Silahkan klik tulisan atau gambar untuk lanjut membaca Rynhard Matatula Sosialisasi Lomba Cipta Mars Tanimbar di Jakarta.

Rynhard Matatula Sosialisasi Lomba Cipta Mars Tanimbar di Jakarta

Rynhard Matatula Sosialisasi Lomba Cipta Mars Tanimbar di Jakarta
MPH-PGI Minta Tito Karnavian Tuntaskan Kasus Pembunuhan Pendeta Melinda Zidemi
Rynhard Matatula Nilai SPBE akan Dorong Pelayanan Publik di Kepulauan Tanimbar
KPK Tetapkan Empat Tersangka Dalam Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa di PT Krakatau Steel
Dody Budi Waluyo Ungkap BI Fokus Pengatan Stabilitas Eksternal
Berantas Tuberkolosis Hingga 2030, WHO Luncurkan Obat Lewat Mulut
Ma’ruf Amin Bahagia Bershalawat dengan Masyarakat Sleman
KPK Tetapkan 3 Tersangka pada Kasus Suap Kerja Sama Pengangkutan Bidang Pelayaran
Donald Trump Ungkap Akan Danai Olimpiade Khusus di Amerika
Abdul Gani Kasuba Lantik Muhdin Hi. Ma’bud Sebagai Bupati Halmahera Timur
Pemerintah Indonesia Dorong Kerjasama Global Cegah Pendanaan Terorisme
Kebakaran Maut pada Gedung Bertingkat 19 di Ibukota Bangladesh, Sedikitnya 17 Tewas

Posted: 29 Mar 2019 08:41 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariatan (Setda) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Rynhard Matatula mensosialisasikan lomba cipta mars Kepulauan Tanimbar bagi masyarakat asal Tanimbar di Jakarta pada Kamis (28/03/2019).

Ia mengatakan bahwa sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut tahapan kedua dari kegiatan awal pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun 2018 lalu yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanimbar yang bertujuan saat itu untuk mempersiapkan diri dan menyongsong perubahan nama kabupaten dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

"Kegiatan awal pada peringatan HUT 17 Agustus 2018 lalu, dimana salah satu kegiatan dalam mempersiapan diri serta menyongsong perubahan nama kabupaten yang saat ini telah dirubah pada tanggal 23 Januari 2019 dengan PP No 2 tahun 2019," kata Matatula kepada Lelemuku.com.

Ia menuturkan bahwa alasan dilakukan tahapan kedua lomba cipta mars tersebut karena saat perlombaan berlangsung belum ada lagu mars yang memenuhi kriteria sebagai pemenang. Oleh sebab itu, melalui arahan Bupati Kepulauan Tanimbar, Petrus Fatlolon, SH., MH untuk kembali membuka peluang bagi siapa saja yang mempunyai talenta dalam menciptakan mars. Sosialisasi terkait hal itu sendiri digelar di beberapa tempat, diantaranya Saumlaki, Tanimbar Utara (Tanut), Ambon, Jakarta dan Jogjakarta hingga pada tanggal 30 Maret 2019.

"Masyarakat Tanimbar yang ada di Jakarta menyambut baik kegiatan ini. Mereka berjanji akan segera melibatkan diri dengan menciptaan Lagu Mars tersebut," tutur Matatula.

Ketentuan dari lomba itu adalah harus merupakan karya orisinal dan belum pernah dilombakan, karya cipta Mars Kepulauan Tanimbar yang dinyatakan sebagai pemenang, secara sah menjadi milik Pemda Tanimbar dengan kriterian materi mencerminkan kekayaan potensi alam, identitas Tanimbar serta semangat kecintaan, perjuangan, darma bakti dan visi-misi Bupati dan wakil Bupati Tanimbar, yaitu 'Mewujudkan Tanimbar yang Cerdas, Sehat, Berwibawa dan Mandiri' serta durasi untuk Mars tersebut berkisar antara 3 hingga 3.5 menit (Laura Sobuber)

MPH-PGI Minta Tito Karnavian Tuntaskan Kasus Pembunuhan Pendeta Melinda Zidemi

Posted: 29 Mar 2019 07:01 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Terkait pembunuhan terhadap Pdt. Melinda Zidemi, STh, Majelis Pengurus Harian - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPH-PGI) melayangkan surat kepada Kapolri Jend. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian.

