD dan UPTD Provinsi Maluku. (DiskominfoMaluku)

Aparat Tembak Mati 2 Teroris di Perbatasan Arab Saudi - Bahrain

Posted: 07 Apr 2019 08:40 AM PDT

RIYADH, LELEMUKU.COM - 2 orang terduga teroris tewas saat aparat keamanan Arab Saudi melakukan operasi anti terror di wilayah Provinsi Timur pada Minggu (07/04/2019) siang waktu setempat.

Menurut twitter situs berita Al Arabiya, bedua terduga teroris itu tewas ditembak saat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan bersama dua rekan lainnya di titik pemeriksaan keamanan perbatasan di Abu Hadriyah, Kota Qatif, Eastern Province yang berada dekat dengan perbatasan antara Arab Saudi - Bahrain.

Dua terduga teroris lainnya berhasil ditangkap dan diamankan aparat. Sementara diketahui 3 dari 4 orang tersebut merupakan daftar pencarian orang (DPO) teroris di negara itu.

Mengetahui hal ini Kementerian Luar Negeri Bahrain menyatakan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi dan mengutuk semua rencana terorisme yang akan dilakukan para pelaku. (Albert Batlayeri)

Jokowi Wajib Masukan Orang Maluku dalam Kabinet Berikutnya

Posted: 07 Apr 2019 08:11 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Gubernur Maluku terpilih, Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. Murad Ismail meminta Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) untuk memasukan orang Maluku dalam kabinet berikutnya.

Hal tersebut diutarakannya saat menggelar kampanye Jokowi-Amin dihadapan Para Pimpinan dan Kader Partai Politik (Parpol) pendukung serta seluruh simpatisan Jokowi–Amin Tanimbar. Murad Ismail mengaku saat lima bulan yang lalu ketika dirinya terpilih menjadi Gubernur Maluku dirinya menghadap Presiden Jokowi dan meminta secara langsung kesediaan orang nomor satu di Indonesia itu untuk mengangkat salah satu orang Maluku untuk menduduki jajaran kabinetnya.

"Lima bulan lalu, saat saya terpilih menjadi gubernur saya menghadap Bapak Jokowi dan mengatakan bahwa dari tahun 1965 hingga 2018 belum pernah ada orang Maluku yang duduk di kabinet. Selama 14 kabinet itu belum ada orang Maluku, diantaranya Suharto 8 kabinet, Habibi 1 kabinet, Gusdur 1 kabinet, Ibu Mega 1 kabinet, SBY 2 kabinet dan Jokowi 1 kabinet belum pernah ada orang Maluku yang duduk di kabinet," kata dia di Aula Hotel Galaxy Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Jumat (05/04/2019).

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Maluku Jokowi-Amin itu menyatakan jika Jokowi mengiyakan permintaannya tersebut dan berjanji jika dirinya bersama Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin terpilih maka sebagai Presiden akan mengangkat seorang anak Maluku terbaik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (RI).

"Jokowi menjawab apabila berikutnya jika dia terpilih sebagai presiden, dia akan memberikan orang Maluku duduk di jajaran kabinetnya. Bila perlu menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga bisa mengolah kita punya laut," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pernyataan Jokowi yang pada 2017 mendapat anugerah gelar "Upu Kalatia Kenalean Dantul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku", yang artinya Bapak Pemimpin Besar yang Peduli Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Adat Maluku dari Majelis Latupati Maluku itu patut disyukuri karena memang daerah Maluku yang merupakan Kepulauan dengan lautnya yang telah menyumbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) setiap tahun, yang dari ikan saja sudah mencapai 26 hingga 30 persen APBN. Selain itu, akan mengangkat kembali harkat dan derajat orang Maluku yang sejajar dengan provinsi lain di Indonesia.

"Saya bicara tentang harkat dan derajat orang Maluku harus bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain yang ada di seluruh Indonesia. Karena Maluku ini luar biasa kaya dan tidak miskin," tambah Murad Ismail. (Laura Sobuber)

Arief Yahya Usulkan Tiga Langkah untuk Majukan Pariwisata Garut

Posted: 07 Apr 2019 07:41 AM PDT

GARUT, LELEMUKU.COM - Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Arief Yahya mengusulkan tiga langkah untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), melalui pengembangan pariwisata berbasis digital.

"Garut ini adalah Kabupaten dengan event pariwisata terbanyak tahun ini, ada 123 event, mengungguli Banyuwangi yang hanya 99 event. Ini merupakan kekuatan Garut," kata Menpar Arief Yahya saat menghadiri acara Gebyar Pesona Budaya Garut, di Alun-alun Garut, Jawa Barat, Sabtu (06/04/2019).

Dengan keunggulan itulah, lanjut Menpar, Garut harus mempunyai terobosan lain. Ia mengusulkan 3 hal untuk mempromosi pariwisata Garut yang melibatkan anak-anak muda kaum milenial. *Pertama,* dengan memperbanyak spot-spot destinasi yang indah di Garut dan mempromosikan pariwisata menggunakan _digital media_ atau media sosial agar mendunia. *Kedua,* dengan membangun 3 destinasi digital tahun ini yang disesuaikan dengan karakteristik kaum milenial. Usul yang *ketiga,* tambahnya, adalah dalam hal pengembangan sumber daya manusianya.

"Agar anak-anak muda di Garut yang lulusan program studi pariwisata agar segera disertifikasi di bidang pariwisata dengan level ASEAN," kata Menpar. Ia juga meminta Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Dadang Rizki Ratman agar menindaklanjuti usulan tersebut.

Kabupaten Garut menggelar Festival Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2019 yang berlangsung pada 6-7 April 2019 di Alun-alun Garut, Jawa Barat.

Rangkaian acara telah dimulai pukul 08.00 WIB yang diisi oleh berbagai pertunjukan seni musik, tari, pawai, dan bazar. Acara juga dimeriahkan dengan pemecahan rekor dunia untuk permainan alat musik celantung terbanyak yang dibawakan oleh 206 siswa dari Kecamatan Selaawi selama 10 menit.

Secara resmi GPBG 2019 diluncurkan oleh Menteri Pariwisata dengan penabuhan gendang bersama didampingi Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, Bupati Kabupaten Garut Rudi Gunawan, Kadisparbud Jawa Barat Deddy Tufiqurrohman, Ketua DPRD Garut Ade Ginanjar, dan perwakilan duta besar negara sahabat. Setelah penabuhan gendang, pembukaan acara ditandai dengan pelepasan 206 burung pipit.

Selain meresmikan pembukaan Festival Gebyar Pesona Budaya Garut 2019, Menteri Pariwisata juga meluncurkan set menu lokal khas Kabupaten Garut. Mulai tahun ini, restoran dan hotel di Garut akan menyediakan menu khusus khas Kabupaten Garut.

"Ada Burayot dan Dodol sebagai makanan pembuka, Nasi Liwet Domba Garut sebagai makanan utama, dan Es Goyobod untuk menu makanan penutupnya," jelas Menpar.

Gebyar Pesona Budaya Garut 2019 digelar dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Garut yang ke-206 yang diperingati setiap 16 Februari 2019. Dengan mengangkat tema "Garut Tandang Ngahibarkeun Dangiang", Kabupaten Garut berupaya melestarikan budaya bangsa untuk dikenal hingga mancanegara.

