Lapangan Tembak Latbual Milik Yonif 731/Kabaresi Seluas 2 Hektar Mulai Difungsikan |
- Lapangan Tembak Latbual Milik Yonif 731/Kabaresi Seluas 2 Hektar Mulai Difungsikan
- Tagop : Seorang Haji Dituntut Lebih Khusyu dan Tawadu
- Ini Kegiatan Sandiaga Salahudin Uno Saat Kunjungi Ambon
- Semarak Gebyar HUT RI ke73.Kel,jatirangga Berlasung Meriah.".
- Gantikan Andap Budhi Revianto, Royke Lumowa Jadi Kapolda Maluku
- Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki
- Dua Tahun Jaksa Penghubung di Bursel Tidak Terstruktur
- Lantamal IX Siap Berangkatkan 13 Putra-Putri Calon Prajurit Terbaik Asal Maluku
- Desa Tanjung Burung Di kunjungi Tim Jumling Kabupanten Tangerang.
- Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe
- DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua
- Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat
- Lukas Enembe Akan Kaji Pembagian Dana Otsus Papua 2019
- Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe
- DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua
- Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat
- Lukas Enembe Akan Kaji Pembagian Dana Otsus Papua 2019
- Tak Lulus Tes, Calon Praja IPDN Bisa Daftar Lewat Jalur Afirmasi
- KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah
- Soedarmo Pastikan Sahkan APBD Perubahan, Tunggakan Gaji Guru Segera Terbayar
- KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas Korupsi
- Tak Lulus Tes, Calon Praja IPDN Bisa Daftar Lewat Jalur Afirmasi
- KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah
- Soedarmo Pastikan Sahkan APBD Perubahan, Tunggakan Gaji Guru Segera Terbayar
- KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas Korupsi
| Lapangan Tembak Latbual Milik Yonif 731/Kabaresi Seluas 2 Hektar Mulai Difungsikan Posted: 07 Sep 2018 10:10 AM PDT |
| Tagop : Seorang Haji Dituntut Lebih Khusyu dan Tawadu Posted: 07 Sep 2018 10:00 AM PDT |
| Ini Kegiatan Sandiaga Salahudin Uno Saat Kunjungi Ambon Posted: 07 Sep 2018 09:08 AM PDT  AMBON, LELEMUKU.COM - Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI, Sandiaga Salahuddin Uno ke Kota Ambon, Provinsi Maluku pada Jumat (7/9) guna bertemu Gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail.Keduanya bertemu sebelum salat Jumat di Masjid Raya Alfatah Ambon dan mendiskusikan soal ekonomi. Dia berharap dengan kepemimpinan Murad, harga bahan sembako di Maluku bisa terus stabil. "Ambon akan lebih baik dipimpin oleh Pak Murad dengan mengedepankan fokus stabilitas harga-harga kebutuhan pokok," jelasnya seperti diberitakan Merdeka.com. Ia juga meninta Murad Ismail agar fokus dalam peningkatan upaya penyerapan tenaga kerja lokal. "Kami mendiskusikan banyak hal. Saya berharap Pak Murad dengan mengedepankan penyerapan tenaga kerja," imbuh dia. Sandi menilai Murad sebagai sosok pemimpin yang tegas. Dia yakin Murad mampu membawa daerah yang dipimpinnya jadi lebih maju lagi. Berpasangan dengan Barnabas Orno, Murad Ismail merupakan mantan Komandan Korps Brimob Polri dan diusung tujuh parpol yaitu PAN, PPP, PKPI, PKB, Hanura, Gerindra, PDIP, dan Partai NasDem. Sebelum pertemuan keduanya, Sandiaga menyempatkan diri mengunjungi jibu-jibu atau penjual ikan keliling di Pasar Tradisional di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Dia menyebut kegiatan di pasar tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sandi menilai dengan adanya pelatihan, pendampingan dan pengaturan keuangan terhadap kewirausahaan juga dapat meningkatkan perekonomian. Tak hanya itu, mantan politisi Gerindra ini mengatakan dengan pemberian modal juga dapat membantu usaha para pedagang tradisional tersebut. Sandi mengaku sempat berbincang-bincang dengan salah seorang pelaku UMKM. "Saya menemui Ati Lengkoliang, seorang UMKM di sini. Ia membutuhkan sedikit dana untuk mengembangkan usahanya," papar dia. Menurut mantan Wagub DKI Jakarta ini, memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengaturan keuangan terkait kewirausahaan kepada mama-mama ini akan mampu meningkatkan ekonomi para penjual ikan. Selain itu, ia menilai pemberian modal dapat membantu usaha mereka tumbuh dan berkembang. "Saya juga berbincang dengan Mama Tila Malbari, pedagang jibu-jibu. Ia mengaku hanya bisa menjual tiga loyang dalam satu hari. Hampir semua keluhannya sama yaitu soal pelatihan dan modal usaha agar mereka bisa berkembang dan naik kelas," kata dia. Pasangan dari Prabowo yang didukung ini berjanji akan