Dalam surat tertanggal 28 Maret 2019 itu, MPH-PGI memohon kepada Kapolri memberi perhatian terhadap kasus tersebut. Sebagaimana diketahui Pdt. Melinda Zidemi, STh dibunuh ketika menjalankan tugas sebagai Calon Pendeta dari Sinode Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII) yang merupakan anggota PGI.

Dalam suratnya, MPH-PGI memohon agar pihak Kepolisian, dibawah kepemimpinan Jend. Tito Karnavian, segera melakukan pengusutan secara tuntas dengan menangkap pelaku, dan menghukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Tindak penganiayaan, kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap seorang calon pendeta tak bisa begitu saja dilihat sebagai kejadian biasa, karena hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk teror terhadap umat yang dilayaninya," demikian surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum PGI Pdt. Henriette Hutabarat-Lebang dan Sekretaris Umum PGI Pdt. Gomar Gultom, MTh ini.

MPH-PGI berharap agar Kapolri, Jend. Tito Karnavian selaku Pimpinan Tertinggi Kepolisian dapat mengawal kasus ini sampai tuntas.

Sebelumnya MPH-PGI mengungkapkan dukacita mendalam atas pembunuhan terhadap Pendeta Melinda Zidomi, S,Th yang sedang melakukan pelayanan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, 26 Maret 2019.

"Perbuatan tersebut merupakan tindakan keji dan tak beradab yang tak hanya menghilangkan nyawa korban tetapi diduga melakukan tindakan kekerasan seksual yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban dan seluruh masyarakat," ungkap MPH PGI.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia memberikan 3 pernyataan.

Pertama, menyatakan rasa duka mendalam bagi keluarga korban dan gereja yang mengutus Pdt. Melinda melakukan pelayanan di Ogan Komering Ilir. Kiranya Allah yang rahmani memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal.

Kedua, menyatakan keprihatinan atas peristiwa ini dan meminta pihak kepolisian untuk segera melakukan pengusutan secara tuntas dengan segera menangkap pelaku dan menghukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Juga meminta agar dalam melakukan pengusutan, polisi dapat mempertimbangkan apakah hal ini merupakan motif kriminal murni atau ada motif lain yang mendasari. Tindak penganiayaan, kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap seorang pendeta tak bisa begitu saja dilihat sebagai kejadian biasa, karena hal ini bisa dimaknai sebagai sebentuk teror terhadap umat yang dilayaninya. Olehnya MPH-PGI mendesak Kapolri untuk memerintahkan jajarannya mengusut tuntas kasus ini.

Ketiga, meminta negara untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya melalui perundang-undangan dalam rangka penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Olehnya, MPH-PGI meminta Pemerintah dan Parlemen segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Undang-undang. (MPHPGI)

Rynhard Matatula Nilai SPBE akan Dorong Pelayanan Publik di Kepulauan Tanimbar

Posted: 29 Mar 2019 06:11 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM – Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Sekretariatan (Setda) Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, Rynhard Matatula menilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan semakin mendorong pelayanan publik di Tanimbar.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri kegiatan 'Penyerahan Evaluasi SPBE Tahun 2018' yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah (Pemda) di Jakarta pada Kamis (28/030/2019).

"Kegiatan ini sangat baik untuk mendorong seluruh pemerintahan di dalam negara Indonesia untuk memanfaatan kecanggihan teknologi bagi pelayanan pemerintahan," ujar dia kepada Lelemuku.com.

Selain itu, Matatula juga menuturkan SPBE akan membantu Pemda Tanimbar dalam mempromosikan salah satu sektor yang menjadi keunggulan di daerah tersebut, yaitu pariwisata seperti yang juga sudah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat hingga menekan angka kemiskinan daerah.