Bupati Garut, Rudi Gunawan, mengatakan ada 123 event budaya, kesenian, dan pendidikan yang sudah disiapkan sepanjang tahun ini. "Gebyar Pesona Budaya Garut 2019 menjadi event budaya berbasis ekonomi kreatif yang berupaya mewujudkan sinergitas akselerasi kemajuan kebudayaan untuk kekuatan ekonomi nasional," kata Rudi. (Kemenpar)

Lukas Enembe Pastikan Penanaman Bibit Pohon Sepanjang Pegunungan Cycloop

Posted: 07 Apr 2019 07:00 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua memastikan sepanjang pegunungan cycloop yang rusak, bakal ditanami bibit pohon.

Menurut Gubenrur Papua Lukas Enembe, sebagai langkah awal, Pemprov Papua telah mengidentifikasi dan menyiapkan sekitar tiga hektare halan di cycloop untuk dipakai menanam bibit pohon.

Lahan yang akan ditanami tentunya yang telah rusak. Sehingga diharapkan melalui penghijauan ini, mampu meminimalisir bencana akibat kerusakan lingkungan di masa mendatang.

"Yang pasti kita mau dorong supaya untuk pemulihan cycloop, harus dilakukan sampai tuntas. Apalagi saya sudah diberi tugas oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk siapkan lahan pembibitan pohon yang akan ditanam di kawasan cycloop yang rusak. Intinya kita segera mendorong hal ini secepatnya," terang ia di Jayapura, kemarin.

Menyoal anggaran penanaman pohon, lanjut Enembe, hal itu masih akan ada pembahasan lanjutan. Sebab diakuinya, Pemprov Papua tak mampu bekerja sendiri terutama dalam penyiapan lahan.

"Perlu ada keterlibatan pemerintah pusat dan kabupaten juga. Intinya semua harus bekerjasama, supaya kedepan rehabilitasi kawasan cycloop ini bisa berjalan baik dan sesuai harapan,"ucapnya.

Sementara untuk jenis pohon yang akan ditanam, tambahnya, Pemprov Papua telah meminta pihak Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk melakukan kajian agar pohon yang nantinya ditanam, memiliki nilai ekologis dan ekonomis.

Termasuk memiliki, akar yang kuat, sehingga mampu menahan, menampung dan meresap air.

Diketahui, selain melakukan penanaman kembali, Pemprov Papua mendorong relokasi warga yang terkena bencana. Dimana hal ini sudah diinstruksikan Presiden Jokowi. "Karena bapak Presiden juga sudah meminta agar warga jangan berlama-lama di posko," tutupnya. (DiskominfoPapua)

Pertunjukan Musik Celentung di Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2019 Pecahkan Rekor Dunia

Posted: 07 Apr 2019 06:23 AM PDT

GARUT, LELEMUKU.COM - Pertunjukan musik celentung alat musik bambu khas Selaawi yang dibawakan oleh para pelajar di Alun-alun Garut, Jawa Barat, dalam Festival Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2019 tercatat memecahkan rekor dunia versi RHR (Record Holder Republic).

Celentung, alat musik baru khas Selaawi yang diperkenalkan pada GPBG 2019 tidak tanggung-tanggung, dalam peluncuran perdananya langsung mendunia dan mampu memecahkan rekor RHR.

Pada Sabtu (06/04/2019) pencatat rekor yang berbasis di Amerika Serikat itu menilai permainan celentung yang digelar di Alun-alun Garut sebagai pemegang rekor dunia dengan peserta terbanyak yang dibawakan oleh 206 siswa berseragam batik.

Dalam pemecahan rekor itu peserta membawakan dua lagu yaitu lagu daerah dan Indonesia Pusaka dalam waktu 10 menit.

Vice President of RHR, Lia Mutisari mengatakan, jenis alat musik ini tidak pernah ada dan masuk kategori unik menurut dunia. "Semoga menjadi inspirasi gerakan kebudayaan dalam mengharumkan nama Indonesia di mata dunia," kata Lia usai pemecahan rekor dunia permainan Celentung dengan peserta terbanyak, di Alun-alun Garut, Jawa Barat, Sabtu (6/4/2019).

Celentung merupakan alat musik yang terbuat dari bambu dengan panjang sekitar 30 cm. Dua bandul yang terpasang di sisi bulatan bambu berfungsi sebagai penabuh. Cara bermainnya dengan dikecrek menggunakan satu tangan. Nada yang dihasilkan oleh celentung berbeda-beda, mirip angklung yang memiliki nada do, re, mi, fa, sol, la, si.

Tiap orang membunyikan masing-masing nada secara bergantian. Suara celentung yang unik menjadi daya tarik tersendiri bagi yang memainkannya. Apalagi jika dikolaborasikan dengan alat musik lain seperti kecapi dan kendang.

"Mungkin alat musik ini agak asing di telinga kita. Maklum saja, keberadaan celentung, hanya ada di Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut. Celentung ini tengah menjadi mainan sekaligus budaya bermusik tradisional bagi warga Selaawi," kata Kepala Dinas Pariwisata Garut, Budi Gan Gan Gumilar.

Usai pemecahan rekor dunia, perwakilan RHR memberikan sertifikat dan medali kepada Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya, Wakil Komisi X DPR RI Ferdiansyah, Bupati Garut Rudi Gunawan, Kadisparbud Kabupaten Garut Budi Gan Gan Gumilar, dan juga pemberian pin kepada perwakilan Duta Besar Serbia, Bosnia, dan Slovakia yang hadir di tempat. (Kemenpar)

Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2019 Tampilkan 123 Atraksi Wisata

Posted: 07 Apr 2019 06:20 AM PDT

GARUT, LELEMUKU.COM - Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, menggelar acara Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2019 pada 6-7 April 2019 di alun-alun Garut dengan menampilkan 123 atraksi wisata budaya dan kesenian.

GPBG 2019 digelar juga sebagai upaya untuk memajukan sektor pariwisata Garut sekaligus menarik lebih banyak wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman).

Sepanjang 2019, Kabupaten Garut telah menyiapkan 123 event budaya dan kesenian yang akan digelar. Salah satu event unggulan Kabupaten Garut tahun ini yaitu Gebyar Pesona Budaya Garut (GPBG) 2019, yang berlangsung 6-7 April 2019 di alun-alun Garut dengan menampilkan berbagai atraksi budaya dan kesenian. Ada juga pemecahan rekor dunia permainan alat musik Celentung terbanyak yang dibawakan oleh 206 siswa asal Kecamatan Selaawi.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, Festival GPBG sudah 16 kali diselenggarakan secara rutin dan sudah dua kali masuk dalam _Calendar of Event_ (CoE) nasional. Tahun ini GPBG 2019 memasuki tahun ke-17.

"Ternyata Kabupaten Garut ini adalah kabupaten dengan event pariwisata terbanyak di Indonesia, ada 123 event tahun ini, mengungguli Banyuwangi yang memiliki 99 event," kata Menpar Arief Yahya dalam sambutannya pada penyelenggaraan Festival Gebyar Pesona Budaya Garut 2019, di alun-alun Garut, Jawa Barat, Sabtu (6/4).

Gebyar Pesona Budaya Garut 2019 digelar dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Garut yang ke-206 yang diperingati setiap 16 Februari 2019. Dengan mengangkat tema "Garut Tandang Ngahibarkeun Dangiang", Kabupaten Garut berupaya melestarikan budaya bangsa agar lebih dikenal hingga mancanegara.

Bupati Garut, Rudi Gunawan, mengatakan, ada 123 event budaya, kesenian, dan pendidikan yang sudah disiapkan sepanjang tahun ini. "Gebyar Pesona Budaya Garut 2019 menjadi event budaya berbasis ekonomi kreatif yang berupaya mewujudkan sinergitas akselerasi kemajuan kebudayaan untuk kekuatan ekonomi nasional," kata Rudi.

Rangkaian acara Gebyar Pesona Budaya Garut dibuka secara resmi pada Sabtu, 6 April 2019, mulai pukul 08.00 WIB.