memberdayakan para mama pedagang ikan tersebut. "Mama-mama, jibu-jibu ini ingin agar usahanya dapat berkembang," kata dia. Dia mengatakan, pemberdayaan ekonomi melalui lapangan pekerjaan yang terbuka dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Isu ekonomi akar rumput menurutnya sangat dipengaruhi sumber pendapatan dan pengeluaran biaya hidup. "Salah satu solusi alternatifnya adalah melalui kewirausahaan dan menjaga stabilitas harga sembako," ucap Sandi. Setelah berkunjung ke Pasar Tulehu, Sandiaga melanjutkan kunjungan ke Kota Ambon. Guna bersilaturahmi dengan Ketua Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), AJS Werinussa. "Kedatangan saya untuk bersilaturahmi. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam menyambut pesta demokrasi dan menciptakan demokrasi yang sejuk," jelasnya. Pertemuan Sandi dengan Werinussa berlangsung di gereja yang berlokasi Uritetu, Sirimau, Kota Ambon tersebut. Gereja tersebut merupakan bangunan bersejarah yang resmi berdiri sejak 6 September 1965. Sandi berharap warisan sejarah ini menjadi bagian penting dari keberagaman bangsa untuk mewujudkan persatuan seluruh bangsa. "Kedatangan saya di sini sekaligus menyampaikan titipan ucapan selamat dari Capres Prabowo Subianto untuk ulang tahun Gereja Sinode Maluku ke-83. Ini merupakan bagian penting dari Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah berkah untuk Indonesia," kata dia. Sandi meyakini penerapan demokrasi sejuk dapat mempersatukan dan tidak memecah-belah bangsa. Ia menilai perbedaan atas keberagaman di Indonesia dapat menjadi kekuatan hebat bila setiap elemen bangsa bersatu-padu dalam menyelesaikan masalah bersama. Sementara itu, Werinussa menyampaikan hubungan baik antar golongan akan bisa dijembatani melalui dialog yang terbuka. Ia pun menyambut baik kunjungan mantan Wagub DKI Jakarta itu. "Sebuah kehormatan bagi kami atas kedatangan Cawapres Sandiaga Uno. Semoga langkah ini mampu menciptakan politik yang mempersatukan, bukan memecah-belah," tutupnya. Usai bertemu dengan Ketua Sinode, Sandiaga kemudian balik ke Jakarta. Ia melakukan kunjungan ke Pulau Ambon hanya sehari. Pada Jumat sore ia kembali bertolak ke Bandara Soekarno Hatta. (Albert Batlayeri) |
| Semarak Gebyar HUT RI ke73.Kel,jatirangga Berlasung Meriah.". Posted: 07 Sep 2018 08:17 AM PDT Bekasi, SKI Peringatan HUT RI ke 73 yang digelar di lapangan sepak bola,Andes Rt03/04 kelurahan jatirangga kec, Jatisampurna kota Bekasi.jum,at (07/9/2018) berlangsung meriah. Acara ini dihadiri,Camat Jati sampurna, Drs,Abi Hurairah unsur FKRW, Tokoh Agama, para Lurah , Unsur pemuda, karang Taruna,serta undangan. Kegiatan gebyar HUT RI ke73, juga diwarnai lomba makanan etnik,berbahan dasar, Umbi - umbian,dan sayuran.dilanjutkan pemotongan tumpeng yang dilakukan, Lurah jatirangga dan selanjutnya diserahkan kepada sekretaris kecamatan.(sekcam) yang didampingi oleh bimas pol,beserta panitia Hut RI ke73 " Lurah jatirangga Namar Naris S,sos Msi. menyampaikan , " 73 tahun kita sudah merdeka, dan dalam kurun waktu itu pula kita mengisi kemerdekaan secara bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini." "Cita-cita untuk mewujudkan Kota Bekasi yang maju, berdaya saing, religius dan bersatu dalam kebinekaan, sesuai Undang Undang Dasar 1945," tandasnya. "Kita ingin maju, dalam pengertian kita ingin mewujudkan masyarakat Kota Bekasi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu berdaya saing dalam kompetisi global yang semakin religius, dan bersatu dalam kebhinekaan tunggal ika memberi pemahaman bahwa perbedaan bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan, tetapi adalah sesuatu yang patut disyukuri sebagai karunia dari Allah SWT. "Semuanya ini tentunya dapat kita raih, melalui kerja keras. tekad dan semangat yang tidak boleh mengenal Ielah dan putus asa, juga yang teramat penting adalah kebersamaan seluruh komponen masyarakat di daerah ini," terangnya Oleh karena itu, sambungnya, malam syukuran HUT Kemerdekaan RI ini momentum yang sangat penting bagi rakyat Indonesia. Menurutnya, usia 73 tahun sudah tentu merupakan saat yang matang untuk merefleksikan diri sejauh dan sebanyak apa capaian-capaian yang telah dilakukan dalam mengisi kilas sejarah sebagai cita-cita mulia para pendiri bangsa ini Dalam kesempatan tersebut,Camat yang diwakili,sekertaris kecamatan, H M,Sahroni memberikan piagam penghargaan dan piala kepada,juara tingkat RW.dikelurahan Jati Rangga yang telah menjuarai berbagai Lomba, Sementara, Panitia HUT RI, sekel yang juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. dapat terus berkesinambungan dan dapat terus menjalin silaturahmi bersama masyarakat dan pemerintah.pungkasnya.