"Bagi kepulauan Tanimbar kita dapat memaksimalkan dengan memperbaiki Infrastruktur SPBE terlebih dahulu agar dapat mengakses semua pelayanan dengan baik untuk mempergunakan teknologi elektronik. kalau kita sudah dapat dengan mudah mengakses maka pelyanan akan lebih maksimal dan tentunya kita akan lebih di kenal di luar daerah sampai dengan mancanegara. Pasti akan banyak yang akan datang ke Tanimbar," tuturnya.

Kemudian, Melalui rilis Kemenpanrb mengatakan bahwa kegiatan 'Penyerahan Evaluasi SPBE Tahun 2018' itu dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Dr. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Pada kesempatan itu Wapres Kalla menegaskan pentingnya akselerasi penerapan SPBE terintegrasi di seluruh instansi pemerintah. Ia mengatakan Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan.

Dalam kegiatan itu sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.

Orang nomor dua di Indonesia itu pun menyerahkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik. Keenambelas instansi itu terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan. Terdapat dua instansi yang seharusnya mendapatkan penghargaan namun tidak hadir yang , yakni Kota Surabaya dan Kota Semarang.

Sementara itu, Menteri PANRB, Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi yang merupakan potret SPBE Nasional tersebut bukan tentang siapa yang baik atau jelek, yang menang atau kalah, yang berprestasi atau tidak tetapi sesungguhnya merupakan landasan pacu atau pijakan awal untuk melangkah bersama, membangun SPBE secara nasional. (Laura Sobuber)

KPK Tetapkan Empat Tersangka Dalam Kasus Suap Pengadaan Barang dan Jasa di PT Krakatau Steel

Posted: 29 Mar 2019 06:08 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel tahun 2019 Penetapan tersangka ini adalah hasil dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat (22/03/2019).

Energi kami tak akan habis untuk menyatakan bahwa kami merasa dangat miris dan menyayangkan masih terjadinya suap dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Usaha Milik Negara. Apalagi PT KS adalah satu-satunya BUMN yang bergerak dalam industri baja. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1970 ini seharusnya sudah bisa menghasilkan industri baja nasional yang luar biasa.

Setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan empat tersangka dalam dugaan suap ini. Empat tersangka tersebut adalah WNU (Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero)) dan AMU (swasta) diduga sebagai penerima. KSU, (swasta) dan KET (swasta), diduga sebagai pemberi.

WNU bersama-sama dengan AMU diduga menerima suap untuk mempengaruhi pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero). Proyek nilai pengadaan barang dan jasa tersebut masing-masing senilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.

Dua tersangka lain yakni KSU dan KET diduga memberi suap untuk melancarkan proses mereka mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di PT Krakata Steel (Persero).

Proses pengadaan barang dan jasa diduga diatur sedemikian rupa supaya perusahaan KSU dan KET mendapatkan proyek tersebut.

Sebagai pihak yang diduga penerima, WNU dan AMU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KSU dan KET yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya, untuk kepentingan pemeriksaan, KPK menahan tiga tersangka tersebut selama 20 hari ke depan. WNU dan AMU ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. KSU ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. (KPURI)

Dody Budi Waluyo Ungkap BI Fokus Pengatan Stabilitas Eksternal

Posted: 29 Mar 2019 03:30 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo-ADG BI menyampaikan pihaknya saat ini akan fokus dalam penguatan stabilitas eksternal melalui penguatan kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk mendorong pertumbuhan kredit.

Menurut tweet dari BI dalam mediabriefing pada Jumat (29/03/2019 , kebijakan tersebut adalah dengan menaikkan kisaran batas Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari 80-92 % menjadi 84-94 % yang akan berlaku mulai 1 Juli 2019.

Dody Budi Waluyo juga menekankan dukungan BI dalam penguatan devisa melalui pariwisata.