Menteri Pariwisata Arief Yahya didampingi oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah, Bupati Garut Rudi Gunawan, Kadisparbud Kabupaten Garut Budi Gan Gan Gumilar, Ketua DPRD Garut Ade Ginanjar saat memasuki alun-alun Garut disambut dengan tarian Dangiang Tandang. Pembukaan ditandai oleh tabuhan gendang dan pelepasan 206 burung pipit oleh Menteri Pariwisata beserta rombongan.

GPBG 2019 juga dihadiri oleh Duta Besar dari Serbia, Bosnia, dan Slovakia. Sementara pejabat Kementerian Pariwisata yang turut mendampingi di antaranya Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Kemenpar Dadang Rizki Ratman dan Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Multikultural Kemenpar Esthy Reko Astuti.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik yang mewakili Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, Garut menjadi Kabupaten dengan event terbanyak di Jawa Barat. Dari 580 event yang diselenggarakan oleh berbagai kabupaten/kota di seluruh Jawa Barat, Kabupaten Garut menyumbang 123 event. Ini akan menjadi keuntungan tersendiri karena akan menarik banyak jumlah wisatawan. "Ditambah lagi Garut sudah mulai ditopang dengan transportasi kereta api dari Jakarta ke Cibatu, yang akan menjadi kekuatan di sektor pariwisata," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Budi Gan Gan Gumilar menjelaskan, gelaran seni budaya pada GPBG 2019 diisi oleh 12 komunitas budaya/adat, 24 komunitas seni tradisional, 4 utusan kesenian se-Jawa Barat, dan 4 utusan kesenian seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah menambahkan, Kabupaten Garut sudah memiliki co-branding Pesona Garut dengan tagline Pesona Garut Maju Berbudaya yang menjadi kekuatan pariwisata yang telah dikenal. Selain itu, lanjutnya, telah disiapkan set menu lokal khas Garut yaitu Dodol dan Burayot sebagai makanan pembuka, Nasi Liwet Domba Garut sebagai menu makanan utama, dan Es Goyobot sebagai makanan penutup.

"Namun masih banyak destinasi wisata yang perlu dikembangkan di Garut. Perlu juga dibuatkan klasifikasi destinasi mana yang untuk wisnus, mana untuk wisman, regional, dan juga tujuan wisata lokal," ujar Ferdiansyah.

Acara pesta rakyat GPBG 2019 berlangsung meriah sepanjang hari di alun-alun Garut. Ada pertunjukan parade seni, permainan alat musik, pertunjukan tarian, pameran, bazar budaya, hingga pemecahan rekor dunia. (Kemenpar)

Korinus Melatunan Ucap Syukur ke-67 Siswa SMAN2 Nirunmas Ikut UNBK 2019

Posted: 07 Apr 2019 06:12 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Korinus Melatunan, S.Pd mengucapsyukur karena ke-67 siswanya dapat mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2018/2019 pada Senin (01/04/2019) hingga Senin (08/04/2019).

Ia mengatakan untuk pertama kalinya sekolah yang beralamat di Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas tersebut mengikuti UNBK dan yang menjadi kendala dari pihaknya adalah fasilitas komputer yang terbatas dan belum memiliki jaringan internet yang memadai sehingga pihaknya bersama SMA Negeri 1 Nirunmas bergabung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tanimbar Selatan (Tansel) di Kota Saumlaki untuk menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) tersebut.

"Kami punya komputer ada enam unit dengan beberapa laptop yang kami pinjam untuk mengenapi kegiatan USBN secara offline yang sudah berjalan dan kini demi menyukseskan UNBK kami bergabung dengan SMK Negeri 2 Tansel," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Selasa (02/04/2019).

Melatunan mengatakan dalam menyukseskan pelaksanaan UNBK tersebut pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan para peserta diantara melalui jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, pengayaan, pelajaran tambahan sejak Bulan Oktober 2018 lalu, Simulasi dan gladi bersih yang dilaksanakan juga di SMK Negeri 2 Tansel.

Ia menuturkan bahwa pihaknya lebih memililih para siswa yang terdiri dari 35 siswa perempuan dan 32 siswa laki-laki untuk tinggal bersama keluarga dibandingkan asrama mengingat waktu ujian yang tepat waktu dan dikhawatirkan para siswa terlambat karena mengantri kamar mandi.

"Mereka tinggal di keluarga, karena sebagian besar memikirkan persiapan ujian yang tepat waktu, kami khawatir mereka terlambat. Jadi orang tua putuskan mereka tinggal di keluarga saja," tutur Melatunan.

Ia pun berharap UNBK yang sebagai pemetaan mutu pendidikan di Tanimbar dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional itu dapat diakhiri dengan baik dan semua anak didiknya dapat berhasil dengan memperoleh nilai yang memuaskan.

"UNBK sebagai pemetaan mutu pendidikan di Indonesia sekaligus syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Ini dilakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan utamanya untuk program ujian nasional dengan sistem yang terintegrasi langsung dengan aplikasi dan menggunakan media computer. Harapan kami para siswa dapat memperoleh nilai yang baik," tutupnya. (Laura Sobuber)

Siswa SMA Negeri 1 Nirunmas Tinggal di Asrama Demi UNBK

Posted: 07 Apr 2019 06:07 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Kepala Sekolah (Kepsek) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Juliana Labobar, S.Pd mengungkapkan ke 36 siswanya tinggal di asrama demi mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Pelajaran 2018/2019 pada Senin (01/04/2019) hingga Senin (08/04/2019).

Hal tersebut dikarenakan daerah sekolah tersebut berada, yaitu di Desa Waturu, Kecamatan Nirunmas belum memiliki jaringan internet yang memadai sehingga pihaknya bersama SMA Negeri 2 Nirunmas bergabung di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tanimbar Selatan (Tansel) di Kota Saumlaki untuk penyelenggarakan Ujian Nasional (UN) tersebut.

"Fasilitas computer yang sudah disiapkan oleh sekolah ada 13 unit, server ada, tapi internetnya yang belum. UNBK ini memang kami terhambat pada masalah internet, maka kami harus bergabung di SMK 2 Tansel," ujar dia kepada Lelemuku.com pada Selasa (02/04/2019).

Juliana mengatakan dalam menyukseskan pelaksanaan UNBK tersebut pihaknya telah melakukan berbagai upaya dalam mempersiapkan para peserta diantara melalui jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah, pengayaan, pelajaran tambahan sejak Bulan Oktober 2018 lalu, Simulasi dan gladi bersih yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Tansel.

Ia mengungkapkan dalam pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik dan lancar, walau sedikit terhambat akibat cuaca yang kurang bersahabat yang mengakibatkan terjadinya beberapa kali pemadaman aliran listrik dan gangguan jaringan internet.

"Hari pertama jalan dengan baik, hari kedua sedikit gangguan internet karena tergantung cuaca sampai saat ini ada sesi ketiga jalan tetapi prosesnya tersendat-sendat karena kondisi alam," ungkap Juliana.

Ia pun menambahkan bahwa pihaknya menyiapkan asrama kepada para siswa agar mempermudah pihak sekolah untuk memantau kesiapan siswa yang terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan itu. Juliana pun berharap pelaksanaan UN yang pertama kali diikuti oleh sekolahnya tersebut dapat berjalan baik dan semua peserta UNBK dapat berhasil dengan memperoleh nilai yang memuaskan.