(Egi ) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Semarak Gebyar HUT RI ke73.Kel,jatirangga Berlasung Meriah.". . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Gantikan Andap Budhi Revianto, Royke Lumowa Jadi Kapolda Maluku Posted: 07 Sep 2018 07:53 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Inspektur Jenderal (Irjen) (Pol) Royke Lumowa gantikan Irjen Pol. Andap Budhi Revianto sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku. Sementara Andap Revianto akan menduduki pos baru sebagai Kapolda Kepulauan Riau menggantikan Irjen Didid Widjanardi yang dimutasi menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Menurut Kompas.com, pergantian ini berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan disaksikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Jumat (7/9). Lumowa yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri menuturkan akan menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait untuk memajukan Provinsi Maluku. "Saya ingin membantu pemerintah daerah membangun Maluku secara utuh. Baik dari pariwisatanya, olahraganya, kekerabatannya yang indah-indahlah buat kedamaian. Sehingga Maluku bisa sama dan sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Jawa, Sumatera, dan tempat-tempat lain," ungkap dia. Pria yang lahir di Ujungpandang, Sulawesi Selatan pada 16 September 1962 ini menyatakan akan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan jelas. "Tentu penegakan hukum menjadi bagian bingkai-bingkai ya supaya tidak menyimpang dari katakanlah pembangunan, perputaran ekonomi, dan dijaga oleh penegakan hukum. Contohnya kita harus menjaga hewan atau binatang yang dilindingi eksplorasi, mereka harus kita jaga, hutan-hutan, ilegal logging dan lain-lain kita jaga agar ekosistem habitat hewan-hewan bisa hidup bebas di alamnya," sambung Royke. Terkait antisipasi keamanan atas gerakan #2019GantiPresiden di Provinsi Maluku, Lumowa menuturkan jika dilakukan sesuai peraturan pihaknya akan mengakomodir segala kelompok. "Sepanjang itu tidak menggangu kehidupan sosial, melanggar hukum silakan saja melakukan dengan baik. Jangan sampai konflik-konflik antar dua kubu kita minimalkan," ujar Royke. Selain Kapolda Maluku, Kapori Karnavian melantik dua kapolda lainnya yakni Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan dan Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Yazid Fanani. Juga kakorlantas dan asisten sumber daya manusia (SDM) Kapolri. Selanjutnya Kakolantas Polri Irjen Pol Refdi Andri dan Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Heri juga dilantik dalam kesempatan tersebut. Pada acara tersebut, juga dilakukan upacara kenaikan pangkat terhadap dua puluh tiga orang perwira tinggi (pati) di lingkungan Polri. 7 perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) yang naik menjadi Inspektorat Jenderal (Irjen) dan 16 Komisaris Besar (Kombes) menjadi Brigjen. Total ada 23 perwira tinggi yang naik pangkat hari ini setingkat lebih tinggi. 7 perwira tinggi berpangkat Brigjen yang naik menjadi Irjen atau bintang dua adalah Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo, Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri, Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Eko Indra Heri, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto, dan Kadiv Propam Irjen Listyo Sigit Prabowo. Kapolri juga memimpin upacara serah terima beberapa jabatan. Antara lain Asisten Kapolri Bidang SDM yang semula dijabat Komjen Arief Sulistyanto diserahkan kepada Irjen Eko Indra Heri. Lalu Irjen Royke Lumowa yang kini menjabat Kapolda Maluku menyerahkan jabatan Kakorlantas Polri ke Irjen Refdi Andri. Royke menjadi Kapolda Maluku. Sedang jabatan Kapolda Jawa Timur yang sebelumnya dijabat Irjen Mahfud Arifin diserahkan ke Irjen Luki Hermawan. Sementara itu, Kapolda Kalimantan Selatan kini dijabat Irjen Yazid Fanani dari pejabat sebelumnya Irjen Rachmat Mulyana. Pergantian jabatan dan kenaikan pangkat tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2015/VIII/Kep/2018 dan ST/2014/VIII/Kep/2018 tertanggal 13 Agustus 2018. "Saya mengucapkan selamat, ini semua berkat kerja keras teman-teman," tutur Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia menginstruksikan para pejabat baru untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas pokok di tempat yang baru. (Albert Batlayeri) |
| Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki Posted: 07 Sep 2018 07:37 AM PDT  Kapal buatan PT. Krakatau Shipyard berbahan Fiberglass Reinforced Plastik itu mengalami kerusakan pasca tiga bulan setelah uji coba kapal tersebut, dan sampai sekarang tak dapat dipergunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan di Kabupaten Bursel. Pantauan media ini, KM Tanjung Batu Peka yang berwarna putih bisa hijau itu dibiarkan berlabuh begitu saja di dalam teluk Namrole. Sejumlah warga nelayan di sekitar pantai itu mengaku jika kapal tersebut sudah lego jangkar di perairan pantai itu sudah beberata tahum lamanya dan tidak pernah diperbaiki. "Kapal itu, suda lama sekali di situ. tak pernah liat kapal itu bajalan, kapal itu katong dengar katanya sudah rusak, mesinnya yang rusak," ungkap seorang nelayan bernama Midi, Jumat (8/9/2018). Menurut warga nelayan yang ini, kapal milik Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ini bagus dan sangat laju. Sayangnya kapal ini belum juga bisa diperbaiki dan dibiarkan terbengkalai begutu saja. "Lihat, kapalnya masih bagus, warnanya masih bagus, tapi rusak tak bisa dipakai," sesalnya. Warga nelayan di wilayah pantai itu meminta perhatian dari pemerintah Kabupaten Buru Selata segera memperbaiki kapal tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel, Sukri Muhammad yang dikonfirmasi sebelumnya mengakui terdapat kerusakan pada kapal tersebut. "Kapal itu memang sedang rusak dan sering rusak pada mesin untuk sirkulasi air dan kecepatanya itu juga menurun. Selanjutnya kita tidak punya tenaga ahli untuk memperbaikinya," kata Sukri. Dijatakan bahwa, jika kapal itu tidak digunakan maka akan hancur. Olehnya itu, ia telah berinisiatif agar kapal tersebut bisa dikelola oleh pihak ketiga yang telah berpengalaman di bidang pelayaran. "Saya suda hubungi salah satu perusahan, PT Dharma Indah Permai melalui General Manager. Tapi bosnya itu saya belum ketemu, saya suda buat surat, semacam MoU. Tepatnya akan ditangani oleh pihak ketiga," jelasnya. Sukri mengaku jika pihak PT. Dharma Indah Permai bersedia untuk mengelola kapal ini, maka kapal tersebut akan diupayakan untuk melayani masyarakat Kabupaten Bursel. "Saya berencana operasionalkan untuk pelayanan lokal, supaya ini, supaya bisa dimanfaatkan, maksud saya begitu. Sehingga kapal itu bisa bermanfaat bagi masyarakat Bursel. Dimana, saya juga sudah bicarakan juga dengan Pak Bupati supaya dikelola oleh pihak ketiga," terangnya. Dikatakan, jika dioperasikan maka kapal tersebut akan melayani rute Namrole-Leksula, Namrole-Tifu dan Namrole-Ambalau atau diprioritaskan bagi desa-desa yang telah memiliki dermaga. Walau begitu, Sukri mengaku bahwa sejak penyerahan bantuan kapal tersebut, hingga kini belum dilakukan penanda tangangan berita acara penerimaan karena saat diserahkan, spesifikasi kapal tersebut tidak memungkinkan, baik dari kecepatan maupun sering mengalami kerusakan. Sehingga sampai saat ini kapal itu belum terdaftar sebagai aset milik Dinas Perhubungan Kabupaten Bursel. Diberitakan sebelumnya, KM Tanjung Batu Peka milik Pemerintah Kabulaten (Pemkab) Buru Selatan kurang lebih 4 tahun tidak bisa lagi beroperasi untuk menunjang tugas pemerintahan dalam wilayah Buru Selatan. Kapal motor bantuan dari Kementrian Desa dan Desa Tertinggal pada 2015 senilai Rp.3,4 Milyar itu kini rusak parah dan hanya berlabuh di pantai Namrole dan terancam menjadi sampah laut dalam Teluk Namrole. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Kapal Senilai Rp3,4 Miliar Milik Pemda Bursel Belum Diperbaiki . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Dua Tahun Jaksa Penghubung di Bursel Tidak Terstruktur Posted: 07 Sep 2018 07:32 AM PDT  Butarbutar kepada wartawan di Kantor Bupati Buru Selatan usai memberikan sosialisasi terkait TP4D di aulah Kantor Bupati setempat beberapa waktu lalu. "Tidak terstruktur di kita (Kejaksaan), penghubung itu kan kebijakan pimpinan Kejati Maluku waktu itu untuk menampung keluhan atau melakukan pendampingan-pendampingan," jelasnya. Dikatakan bahwa, karena situasi maka Jaksa Penghubungan Buru Selatan itu tidak lagi aktif. Walau tak ada lagi, Kejaksaan Penghubung di Buru Selatan masih tetap dalam wilayah hukumnya. "Kejaksaan Buru itu membawahi dua wilayah hukum kabupaten, Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan," sebut Butarbutar. (AZMI) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Dua Tahun Jaksa Penghubung di Bursel Tidak Terstruktur . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Lantamal IX Siap Berangkatkan 13 Putra-Putri Calon Prajurit Terbaik Asal Maluku Posted: 07 Sep 2018 07:32 AM PDT  Sebelumnya Sidang Pantukhirda diikuti 25 orang peserta, namun yang dinyatakan lulus sebanyak 13 orang, terdiri dari Calon Bintara PK Pria 3 orang, Calon Bintara PK Wanita 1 orang, Calon Tamtama PK 9 orang peserta. Sidang Pantukhirda dipimpin langsung Komandan Lantamal IX (Danlantamal IX) Ambon, Laksamana Pertama TNI Antongan Simatupang, berlangsung di Gedung DR. J. Leimena Lantamal IX Ambon, Jumat (07/09/2018). Dari 25 orang peserta Pantukhirda mereka terdiri dari Calon Bintara PK Pria 10 orang, Bintara PK Wanita 4 orang, Calon Tamtama PK 11 orang yang sebelumnya mendaftarkan diri dan berhasil lulus melewati rangkaian seleksi di Lantamal IX, meliputi Tes Pemeriksaan Administrasi (Rikmin), Kesehatan tahap I, Kesamaptaan Jasmani, Psikologi tahap I dan tahap II, Kesehatan tahap II dan Mental Ideologi yang digelar Lantamal IX beberapa waktu lalu. Penilaian dalam Sidang Pantukhirda yaitu meninjau kembali nilai – nilai dari rangkaian seleksi yang telah dilaksanakan oleh para peserta. Pelaksanaan Sidang Pantukhirda, Danlantamal IX selaku Ketua Panitia Daerah (Panda) didampingi oleh Sekretaris Panda Aspers Danlantamal IX Kolonel Laut Laut (S) Mukti Gilang Mulyawan, Katim Rik MI Asintel Danlantamal IX Kolonel Laut (KH) Yus Harianto, Katim Rik Kes Karumkital dr. F.X. Suhardjo Lantamal IX Letkol Laut (K) dr. Ali Setiawan dan Katim Rik Min Kadisminpers Lantamal IX Mayor Laut (KH) Rony. Danlantamal IX Ambon mengatakan bahwa yang dikirim adalah putra – putrid trebaik Maluku yang nantinya mereka siap untuk mengikuti seleksi Pantukhir tingkat pusat di Lembaga Penyediaan Tenaga Angkatan Laut (Lapetal) Kota Malang, Jawa Timur dan bersaing dengan peserta dari seluruh Indonesia. Sidang Pantukhirda juga dihadiri oleh Para Asisten Danlantamal IX serta Panitia Penerimaan Calon Prajurit TNI AL Panitia Daerah Ambon. (DISPEN LANTAMAL IX) Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Lantamal IX Siap Berangkatkan 13 Putra-Putri Calon Prajurit Terbaik Asal Maluku . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Desa Tanjung Burung Di kunjungi Tim Jumling Kabupanten Tangerang. Posted: 07 Sep 2018 07:18 AM PDT  BantenNet.com, KABUPTAEN TANGERANG - Program Jumat Keliling (Jumling), Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berlanjut , bertempat di Mesjid Jami Al – Barkah, Kampung Tanjung Burung Rt 11/06, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Jumat (7/9/) Dihadiri oleh Camat Teluknaga Supriyadi S.STP, Kades Tanjung Burung HM Idris Effendi S.Pd, MM, Kapolsek Teluknaga AKP Dedi Herdiana SH, MH, Dandim 01 Teluknaga Kapten CZI Arni Panani, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan para jamaah, serta staf Desa Tanjung Burung. Dalam sambutannya Camat Teluknaga Supriyadi S.STP mengatakan, "Saya sangat mengapresiasi kepada warga Tanjung Burung yang telah mengeluarkan dananya untuk pembangunan Mesjid Jami Al – Barkah dan sekaligus menyampaikan pesan Ketua Tim Jumling Drs Yani Sutisna SH, M.SI yang tidak bisa hadir dalam sholat jumat ini, Saya mewakilkan Ketua Tim jumling dengan memberikan dana hibah sebesar 20 juta rupiah ke masjid Jami Al – Barkah.Dan saya apresiasi kepada kepala Desa Tanjung burung yang telah bekerja keras untuk pembangunan Desa nya imbuhnya Ia menambahkan , "Semoga ini tidak mengurasi subtansi jumling menjadi agenda rutin , pemerintah pada prinsipnya sama dengan alim ulama dan visi Bupati ingin mewujudkan masyarakat yang religius," tuturnya. "Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia masjid, telah berjuang keras dalam membangun mesjid Jami Al – Barkah, ini merupakan bentuk amal ibadah. Hal ini , merupakan simbol dengan tujuan memperat tali silaturahmi antar umat muslim dan memperkuat iman serta ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk menunjukkan tidak ada perbedaan antar sesama manusia , semua sama dimata Allah," ujar HM. Idris Efendi. > jar Terima kasih karena telah membaca informasi tentang Desa Tanjung Burung Di kunjungi Tim Jumling Kabupanten Tangerang. . Silahkan membaca berita lainnya. |
| Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengklaim keputusannya mengganti sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, sudah sepengetahuan kepala daerah terpilih. Penyataan ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak, terkait kabar miring pergeseran jabatan yang dikarenakan kepentingan pribadi Gubernur Soedarmo. Apalagi pergantian Kepala SKPD itu dilakukan saat masa jabatannya sebagai penjabat gubernur, segera habis. "Wajib kita lakukan koordinasi (dengan gubernur terpilih saat pelantikan). Jangan sampai kita lakukan mutasi kemudian begitu masuk ada pergeseran (jabatan) lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimana pun nanti yang menggunakan tenaga mereka adalah gubernur definitif. Makanya koordinasi tetap kita lakukan," terang Soedarmo usai pelantikan, Rabu (29/8) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Rotasi pejabat eselon II tersebut, yakni jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang sebelumnya dijabat Yusuf Yambe Yabdi, kini digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt). Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya digantikan Girius One Yoman. Sementara, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi. Dia tambahkan, pengisian jabatan tersebut sebelumnya sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua. Oleh karenanya, dia harapkan setiap pimpinan SKPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja lain yang terkait. Dia mengharapkan pimpinan SKPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga dapat segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada. "Yang terpenting segera lakukan pelelangan dan jangan saling menyalahkan antara SKPD satu dengan yang lain. Kalau ada masalah langsung dilaporkan ke pimpinan, nanti pemimpin yang akan berikan teguran kepada yang tidak bekerja maksimal," tegasnya. (DiskominfoPapua) |
| DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengingatkan Gubernur Lukas Enembe yang baru dilantik, untuk segera pasang kuda-kuda menghadapi defisit anggaran di bidang pendidikan, diantaranya mengenai pembayaran gaji guru akibat pengalihan pengeloaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, baru-baru ini. Menurut Ketua Komisi III DPR Papua,Carolus Bolly, tak hanya itu, Lukas yang baru saja mencetak sejarah sebagai Gubernur pertama yang mampu memimpin untuk periode kedua tersebut, juga bakal dipusingkan dengan pembiayaan pengalihan tanaga kehutanan dari kabupaten dan kota. "Sebab konsekuensi dari pengalihan adalah pembiayaan bagi pemerintah provinsi. Tapi Gubernur jangan khawatir, sebab kami di DPRP akan siap secara bersama-sama memikirkan jalan keluarnya." "Supaya kita bisa menambah fiskal didaerah kita, dengan demikian upaya mengatasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggaran tersebut, bisa tercapai," terang dia Jakarta, kemarin. Dikatakan, saat ini masyarakat Papua tengah bersuka cita atas dilantiknya pemimpin Papua lima tahun mendatang. Masyarakat Papua pun menaruh harapan yang besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan menakhodai provinsi ini menuju kemajuan di semua bidang. Kendati demikian, dia menilai, ada tantangan yang tak mudah untuk dilalui gubernur beserta jajarannya. Oleh karenanya, dia berharap dukungan seluruh Kepala SKPD agar dapat kerja sama menuntaskan seluruh program kerja yang telah dicanangkan oleh pimpinan daerah. Tak terkecuali suksesi penyelenggaran pekan olahraga nasional (PON) XX 2020, yang mana persiapannya sementara bergulir dan tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar. "Sekali lagi ini semua membutuhkan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Provinsi maupun DPRP juga. Sehingga inilah berbagai tantangan yang akan dihadapai kedepannya. Dan masyarakat pun kita minta memberikan dukungan doa supaya bisa berhasil." "Hanya yang pasti kita harus yakin bahwa sebagai orang Papua. Bahwa provinsi ini mampu melewati semua tantangan yang ada, untuk kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak seluruh warga negara di bumi cenderawasih," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua didorong untuk segera memprakarsai pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang pungutan atau retrebusi kepada masyarakat untuk membantu pembiayaan pekan olahraga nasional (PON) XX 2020. Hal demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly kemarin di Jakarta. Menurut dia, masih ada waktu untuk