"Relaksasi kebijakan pemerintah untuk mendukung bisnis yang berorientasi ekspor serta menjaga pasar keuangan domestik yang tetap atraktif dan memiliki return yang lebih baik," ujar dia. (Albert Batlayeri)

Berantas Tuberkolosis Hingga 2030, WHO Luncurkan Obat Lewat Mulut

Posted: 29 Mar 2019 03:10 AM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meluncurkan obat yang diberikan lewat mulut, yang katanya lebih manjur untuk mengobati penderita Tuberkulosis atau TB yang kebal obat-obatan. Menjelang peringatan Hari TB Sedunia 24 Maret lalu, WHO menyerukan untuk memberantas penyakit itu selambatnya tahun 2030.

Tuberkulosis atau TB telah menjangkiti manusia selama ribuan tahun. TB tetap menjadi penyakit menular paling mematikan di dunia, menewaskan hampir 4.500 orang per hari dan menjangkiti 10 juta orang per tahun.

Meskipun statistik itu suram, banyak kemajuan telah dibuat dalam diagnosis, pencegahan dan pengobatan penyakit itu. WHO mengatakan, 54 juta jiwa telah diselamatkan sejak tahun 2000. Namun WHO memperingatkan keberhasilan itu berisiko akan hilang dengan munculnya TB yang kebal terhadap beberapa obat atau MDR-TB.

Perawatan untuk MDR-TB sekarang ini meliputi perawatan selama dua tahun dengan suntikan yang sakit dan memicu banyak efek samping yang buruk.

WHO mengatakan, peluncuran program perawatan baru yang diberikan melalui mulut akan lebih manjur dalam mengendalikan penyebaran TB yang sangat mematikan.

Direktur Program TB Dunia WHO, Tereza Kasaeva mengatakan kepada VOA, pengobatan lewat mulut yang disarankan WHO itu jauh lebih sedikit dampak sampingnya.

"Tentu saja, pasti akan jauh lebih mudah dan tidak perlu sering mengunjungi dokter atau petugas kesehatan untuk mendapat suntikan. Tidak diragukan lagi, seperti yang kita lihat dari data, kemanjuran pengobatan itu akan jauh lebih tinggi," kataKasaeva.

Pemerintah Afrika Selatan telah mengumumkan rencananya untuk menggunakan perawatan bebas injeksi itu. Kasaeva mengatakan, biaya perawatan obat yang diberikan lewat mulut itu sekitar $2.000, yang sebagian besar tidak terjangkau bagi negara-negara miskin.

Dia mengatakan Afrika Selatan sedang melakukan pembicaraan dengan perusahaan farmasi untuk menurunkan harga menjadi $ 400.

WHO mengatakan Afrika Selatan adalah salah satu dari 20 negara yang paling terkena dampak TB-MDR. Lainnya termasuk Rusia, China, India, Nigeria, Pakistan, dan Vietnam. (VOA)

Ma’ruf Amin Bahagia Bershalawat dengan Masyarakat Sleman

Posted: 29 Mar 2019 03:07 AM PDT

SLEMAN, LELEMUKU.COM - Calon wakil Presiden RI nomor urut 1, K.H. Ma'ruf Amin menyatakan bahagia bersama dengan masyarakat di Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta pada Jumat (29/03/2019).

"Alhamdulillah senang sekali rasanya dapat bershalawat bersama masyarakat dalam acara 'Jogja Nyawiji Nderek Kyai' di Lapangan Tempel, Sleman," ungkap dia dalam twitternya.

Dikatakan suasana damai penuh keakraban dirasakan bersama Mafia Shalawat, sebuah grup shalawat yang dipimpin oleh Gus Ali Shodiqin atau akrab disapa Gus Ali Gondrong.

"Kami menikmati lantun demi lantun. Dalam kegiatan ini terkandung banyak hikmah yg bisa kita dapatkan. Selain memanjatkan doa dan pujian kepada Rasulullah SAW, kegiatan sholawatan dibuka dengan lagu Ya Lal Waton, yang kemudian diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Indonesia Pusaka, Bagimu Negeri, dan ditutup dengan lagu Syukur," ujar dia.