"Disini anak-anak tinggal di satu tempat yang disiapkan supaya mudah terkontrol dengan baik. Kami datang ke sini sama-sama dan akan pulang kembali juga bersama-sama. Harapannya semua bisa berhasil dalam proses ini," harap Juliana. (Laura Sobuber)

Olly Dondokambey Bekali Wawasan Kebangsaan ke Jemaat GMIM di Minahasa Selatan

Posted: 07 Apr 2019 06:07 AM PDT

AMURANG, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey memberikan pembekalan materi tentang wawasan kebangsaan dilihat dari sudut pandang gereja kepada para Pelayan khusus Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Wilayah Tumpaan, Tatapaan dan Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Kamis (04/04/2019) sore.

Dalam pemaparannya, Gubernur Olly menerangkan posisi gereja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Olly, gereja merupakan bagian dari masyarakat, dapat dilihat dari dua aspek, yakni sebagai pribadi atau komunitas orang beriman, dan sebagai institusi keagamaan.

"Sedangkan negara merupakan entitas yang secara institusional mempunyai wewenang dan legitimasi hukum untuk menerapkan berbagai kebijakan yang secara kolektif mengikat seluruh anggota masyarakat (termasuk warga gereja dan institusi gereja) demi kepentingan bersama," ujar Olly.

Karenanya, Olly menegaskan dengan tunduk dan taat kepada pemerintahan, orang beriman sama saja tunduk dan taat kepada Allah sesuai dengan Kitab Roma 13:1 yakni Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah.

Dalam konteks itulah, tambah Olly, gereja baik sebagai pribadi maupun sebagai sebuah institusi harus mampu mengambil peranan aktif dalam pembangunan Negara dan bangsa.

"Dimana dalam tatanan Negara Kesatuan Republik lndonesia, peranan yang diambil oleh warga gereja harus berlandaskan pada Wawasan Kebangsaan. Karena sejatinya memiliki tujuan yang sama," imbuh Olly.

Pembekalan kepada Pelsus GMIM Wilayah Tumpaan, Tatapaan dan Amurang turut dihadiri Ketua BPMS GMIM Pdt Hein Arina. (HumasSulut)

Simon Sapary Ungkap Kenaikan Harga Tiket Pesawat Ikut Picu Inflasi Jayapura

Posted: 07 Apr 2019 05:38 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua merilis selama Maret 2019, terjadi inflasi sebesar 0,26 di Kota Jayapura. Faktor pemicu tingginya inflasi, disebabkan tingginya harga angkutan udara atau tiket pesawat yang diberlakukan dua maskapai penerbangan, Garuda Indonesia dan Lion Air.

"Kita tahu baru-baru ini Garuda Indonesia menaikan harga tiket yang tinggi sehingga ini membebani rakyat dan memicu inflasi. Begitu pula Lion Air yang meski kenaikan harga tiket tidak tinggi, namun ada pemberlakuan bagasi berbayar."

"Kebijakan ini yang kemudian memicu inflasi di Kota Jayapura hingg membuat inflasi Maret lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya (Februari) yang hanya 0,03 persen," terang Kepala BPS Papua Simon Sapary, di Jayapura, kemarin.

Dari perhitungan BPS Papua, faktor pemicu inflasi Kota Jayapura bulan kemarin, yakni naiknya angkutan udara sebesar 0,228 persen, ikan ekor kuning 0,154 persen, ikan cekalang 0,077 persen, cabai merah 0,12 persen, shampo 0,007 persen, emas perhiasan 0,006 persen, serta mie kering instant 0,004 persen.

Inflasi juga terjadi di Merauke selama Maret 2019 sebesar 0,31 persen. Berbeda dengan Kota Jayapura, inflasi tersebut dinilai cenderung lambat dibandingkan kondisi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 2,11 persen.

"Hanya untuk faktor pemicunya tertinggi bukan angkuatan udara sebagaimana di Kota Jayapura. Melainkan, kacang panjang 0,463 persen, beras 0,179 persen, kangkung 0,165 persen, cabai merah 0,071 persen, serta lainnya".

"Kendati demikian, untuk angkutan udara di Meraue mengaami deflasi. Dan setelah ditelusuri ternyata tiket pesawat Garuda dari Merauke ke beberapa daerah diturunan harganya. Namun khususnya untuk kelas bisnis, sehingga tidak menyumbang inflasi," terang ia.

Pada kesempatan itu, Simon berharap agar pemerintah dapat memastikan harga jual tiket domestik oleh pihak maskapai bisa ditekan. Hal demikian, agar pada masa mendatang bidang angkutan udara tak menyumbang inflasi.

"Sebab sekali lagi pemberlakuan kenaikan harga tiket ini sangat membebani masyarakat pengguna moda transportasi angkutan udara," pungkasnya. (DiskominfoPapua)

Murad Ismail Pastikan 75 Persen Suara di Maluku untuk Jokowi-Amin

Posted: 07 Apr 2019 04:51 AM PDT

SAUMLAKI, LELEMUKU.COM – Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Maluku Jokowi-Amin, Irjen. Pol. (Purn) Drs. H. Murad Ismail memastikan 70 hingga 75 persen suara untuk Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Tahun 2019-2024 Nomor Urut 01, Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin di Provinsi Maluku.

Hal tersebut dikatakannya saat menggelar kampanye Jokowi-Amin dihadapan Para Pimpinan dan Kader Partai Politik (Parpol) pendukung serta seluruh simpatisan Jokowi – Amin Tanimbar. Murad Ismail memberi apresiasi kepada masyarakat Tanimbar karena selama perkunjungannya di 7 Kabupaten dan Kota ia mengaku sambutan yang paling luar biasa terdapat di daerah yang dijuluki Negeri Duan Lolat tersebut.

"Begitu saya ditunjuk jadi ketua TKD Jokowi-Amin saya terima dengan lapang dada dan saya berjanji akan memenangkan nomor urut 01 di Provinsi Maluku 70-75 persen. Saya begitu yakin karena dari partai pengusung yang mendukung Jokowi-Amin di semua Kabupaten dan Kota dari 25 kursi itu ada 20 kursi partai pengusung. Sehingga kalau kita kalkulasi berarti dari 100 persen semua anggota DPR yang duduk di Kabupaten dan Kota itu memiliki suara 80 persen untuk Jokowi-Amin," kata dia saat memulai orasinya di Aula Hotel Galaxy Kota Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan (Tansel) pada Jumat (06/04/2019).

Murad Ismail menuturkan masyarakat Maluku harus bangga dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas perhatiannya yang begitu besar untuk Maluku. Salah satunya, mandat penting kepada dirinya sebagai putera asli Maluku yang telah menjadi satu-satunya dalam sejarah menjadi Dankor Brimob Polri yaitu penanggungjawab keamanan dalam negeri.

Selain itu, Ia meminta masyarakat Tanimbar untuk bersyukur karena Jokowi yang sudah membangun Jembatan Leta Owar Ralan atau Wear Arafura yang menghubungkan Pulau Yamdena dan Pulau Larat yang langsung diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada Kamis (10/01/2019) lalu.

"Bapak Jokowi perhatiannya buat orang Maluku sangat luar biasa, selama jadi persiden Jokowi kurang lebih 6 hingga 7 kali datang ke Maluku, namun selama saya menjadi Dankor Brimob lebih dari 18 kali Jokowi panggil saya untuk menanyakan bagaimana keamanan di seluruh Indonesia," tuturnya.

Murad Ismail Pastikan 75 Persen Suara di Maluku untuk Jokowi-Amin

Murad Ismail pun meminta masyarakat Kepulauan Tanimbar untuk menggunakan hak suaranya dengan tepat dan jangan sampai tidak memilih atau golput dengan cara memilih pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Amin.

"Jangan golput, hanya satu yang harus kita coblos, kalau kita coblos yang lain berarti kita sudah melakukan kesalahan yang besar. Ingat hanya satu menit di TPS yang membuat kita senang atau susah selama lima tahun yang akan datang. Mari kita menentukan hidup kita selama 5 tahun kedepan," pinta dia.

Selain Murad Ismail, orasi kampanye pada kegiatan tersebut juga disampaikan oleh Zeth Sahuburua SH., MH dan Petrus Fatlolon SH., MH. Selepas orasi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas yang ditandatangani oleh 9 Pimpinan Parpol Koalisi dari Indonesia Kerja Jokowi-Amin, diantaranya PDIP, Golkar, PKB, Hanura, NasDem, Perindo, PSI, PPP dan PKPI. (Laura Sobuber)

Zudan Arif Fakrulloh Dorong Penduduk Lakukan Perekaman KTP-El Sebelum Pemilu 2019

Posted: 07 Apr 2019 04:27 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak warga Indonesia agar tidak kehilangan hak pilih, dengan memiliki kesadaran dan pro aktif melakukan perekaman KTP-el di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota.

Jika tidak, penduduk harus legowo tidak bisa memilih dan kehilangan hak pilihnya pada Pemilu Serentak 17 April 2019 mendatang. Sebab hal ini adalah implikasi dari aturan dalam Undang-Undang Pemilu yang kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"KTP-el dan Surat Keterangan (Suket) sudah melakukan perekaman KTP-el sebagai syarat wajib untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak 2019 merupakan amanat Undang-Undang Pemilu dan Putusan MK," ujar Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi komentar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM atau Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Amiruddin Alrahab sebagaimana diberitakan Merdeka.com tanggal 6 April 2019.

Kehilangan hak pilih, lanjut Zudan, karena amanat Undang-Undang Pemilu dan Putusan MK mewajibkan KTP-el atau Suket sebagai syarat memilih, bukan sepenuhnya kesalahan Pemerintah dalam hal ini Kemendagri.

"Untuk bisa memiliki KTP-el, masyarakat harus punya kesadaran dan pro aktif merekam data dirinya. Tanpa merekam, mustahil memiliki KTP-el. Jadi harus "legowo" kehilangan hak pilih bila masyarakat tidak mau merekam," tegas Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu (6/4).

Terkait di sejumlah provinsi banyak penduduk yang belum memiliki KTP-el, Zudan menyampaikan bahwa berdasarkan database nasional, cakupan nasional perekaman KTP-el sudah mencapai 98,22%. Artinya, hanya tersisa 1,78% penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP-el di seluruh Indonesia.

Zudan juga merinci cakupan perekaman KTP-el yang dituding masih rendah oleh Amiruddin.

Amirudin menyebutkan, di Jatim jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el mencapai 4 juta orang dari jumlah pemilih 30.478.938 orang. Nyatanya, berdasarkan database nasional Kemendagri per Maret 2019, Jatim dengan jumlah Wajib KTP (WKTP) 31.002.554 jiwa, yang sudah merekam sudah mencapai 30.952.842 jiwa atau setara dengan 99,84%.

"Jatim sisa tinggal 0,16% atau sekitar 49 ribu saja yang belum memiliki KTP-el, bukan 4 juta seperti dikatakan Amiruddin. Jumlah itu akan terus kami kejar hingga Pemilu. Adalah nyata salah pendapat Pak Amiruddin yang menyatakan di Jatim masih ada 4 jutaan penduduk Jatim yang belum punya KTP-el, karena di database kami jumlahnya tinggal 49 ribuan. Namun saya berbaik sangka dengan Pak Amiruddin, bila memang masih ada datanya yang 4 juta tersebut tolong saya diberi, agar bisa saya tindak lanjuti. Bila tidak ada datanya, ya hanya bikin gaduh saja pendapat Pak Amiruddin itu," jelas Zudan.

Lalu di Kalteng, Amiruddin mengatakan saat ini baru 79% penduduk yang memiliki KTP-el dari total pemilih yang ada di DPT sebesar 1.753.224 orang.

"Database kependudukan nasional per Maret 2019 ini menunjukkan angka yang lebih tinggi, yaitu dari jumlah WKTP sebesar 1.821.014 jiwa, yang merekam KTP-el sudah mencapai 92,47% atau sebesar 1.683.872 jiwa. Jadi nyata salah pendapat Pak Amiruddin yang menyatakan perekaman KTP-el di Kalteng masih 79%, karena faktanya sudah 92,47%," urai Zudan merinci lebih lanjut.

Agar tidak menjadi fitnah dan cenderung meresahkan masyarakat, lanjutnya, ia minta kepada Amiruddin dan rekan-rekan menyerahkan data riil jumlah penduduk yang belum memiliki KTP-el.

"Jika ada data rill per provinsi dan kabupaten/kota, kami akan kejar agar segera tuntas," tegasnya.

Untuk menuntaskan sisa perekaman nasional, termasuk Jatim, Kalteng dan Banten, Zudan mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya.

"Hingga hari H pelaksanaan Pemilu, jajaran Dukcapil terus melakukan upaya percepatan layanan seperti jemput bola dengan mendatangi Rutan/Lapas, RS, panti jompo, sekolah, Ponpes, dan lain-lain. Untuk wilayah Indonesia Timur Kemendagri bahkan sudah beberapa kali menerjunkan tim pusat untuk membantu percepatan layanan KTP-el," lanjut Zudan.

Selain jemput bola, Kemendagri juga sudah jauh-jauh hari menginstruksikan agar kabupaten/kota tetap membuka layanan di hari libur atau tanggal merah termasuk Sabtu-Minggu.

"Bahkan kita sudah membuat surat edaran agar jajaran Dukcapil kabupaten/kota seluruh Indonesia tetap membuka layanan pada hari H pelaksanaan Pemilu, terutama untuk membantu KPU, peserta Pemilu, serta masyarakat mengecek keabsahan KTP-el yang digunakan pemilih untuk mencoblos," imbuh Zudan. (Setkab)

Kerap Bolos Apel Pagi, Doren Wakerkwa Soroti Sejumlah Kepala SKPD Provinsi Papua

Posted: 07 Apr 2019 04:26 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa menyoroti sikap tak disiplin sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi yang kerap bolos saat apel Senin pagi.

Hal itu disampaikan Asisten Doren, saat memberikan amanat pada apel Senin (1/4) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, kemarin.

"Kepala biro ini saya lihat kurang lengkap ini setiap apel (Senin pagi). Ini tidak boleh terjadi terus. Harus ada perubahan sebab kita ini penyelenggara pemerintahan. Sehingga, setiap apel pagi itu harus ditaati," terang ia.

Tak sampai disitu, Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Papua ini turut menyoroti ketidakhadiran para stafnya hingga berjumlah 40 orang. Padahal apel pagi, menurutnya, adalah hajat pemda provinsi secara nasional bagi aparatur sipil negara.

"Tak hanya instansi Satuan Polisi Pamong Praja, dari instansi lain pun masih banyak yang tidak hadir. Maka pada pelaksanaan apel kedepan harus semua hadir. Sebab mestinya kita malu, karena Tuhan kasih kita pakai pakaian dinas sebagai ASN tapi tidak disiplin."

"Kita pegawai di provinsi ini sebenarnya enak tidak jauh ada di pedalaman atau pegunungan. Kita di provinsi ini sebenarnya enak, hanya saja kita yang pemalas hadir dalam apel pagi," cetusnya.

Sebelumnya, Sekda Papua Hery Dosinaen dalam apel pagi kerap menekankan agar Kepala SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, dapat menjadi contoh dalam menanamkan sikap disiplin tinggi kepada staf.