Maaruf menjelaskan lagu Ya Lal Waton sendiri ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Kata dia dalam lagu ini terkandung muatan cinta tanah air dan penegasan bahwa NKRI serta Pancasila yang sudah final dan harus didukung.

"Suasana seperti ini membuat saya sangat berbahagia krn berkahnya membuat kita bertekad untuk menjaga NKRI, karena NKRI bagi kita harga mati. Karena itu, NKRI tidak boleh bubar dan punah. NU sudah menjaga dan memperjuangkan bangsa dan negara. Sehingga NKRI menjadi sebuah kesepakatan," ungkap dia. (Albert Batlayeri)

KPK Tetapkan 3 Tersangka pada Kasus Suap Kerja Sama Pengangkutan Bidang Pelayaran

Posted: 29 Mar 2019 01:33 AM PDT

JAKARTA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) pada Jumat (28/03/2019) menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan suap kerja sama pengangkutan bidang pelayaran. Penetapan tersangka ini adalah hasil dari peristiwa tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu, 27 Maret 2019 hingga Kamis, 28 Maret dini hari.

Di tengah upaya KPK dan sejumlah partai politik untuk mewujudkan politik yang bersih dan berintegritas, KPK menyesalkan hal-hal transaksional seperti ini harus terjadi. Pasalnya, diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang juga mencalonkan diri di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II pada Pemilu 2019 justru terlibat korupsi dan bahkan diduga telah mengumpulkan uang dari sejumlah penerimaan-penerimaan terkait jabatan yang dipersiapkan untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019 nanti.

Setelah melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan empat tersangka dalam dugaan suap ini. Empat tersangka tersebut adalah BSP (Anggota DPR 2014-2019) dan IND (swasta) diduga sebagai penerima. AWI, (Marketing Manager PT. HTK) diduga sebagai pemberi.

BSP bersama-sama dengan IND diduga menerima suap untuk mempengaruhi kerja sama pengangkutan bidang pelayaran dalam kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT. HTK. BSP diduga menerima fee dari PT.HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah USD2 per metric ton. Diduga sebelumnya telah terjadi 6 (enam) kali penerimaan di berbagai tempat seperti Rumah Sakit, Hotel dan Kantor PT. HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85,130.

Satu tersangka lainnya, AWI diduga memberi suap supaya mendapatkan pekerjaan penyewaan kapal pengangkutan bidang pelayaran dalam kebutuhan distribusi pupuk.

Sebagai pihak yang diduga penerima, BSP dan IND disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

AWI yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, untuk kepentingan pemeriksaan, KPK menahan tiga tersangka tersebut selama 20 hari ke depan. BSP dan IND ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. AWI ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu. (KPKRI)

Donald Trump Ungkap Akan Danai Olimpiade Khusus di Amerika

Posted: 29 Mar 2019 01:25 AM PDT

WASHINGTON, LELEMUKU.COM - Presiden Amerika Donald Trump mengatakan telah membatalkan keputusan Menteri Pendidikan Betsy DeVos dan beberapa pejabat lain, dan akan mendanai Olimpiade Khusus.

"Saya pernah datang ke Olimpiade Khusus. Saya pikir ini luar biasa,'' ujar Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Kamis (28/3).

Olimpiade Khusus memberikan kesempatan kepada atlet yang cacat fisik dan mental di Amerika dan di negara-negara lain untuk berkompetisi dalam olahraga ala olimpiade dan pertandingan lain.

Departemen Pendidikan, yang membiayai olimpiade ini, memicu kecaman luas pekan ini ketika mengumumkan akan memangkas hampir $18 juta anggaran untuk membiaya olimpiade itu sebagai bagian dari rancangan anggaran pemerintahan Trump untuk 2020.

DeVos membela pemangkasan itu dengan mengatakan meskipun ia mendukung dan menyukai olimpiade tersebut, pertandingan itu bukan program federal dan menerima sumbangan jutaan dolar dari pihak swasta dan pribadi.

Ditambahkannya, pemerintah federal tidak dapat memberi hibah pada setiap program yang layak.