Dengan demikian, diharapkan para staf senantiasa termotivasi dan bersemangat untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta disiplin menghadiri serangkaian apel pagi.

Dia menekankan pentingnya para kepala SKPD untuk tak bosan-bosannya berbicara masalah kedisiplinan dalam beraktivitas di lingkungan kerja, sebab selain mendukung kinerja maupun pelayanan, tetapi juga bagian pembayaran tambahan penghasilan bagi pegawai. (DiskominfoPapua)

Hadi Tjahjanto Nilai Monumen Pesawat MIG 17 Fresco Bukti Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Posted: 07 Apr 2019 04:12 AM PDT

PURWOKERTO, LELEMUKU.COM - Monumen Pesawat MIG 17 Fresco adalah bukti sejarah bahwa kita sebagai bangsa yang besar, senantiasa menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang bagi kemerdekaan Indonesia.

Demikian dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P dalam sambutannya pada acara peresmian Monumen Pesawat MIG 17 Fresco bertempat di Alun-alun Kota Lama Banyumas Jawa Tengah pada Sabtu (06/04/2019).

Pada kesempatan itu, Panglima TNI saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bupati Kabupaten Banyumas, seluruh masyarakat Banyumas. "Berkat dukungan semua pihak sehingga pembangunan ini dapat berjalan lancar dam diselesaikan dengan baik" ucapnya.

Selanjutnya Panglima TNI menyampakan bahwa sekarang ini Alun-alun Banyumas memiliki sebuah pesawat legendaris milik TNI AU, MIG 17 Fresco. Pesawat asal Rusia ini, pernah digunakan TNI AU pada tahun 1960-1969.

"Pesawat ini sangat berjasa bagi Republik Indonesia, khususnya saat pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, pesawat MIG 17 inilah yang diantaranya membuat Belanda memperhitungkan kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI), yang berada pada urutan keempat dunia waktu itu" pungkasnya.

Diakhir sambutannya, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berharap dengan kehadiran Monumen Pesawat Mig 17 Fresco dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat akan TNI dan menumbuhkan kecintaan kepada tanah air serta semangat kejuangan kita semua. "Semoga pesawat ini menjadi inspirasi bagi generasi muda bangsa, untuk menjadi penjelajah dan pelindung angkasa nusantara", ungkapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakapolri Komjen Drs Ari Dono Sukmanto S.H, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mohamad Efendi, Asisten Logistik (Aslog) Panglima TNI Marsda TNI Kukuh Sudibyanto, Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto, S.T.,M.A.P., Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, Danrem 071/Wk Kolonel Kav Dani Wardhana, S.Sos., M.M., M.Han., Bupati Banyumas H.Ir.Ahmad Husein beserta Forkopimda Banyumas, KH. Musthofa Aqil Siraj, Habib Alwi Al-Habsy, dan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, serta Pejabat Daerah Banyumas. (Didi Prabowo)

BPS Papua Umumkan Kenaikan NTP Maret 2019 Capai 0,81 Persen

Posted: 07 Apr 2019 03:45 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mengumumkan Nilai Tukar Petani (NTP) bumi cenderawasih pada Maret 2019, mengalami kenaikan 0,81 persen dengan indeks 91,61.

Menurut Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Papua, Bambang Wahyu Ponco, kenaikan itu disebabkan adanya perubahan indeks harga diterima petani (It), lebih besar dari yang dibayar (Ib).

"Sehingga hal ini langsung memicu kenaikan NTP pada bulan lalu," terang Bambang saat memberikan keterangan di Jayapura, Senin (01/04/2019), petang.

Kendati NTP Papua naik, secara nasional untuk bulan dan tahun yang sama, mengalami penurunan 0,21 persen atau sebesar 102,73.

Sementara dari 33 provinsi, sambung dia, 17 diantaranya mengalami peningkatan NTP. Sedangkan 16 provinsi lainnya mengalami penurunan NTP, dimana Sulawesi Tenggara tercatat mengalami kenaikan NTP tertinggi, yakni 1,41 persen. DKI Jakarta tercatat mengalami penurunan NTP terbesar yaitu sebesar -2,43 persen.

Dari 33 provinsi pula, lanjut ia, tercatat 19 provinsi mengalami inflasi perdesaan sementara 14 provinsi mengalami deflasi perdesaan. Inflasi pedesaan tertinggi terjadi di DKI Jakarta yaitu sebesar 0,98 persen dan deflasi perdesaan terbesar terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam yaitu turun sebesar -0,68 persen.

"Namun dari kesemuanya ini, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) di Papua Maret 2019 tercatat naik sebesar 0,51 persen," tambahnya.

Diketahui, NTP Provinsi Papua bulan Maret 2019 menurut subsektor, yaitu Tanaman Pangan 83,99; NTP Subsektor Holtikultura 84,93; NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 103,02; NTP Subsektor Peternakan 103,57 dan NTP Perikanan 99,74.

Sementara NTP subsektor Perikanan dirinci menjadi NTP Perikanan Tangkap 106,67 dan NTP Perikanan Budidaya 80,80. (DiskominfoPapua)

Sri Mulyani Tambah 10 Jenis Ekspor Jasa yang Dikenai PPN 0 Persen

Posted: 07 Apr 2019 03:37 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0 persen dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang mulai berlaku pada 29 Maret 2019.

Kriteria kegiatan yang merupakan ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia oleh Pengusaha Kena Pajak untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor jasa kena pajak.

Dengan demikian, jasa kena pajak yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia tidak dikenai PPN (bukan ekspor jasa).

Anti-avoidance Rule Ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN 0 persen harus memenuhi dua persyaratan formal yaitu (1) didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis, dan (2) terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.

Perikatan atau perjanjian tertulis dimaksud harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa, rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor; dan nilai penyerahan jasa.

Dalam hal persyaratan formal di atas tidak terpenuhi, maka penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan dikenai PPN dengan tarif 10 persen.

Selain mempertahankan jenis jasa yang telah ada pada ketentuan sebelumnya, PMK ini juga memasukkan sejumlah jenis jasa baru sehingga secara keseluruhan jenis jasa yang diberikan insentif PPN 0 persen adalah sebagai berikut:

1. jasa maklon; 2. jasa perbaikan dan perawatan; 3. jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) terkait barang untuk tujuan ekspor; 4. jasa konsultansi konstruksi; 5. jasa teknologi dan informasi; 6. jasa penelitian dan pengembangan (research and development); 7. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;

8. jasa konsultansi termasuk; a. jasa konsultansi bisnis dan manajemen; b. jasa konsultansi hukum; c. jasa konsultansi desain arsitektur dan interior; d. jasa konsultansi sumber daya manusia;e. jasa konsultansi keinsinyuran (engineering services); f. jasa konsultansi pemasaran (marketing services); g. jasa akuntansi atau pembukuan; h. jasa audit laporan keuangan; dan i. jasa perpajakan;

9. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor; dan 10. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data. (Setkab)

BPS Papua Umumkan Kenaikan NTP Maret 2019 Capai 0,81 Persen

Posted: 07 Apr 2019 03:30 AM PDT

Nurdin Abdullah Ungkap Kebijakan Pemprov Sulsel, Hasil Diskusi dengan Pemda Kabupaten dan Kota

Posted: 07 Apr 2019 12:47 AM PDT

MAKASSAR, LELEMUKU.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone, ke depan kebijakan Pemerintah Provinsi, harus melalui proses diskusi dengan pemerintah kabupaten kota se-Sulsel.