DeVos, Kamis, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan ia gembira olimpiade khusus akan tetap mendapat anggaran, dan mengatakan secara pribadi ia telah memperjuangkan agar pertandingan itu dapat didanai dan dilanjutkan.

Anggota-anggota parlemen dari kedua partai politik di Kongres mengatakan rencana pemangkasan anggaran untuk Olimpiade Khusus itu tidak akan diloloskan.

Pemerintah Trump sebelumnya telah mengusulkan penghapusan anggaran federal bagi Olimpiade Khusus pada tahun anggaran 2019, yang juga telah ditolak Kongres. (VOA)

Abdul Gani Kasuba Lantik Muhdin Hi. Ma’bud Sebagai Bupati Halmahera Timur

Posted: 29 Mar 2019 01:07 AM PDT

SOFIFI, LELEMUKU.COM - Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Gani Kasuba, LC melantik dan mengambil sumpah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Halmahera Timur ( Haltim) Ir. Muhdin Hi. Ma'bud setelah sekitar 6 bulan menggantikan Bupati Rudi Erawan yang dinonaktifkan Menteri Dalam Negeri.

Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati Kabupaten Haltim yang dirangkai dengan Pelantikan dan Serah Terima Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Haltim masa bakti 2019-2021 ini bertempat di Aula Balai Pelatihan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara Jalan 40 Sofifi, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu (27/03/2019)

Pelantikan bupati ini sendiri didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri ( Kepmendagri) Nomor 313.82-418 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Haltim, serta Kepmendagri Nomor 131.82.418 Tahun 2019 tentang Penghentian Tidak Dengan Hormat Rudi Erawan dari Jabatan Bupati Haltim, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat Nomor 46/pid.sus-tpk/2018/pn.jkt.pst tanggal 26 September 2018.

Gubernur dalam sambutannya berpesan kepada semua pihak untuk senantiasa menjaga keamanan, kedamaian dan kesejukan dalam memasuki hari penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, dimana tinggal beberapa hari kedepan tepanya pada 17 April 2019 akan dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPRD serta DPD.

Gubernur juga berpesan kepada seluruh penyelenggara, pemerintah dan aparat kemanan serta masyarakat untuk selalu bersinergi menciptakan pemilu damai.

Kepada bupati yang dilantik, gubernur mengingatkan untuk bekerja dengan baik di sisa masa jabatannya. "Dua tahun sisa masa jabatan ini, harus bisa membuktikan kepada masyarakat Haltim bahwa saudara adalah sosok pemimpin ideal dan bukan tidak mungkin ke depan masyarakat akan terus mempertahankan saudara pada periode selanjutnya," tutup Gubernur. (DiskominfosanMalut)

Pemerintah Indonesia Dorong Kerjasama Global Cegah Pendanaan Terorisme

Posted: 29 Mar 2019 12:40 AM PDT

NEW YORK, LELEMUKU.COM - Indonesia menegaskan kembali komitmen penuh dalam upaya mencegah dan menanggulangNEterorisme, termasuk dalam pendanaan terorisme. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB tentang "Threats to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts: Preventing and Combating the Financing of Terrorism" di markas besar PBB di New York, hari Kamis (28/03/2019).

"Masyarakat internasional harus bekerjasama secara inovatif dan beradaptasi mencegah dan mengatasi maraknya pendanaan terorisme," ujar Fachir dalam debat terbuka yang dipimpin Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian. Ia juga mengingatkan kembali aksi terorisme terhadap dua masjid di kota Christchurch, Selandia Baru, dua minggu lalu yang menewaskan 50 orang dan melukai puluhan lainnya. Aksi itu menurut Fachir membuktikan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat terbebas dari ancaman terorisme.