Nurdin Abdullah mengaku, tanpa melalui proses diskusi dengan kepala daerah dan masyarakat di kabupaten kota, Pemprov Sulsel tidak mengetahui betul apa kebutuhan di semua wilayah.

"Kebijakan kami bersama wakil gubernur harus melalui diskusi dengan bupati, wakil bupati untuk mengetahui apa kebutuhan masyarakat di semua daerah, kalau kita rencanakann di belakang meja itu sangat berat," ungkap Nurdin Abdullah dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Forum Komunikasi dan Kerjasama Penasehat Bumdes dan Bumdesma, di Rujab Bupati Bone, Jumat (05/04/2019).

Nurdin Abdullah menjelaskan, kemajuan sebuah negara tentunya harus melalui kesepakatan bersama dengan semua pihak. Termasuk melibatkan masyarakat umum, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.

"Kita tidak akan mungkin tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Dan kita akan bicara dengan kepala desa, bupati dan yang lain bagaimana untuk pengunaan dana desa ke depannya," lanjut Nurdin Abdullah.

Ia juga menjelaskan, pemberian bantuan keuangan daerah tentunya melalui pertimbangan banyak hal, terutama kebutuhan dan luas wilayahnya.

"Bone ini punya wilayah yang begitu luas, kita punya bantuan keuangan daerah pun harus lebih besar," katanya.

Ia juga berpesan agar para stakeholder meninggalkan semua ego sektoral selama ini. Pasalnya menurut Nurdin, ego sektoral hanya akan menjadi penghalang untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju.

"Kita akan menjadi berkembang terus kalau kita masih tetap mempertahankan ego. Kita harus mendorong sinergitas untuk mendukung terus pemerintah yang maju," pungkasnya. (DiskominfoSPSulsel)

Ignasius Jonan Nilai Tahun Politik Tidak Pengaruhi Harga Komoditas Migas dan Minerba

Posted: 07 Apr 2019 12:43 AM PDT

DEPOK, LELEMUKU.COM -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terus membangun optimisme terhadap dunia usaha sektor ESDM. Jonan menyebut, tahun 2019 yang disebut sebagai momen tahun politik diyakini tidak akan mempengaruhi harga komoditas minyak dan gas bumi (migas) juga komoditas mineral dan batubara (minerba).

"Tahun politk untuk Indonesia impact-nya ke harga hampir tidak ada. Trend internasional yang jelas mempengaruhi," jelas Jonan di depan peserta Seminar Nasional "Prospek Penerimaan Negara dari Mineral, Batubara dan Migas di Tahun Politik" yang diselenggarakan di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Senin (01/04/2019).

Jonan menguraikan, kondisi penerimaan negara pada tahun 2019 akan lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan pasar global, yaitu gejolak ekonomi dunia yang mengakibatkan fluktuasi harga komoditas migas dan minerba.

"Negosiasi dagang Amerika-Tiongkok ini berdampak besar bagi kita. Trendnya bisa berubah total sekarang ini. Contohnya, kenapa (harga) batubara ini nggak turun-turun? Salah satunya karena Tiongkok menyetop impor batubara dari Australia, mereka impor dari Indonesia. Supply-demand mempengaruhi harga," kata Jonan.

Begitu pula terjadi pada subsektor migas, permintaan (demand) dan penawaran (supply) menjadi faktor penentu utama dalam menggerakkan harga komoditas migas. "Walaupun ada perang ataupun produksi minyak di OPEC dipangkas, pada akhirnya demand-supply lah yang menentukan, demand terutama," tegas Jonan.

Jonan menekankan bahwa stabilitas keamanan menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan harga komoditas migas dan minerba ke depannya. Dengan begitu, kata dia, hal ini dapat menjamin ketersediaan dan distribusi komoditas ESDM untuk para investor. "Tahun politik ini stabilitas keamanan yang penting," sebut Jonan.

Di penghujung penjelasannya, Jonan menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik akan jauh lebih menentukan penerimaan negara ketimbang sekadar mengkorelasikan dengan tahun politik. "Yang lebih penting itu good governance sehingga pengelolaannya akan berkesinambungan dan lebih lama," pungkas Jonan.

Sebagaimana diketahui, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas dan minerba di tahun 2018 meningkat tajam bahkan melampaui target. Migas menyumbang Rp163,4 triliun dari Rp86,5 triliun yang ditargetkan. Sementara Minerba sebesar Rp50 triliun dari Rp32,1 triliun.

Pada kesempatan ini, hadir pula sebagai pembicara Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil dan Peneliti Senior Universitas Indonesia Johny Wahyuadi. (KESDM)

Suguhkan Wisata Edukatif Baru, Kementerian ESDM Launching Migas Cepu Edupark

Posted: 07 Apr 2019 12:40 AM PDT

BLORA, LELEMUKU.COM -Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) me-launching Migas Cepu Edupark (MC Edupark) yang berada di wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada Minggu (31/3). Dengan adanya tempat wisata ini, warga Blora, memiliki tempat wisata alternatif baru yang tidak hanya menyajikan tempat hiburan, namun juga beragam unsur edukasi di dalamnya.

Tempat wisata yang digagas oleh Pusat Pengembangan Sumbar Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) Cepu ini berdiri di atas lahan milik PPSDM Migas yang sudah tidak produktif lagi.

Hadir dalam peresmian tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Ego Syahrial, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, (BPSDM ESDM) IGN Wiratmaja Puja, Kepala PPSDM Migas Cepu Wakhid Hasyim, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi, Pertamina EP Asset 4, SKK Migas, Forkopimcam Cepu dan beberapa pejabat terkait.

Sekjen ESDM Ego Syahrial dalam sambutannya menyampaikan, hadirnya MC Edupark ini menunjukkan bahwa PPSDM Migas mampu hadir di tengah-tengah masyarakat dan menunjukkan aktualisasi dirinya dalam melayani masyarakat. "Sangat bagus sekali. Karena ini bagian aktualisasi sebagai Badan Layanan Umum (BLU) oleh PPSDM Migas," ujar Ego.

Sebagai bentuk dukungan, lanjut Ego, Kementerian ESDM akan terus memberikan dukungan penuh demi pengembangan wisata edukasi tersebut. Menurutnya, tempat wisata edukatif mengenai migas sangat cocok berada di Cepu. Hal itu karena Cepu dikenal sebagai salah satu cikal bakal keberadaan migas pertama di Indonesia. "Cepu adalah pionir migas kita," imbuhnya.

Senada dengan hal tersebut, Wakhid Hasyim memaparkan bahwa MC Edupark merupakan bagian dari optimalisasi asset dan bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kegiatan kemigasan. "Diharapkan menjadi pusat pendidikan sehingga masyarakat luas dapat memperoleh pengetahuan yang tepat terkait kegiatan migas. Mulai dari sejarah migas, peralatan dan proses kerja kegiatan migas," ujar Wakhid Hasyim dalam soft opening MC Edupark tersebut.

Wahana-wahana yang ada di MC Edupark dilengkapi dengan sarana dan fasilitas permainan edukatif dunia migas. Diantaranya Gedung Wismo Suko yang berisi foto-foto sejarah industri migas dari hulu hingga ke hilir, sarana olahraga seperti lapangan tenis dan kolam renang, 3D Art peralatan-peralatan industri migas serta sarana permainan luar ruang lainnya.

Kehadiran MC Edupark di Blora disambut baik oleh masyarakat Blora dan sekitarnya. Bupati Blora yang diwakili Sekda Blora Komang Gede Irwadi mengatakan, MC Edupark akan menjadi salah satu destinasi yang patut dikunjungi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan MC Edupark merupakan tempat wisata yang menawarkan hiburan sekaligus pengetahuan di satu tempat yang sama. (KESDM)

Lukas Enembe Instruksikan Bupati se Papua Segera Serahkan Dana Hibah Pemilu

Posted: 07 Apr 2019 12:35 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe mengimbau para bupati agar segera menyerahkan dana hibah penyelenggaraan Pilpres dan Pileg kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat.

Hal demikian, lanjutnya, sebagai upaya mendukung pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang.

"Para bupati yang belum menyerahkan dana hibah saya minta segera serahkan. Sebab ada hal-hal lain yang tidak bisa dibiayai oleh pihak penyelenggara. Dalam artian untuk kegiatan tak dibiayai KPU Pusat maka KPU di daerah harus dibiayai," Kata ia usai rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jayapura, Selasa (02/04/2019), yang dihadiri seluruh bupati dan walikota.

Ia berharap penyerahan dana hibah dilakukan secepatnya, sebab penyelengaraan Pilpres tinggal bebrapa hari.

Sebelumnya, sejumlah pemerintah kabupaten (Pemkab) di bumi cenderawasih oleh KPU Papua, dinyatakan belum menyerahkan dana hibah pelaksanaan Pilpres dan Pileg. Padahal pelaksanaan pesta demokrasi lima tahun sekali ini, tinggal menghitung hari.

"Beberapa kabupaten yang belum menyerahkan dana hibah penyelenggaraan Pemilu kepada KPU setempat, antara lain Jayawijaya, Paniai, Yahukimo, Deyai, Dogiyai, Yapen dan Waropen".

"Padahal kan dana hibah ini membantu KPU setempat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan yang tidak dianggarkan KPU RI. Sehingga kita harapkan bisa segera diserahkan mengingat pelaksanaan Pemilu tinggal beberapa saat lagi," terang Ketua KPU Provinsi Papua, Theodorus Kossay,

Dia berharap Gubernur Papua dapat mendorong para bupati untuk menuntaskan penyerahan bantuan dana hibah itu. Sebab pelaksanaan saat ini tahapan Pemilu sudah masuk masa kampanye.

"Kita harap segera ada instruksi dari g kepada kabupaten yang belum menyerahkan dana hibah agar segera diselesaikan secepatnya," harapnya. (DiskominfoPapua)

Kanwil Kemenag Papua Tetapkan Kuota Haji Papua Tahun 2019 Mencapai 1.080 Orang

Posted: 07 Apr 2019 12:32 AM PDT

JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua resmi merilis kuota haji 2019, yang ditetapkan sebanyak 1.080. Jatah tahun ini dipastikan sama dengan yang ditetapkan pada 2018 lalu dengan delapan orang diantaranta merupakan Tenaga Petugas Haji Daerah TPHD.

Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Papua, Pdt. Amsal Yowei dalam keterangannya kepada persnya di Jayapura, Selasa (2/4), mengatakan jika sesuai rencana, jemaah haji seluruh Indonesia termasuk dari bumi cenderawasih, bakal diberangkatkan pada 7 Juli hingga 5 Agustus 2019.

Kendati demikian, keberangkatan tetap disesuaikan dengan kloter yang telah ditentukan.

"Tapi yang pasti sampai saat ini,belum ada keputusan kloter. Intinya kita mau umumkan dulu kalau kuota haji 2019 secara nasional masih tetap sama dengan tahun lalu. yaitu sebanyak 221.000 orang yang terdiri dari kuota haji regular sebanyak 204.000 dan kuota haji khusus sebanyak 17.000 orang."

"Dari kuota nasional ini, Papua mendapat jatah sebanyak 1.080 kuota haji," terang dia.

Semetara untuk pelayanan yang diterima saat naik haji, sambung dia, jemaah berhak mendapat pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi maupun pelayanan kesehatan memadai. Pelayanan itu diterima, baik di tanah air serta selama perjalanan maupun di Arab Saudi.

Jemaah haji, sambungnya, juga berhak mendapatkan perlindungan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), seperti pemberian kenyamanan transportasi dan pemondokan selama di Indonesia, di Arab Saudi dan saat kepulangan ke tanah air.

"Intinya, berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008, jemaah haji berhak mendapatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji."

"Artinya nanti jemaah haji berhak mendapat bimbingan manasik sebanyak delapan kali secara keseluruhan," pungkasnya.. (DiskominfoPapua)

Masih Dibahas, Tahap Pengembangan Blok Masela di Tanimbar Terhambat

Posted: 06 Apr 2019 11:39 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyatakan pengembangan Lapangan Gas Abadi Masela oleh Inpex Corporation di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku hingga kini masih terhambat karena masih dalam tahap pembahasan.

Seperti diberitakan Tirto.id, pembahasan itu tidak terwujud karena belum ada titik temu antara pemerintah dan kontraktor soal nilai investasi pengembangan blok tersebut terkait kalkulasi nilai investasi ideal yang dapat diterima semua pihak, baik Inpex selaku kontraktor maupun pemerintah.

"Mengenai nilai investasi. Total cost-nya itu. Supaya tidak ada yang over ekspektasi masing-masing pihak. Dari SKK juga tidak boleh dalam kalkulasi dari asumsi-asumsi yang minimum. Kami harus semuanya rasional," kata Dwi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Kamis (04/04/2019).

"Karena ini kan, kita berdebat dengan sebuah rencana. Padahal kan nanti realisasinya dilihat pada saat pelaksanaan project," papar dia.

Dwi mengatakan nilai keekonomian proyek tersebut juga masih dibahas, terutama terkait belanja modal (capex) yang belum juga mencapai titik temu.

"Capex sangat penting. Kami lakukan exercise untuk keekonomian proyeknya," ucap Dwi.

Mengenai insentif untuk kontraktor dalam pengembangan Blok Masela, Dwi mengatakan bentuknya dapat terkait investasi. Disamping itu, bentuk insentif lainnya juga dapat diberikan pada bagi hasil (split) dari produksi migas yang diperoleh dari blok itu. Salah satu insentif itu terkait perpajakan.

Selanjutnya, Dwi menyatakan pembahasan mengenai nilai investasi sebenarnya sudah mengerucut. Walaupun, dia belum merincinya. Menurutnya, jika ada perbedaan (gap), maka dirinya akan menyampaikan rekomendasi untuk mencari solusi ke depan.

"Kan ini kan cost recovery, kan realisasi akan kita lihat. Ini semua planning, kalau di-planning masih ada gap, maka kita bisa upayakan nanti cari solusi bahwa kita akan lihat dengan realisasi nya nanti. Bisa saja split yang didesain hari ini, insentif yang diberikan hari ini bisa saja, nanti di-review pada saat realisasi nanti, bisa saja begitu," paparnya.

Sementara itu Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta SKK Migas meningkatkan kinerja. Hal itu disampaikan Jonan ketika melantik dua pejabat baru, yakni Murdo Gantoro sebagai Sekretaris dan Arief Setiawan Handoko, Deputi Keuangan dan Monetisasi.

"Saya berpesan kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi yang baru, saya minta kualitas pekerjaan harus makin baik," tegas dia seperti dikutip dari Suara Merdeka.

Kemudian, dia juga meminta agar para pejabat baru melakukan inovasi dalam kerja sehingga tidak ketinggalan. "Kalau, misalnya, bikin standar costberdasarkan statistik, saya pikir historikal, itu yang makin lama makin ketinggalan," imbuh Jonan.

Pejabat yang dilantik, kata dia, mesti segera menyelesaikan wilayah kerja migas yang jatuh tempo. Hal itu perlu segera diselesaikan agar reputasi pemerintah tetap baik. (Albert Batlayeri)