Indonesia, ujar Fachir, menyambut baik peningkatan kerjasama internasional, termasuk adopsi Resolusi 2462 tentang "Pencegahan & Penanganan Pendanaan Terorisme" yang ikut disponsori Indonesia. Adopsi dan implementasi resolusi ini dinilai penting untuk mempertegas komitmen pada konvensi lainnya, seperti Konvensi Untuk Menekan Pendanaan Terorisme dan berbagai resolusi Dewan Keamanan Lain. Termasuk rekomendasi Gugus Tugas Tindakan Keuangan FATF dalam aturan hukum di negara masing-masing.

Wamenlu A.M. Fachir juga menggarisbawahi perlunya meningkatkan adaptasi masyarakat internasional dalam menanggapi berbagai perkembangan teknologi di bidang keuangan dan informasi, "lewat kebijakan yang tegas, fleksibel, inovatif dan praktis."

Disisi lain Indonesia juga mendorong peningkatan kerjasama global untuk saling tukar informasi, bantuan teknis, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan unit intelijen keuangan, serta koordinasi antar badan dan komite PBB.

Indonesia dan Thailand pernah melangsungkan KTT Penanganan Pendanaan Terorisme di Bangkok pada November 2018 lalu untuk menganalisa risiko dan ancaman di kawasan, serta mengkaji lebih dalam dampak pendanaan teroris di kawasan Asia Pasifik. "Indonesia secara terus menerus juga meningkatkan kapasitas perangkat hukum dan infrastruktur, antara lain lewat Strategi Nasional Tindak Pidana Pendanaan Teroris, serta penguatan kerjasama antar kementerian/lembaga dan sektor swasta," tegas Fachir.

Kepala Urusan Kontra-Terorisme PBB Vladimir Voronkov dalam sidang di Dewan Keamanan PBB mengatakan resolusi itu dikeluarkan pada saat "kritis," ketika teroris kini mendapatkan uang lewat saluran-saluran resmi dan tidak resmi, termasuk dengan perdagangan narkoba, perjanjian pembangunan dan penjualan mobil bekas.

Resolusi itu menuntut semua negara untuk "memastikan bahwa hukum dan peraturan di dalam negeri masing-masing negara memasukkan upaya mengumpulkan dana atau membiayai sumber-sumber kelompok teroris atau pelaku secara individu, sebagai pelanggaran pidana serius."

Dewan Keamanan PBB juga meminta anggota untuk membuat unit intelijen keuangan.

Negara-negara yang gagal melaksanakan resolusi itu akan menghadapi sanksi PBB. (Eva Mazrieva-VOA)

Kebakaran Maut pada Gedung Bertingkat 19 di Ibukota Bangladesh, Sedikitnya 17 Tewas

Posted: 29 Mar 2019 12:26 AM PDT

Kebakaran Maut di Ibukota Bangladesh, Sedikitnya 17 Tewas

DHAKA, LELEMUKU.COM - Sedikitnya 17 orang tewas akibat kebakaran hari Kamis (28/3) di gedung perkantoran bertingkat 19 di ibukota Bangladesh.

Beberapa orang melompat dari jendela bangunan tinggi di distrik Banani, Dhaka, untuk menyelamatkan diri dari kebakaran.

Puluhan unit pemadam kebakaran dikirim untuk mengatasi kobaran api bersama sejumlah helikopter pemadam.

Helikopter-helikopter juga membantu upaya penyelamatan, dengan mengulurkan tali ke orang-orang yang mengungsi di atap dan menerbangkan mereka ke tempat aman.

Sedikitnya 70 orang cedera. Orang-orang masih terperangkap di gedung itu beberapa jam setelah kebakaran mulai terjadi.

Banyak warga tewas dalam kebakaran bangunan di Dhaka selama bertahun-tahun ini akibat kurangnya regulasi keamanan dan penegakannya. Sedikitnya 70 orang tewas sewaktu kebakaran besar melalap beberapa gedung hunian di kawasan historis Dhaka bulan lalu.

Gedung-gedung itu juga digunakan sebagai gudang penyimpanan bahan kimia, plastik dan bahan-bahan mudah terbakar lainnya.

Kebakaran serupa pada tahun 2010 menewaskan lebih dari 120 orang dalam salah satu bencana kebakaran terburuk di kota itu. (VOA)