membuat perda retribusi tersebut. Pihaknya justru akan sangat menyayangkan apabila Perda retribusi tidak diberlakukan. "Sebab sudah berulang kali DPRP mendorong agar Perda pungutan kepada masyarakat melalui berbagai retribusi dalam rangka PON di Papua itu dibuat. "Saya rasa kalau sekarang ini didorong oleh Pemprov belum terlambat. Makanya, karena kita berharap Gubernur dan Wagub yang baru dilantik bisa mendorong di periode keduanya," terang dia. Sementara ditanya mengenai nominal pungutan retribusi kepada masyarakat berkisar, dia sebut tak bakal membebani masyarakat sebab bila dipungut seratus atau lima ratus rupiah, diyakini tak akan mendapat pertentangan. "Apalagi kan pungutan ini bisa kita titip melalui tiket pesawat atau kapal laut bahkan parkir. Bisa juga saat membeli tiket menonton sepak bola. Apakah titip seratus rupiah atau lima ratus membebani? Saya pikir tidak juga namun ini pastinya akan dibahas secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak terkait. Supaya saat ditetapkan tidak mendapat pertentangan," tuturnya. Dia tambahkan, Perda retribusi ini merupakan inisiatif DPRP sejak provinsi tertimut di Indonesia ini ditetapkan sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020. Untuk itu, dirinya yang berada di Komisi yang bidang keuangan, mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menerapkan Perda retribusi, agar pembiayaan PON bisa terbantu. (DiskominfoPapua) |
| Lukas Enembe Akan Kaji Pembagian Dana Otsus Papua 2019 Posted: 07 Sep 2018 06:38 AM PDT  JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten dan kota pada 2019 mendatang, bakal dikaji ulang. Ini berarti, 80 persen dana Otsus yang biasanya dikelola pemerintah kabupaten dan kota, kemungkinan besar bakal diturunkan. Hal demikian dipastikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, Lukas belum menyebut persentase ideal yang bakal diberikan kepada kabupaten dan kota. Hanya saja, nilainya dipastikan berkurang dari angka sebelumnya, guna menghindari masalah akibat salah pengelolaan dan hal serupa lainnya. "Yang pasti perlu dilakukan kajian secara matang lagi (terkait pembagian dana Otsus). Hal ini penting supaya pembagian dana Otsus ini tidak menimbulkan masalah di masa mendatang." "Yang terpenting adalah bagaimana dana otsus tersebut dikelola secara baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebab perlu diketahui juga bahwa ada beban besar dalam APBD provinsi saat ini, dimana kita sedang mempersiapkan PON 2020 di Papua yang butuh anggaran besar," ucapnya. Dikatakan, pengkajian terhadap pembagian dana Otsus pun tak lepas dari agenda kedepan pemerintah provinsi, yang wajib membiayai pengalihan tenaga pendidikan dan kesehatan dari kabupaten dan kota. Sehingga nanti, untuk kelancaran pengkajian itu, pihaknya bakal melibatkan sejumlah pihak dri Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Gadjah Mada, yang bakal membantu untuk menghitung dan memformulasikan persentase dana Otsus untuk dibagikan ke kabupaten dan kota. "Yang pasti belum bisa saya umumkan sekarang berapa yang diserahkan ke kabupaten dan kota. Hanya saya saya minta kita bersabar sebab regulasinya segera disiapkan," jelasnya. Sebelumnya, Lukas mengaku program kerja kedepan adalah melanjutkan kegiatan yang telah dirintis pada periode pertama. Namun, perbaikkan peningkatan pendidikan bakal menjadi prioritasnya terutama bagi daerah-daerah atau kabupaten yang masih rendah. Meski begitu, ada upaya peningkatan pembangunan infrastuktur yang juga akan turut menjadi perhatiannya. Sebab tak juga bisa dipungkiri bahwa bidang infrastuktur di Papua, masih banyak tertinggal dan butuh perhatian. (DiskominfoPapua) |
| Ganti Kepala SKPD di Penghujung Jabatan, Soedarmo Sudah Koordinasi dengan Lukas Enembe Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo mengklaim keputusannya mengganti sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi, sudah sepengetahuan kepala daerah terpilih. Penyataan ini sekaligus membantah tudingan sejumlah pihak, terkait kabar miring pergeseran jabatan yang dikarenakan kepentingan pribadi Gubernur Soedarmo. Apalagi pergantian Kepala SKPD itu dilakukan saat masa jabatannya sebagai penjabat gubernur, segera habis. "Wajib kita lakukan koordinasi (dengan gubernur terpilih saat pelantikan). Jangan sampai kita lakukan mutasi kemudian begitu masuk ada pergeseran (jabatan) lagi. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimana pun nanti yang menggunakan tenaga mereka adalah gubernur definitif. Makanya koordinasi tetap kita lakukan," terang Soedarmo usai pelantikan, Rabu (29/8) di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Rotasi pejabat eselon II tersebut, yakni jabatan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang sebelumnya dijabat Yusuf Yambe Yabdi, kini digantikan Daud Ngabalin sebagai pelaksana tugas (Plt). Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Djuli Mambaya digantikan Girius One Yoman. Sementara, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sonny Rumkafer digantikan Debora Diana Sallosa selaku pelaksana tugas (Plt), dan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Mikael Kambuaya digantikan Yusuf Yambe Yabdi. Dia tambahkan, pengisian jabatan tersebut sebelumnya sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri serta didasarkan pada kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi Papua. Oleh karenanya, dia harapkan setiap pimpinan SKPD bisa menjaga dan mempertahankan integritas, loyalitas dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab serta mendorong terjadinya interaksi, keselarasan dan kerjasama yang kondusif baik di dalam unit kerja maupun unit kerja lain yang terkait. Dia mengharapkan pimpinan SKPD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Sehingga dapat segera menyelesaikan tugas-tugas yang ada. "Yang terpenting segera lakukan pelelangan dan jangan saling menyalahkan antara SKPD satu dengan yang lain. Kalau ada masalah langsung dilaporkan ke pimpinan, nanti pemimpin yang akan berikan teguran kepada yang tidak bekerja maksimal," tegasnya. (DiskominfoPapua) |
| DPRP Ingatkan Lukas Enembe Perhatikan Defisit Anggaran Pendidikan Papua Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengingatkan Gubernur Lukas Enembe yang baru dilantik, untuk segera pasang kuda-kuda menghadapi defisit anggaran di bidang pendidikan, diantaranya mengenai pembayaran gaji guru akibat pengalihan pengeloaan SMA/SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi, baru-baru ini. Menurut Ketua Komisi III DPR Papua,Carolus Bolly, tak hanya itu, Lukas yang baru saja mencetak sejarah sebagai Gubernur pertama yang mampu memimpin untuk periode kedua tersebut, juga bakal dipusingkan dengan pembiayaan pengalihan tanaga kehutanan dari kabupaten dan kota. "Sebab konsekuensi dari pengalihan adalah pembiayaan bagi pemerintah provinsi. Tapi Gubernur jangan khawatir, sebab kami di DPRP akan siap secara bersama-sama memikirkan jalan keluarnya." "Supaya kita bisa menambah fiskal didaerah kita, dengan demikian upaya mengatasi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggaran tersebut, bisa tercapai," terang dia Jakarta, kemarin. Dikatakan, saat ini masyarakat Papua tengah bersuka cita atas dilantiknya pemimpin Papua lima tahun mendatang. Masyarakat Papua pun menaruh harapan yang besar kepada Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan menakhodai provinsi ini menuju kemajuan di semua bidang. Kendati demikian, dia menilai, ada tantangan yang tak mudah untuk dilalui gubernur beserta jajarannya. Oleh karenanya, dia berharap dukungan seluruh Kepala SKPD agar dapat kerja sama menuntaskan seluruh program kerja yang telah dicanangkan oleh pimpinan daerah. Tak terkecuali suksesi penyelenggaran pekan olahraga nasional (PON) XX 2020, yang mana persiapannya sementara bergulir dan tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar. "Sekali lagi ini semua membutuhkan kerja sama yang kuat antara Pemerintah Provinsi maupun DPRP juga. Sehingga inilah berbagai tantangan yang akan dihadapai kedepannya. Dan masyarakat pun kita minta memberikan dukungan doa supaya bisa berhasil." "Hanya yang pasti kita harus yakin bahwa sebagai orang Papua. Bahwa provinsi ini mampu melewati semua tantangan yang ada, untuk kemajuan daerah, kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya hak seluruh warga negara di bumi cenderawasih," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Pemprov Papua Didesak Buat Perda Pungutan Kepada Masyarakat Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua didorong untuk segera memprakarsai pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang pungutan atau retrebusi kepada masyarakat untuk membantu pembiayaan pekan olahraga nasional (PON) XX 2020. Hal demikian disampaikan Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly kemarin di Jakarta. Menurut dia, masih ada waktu untuk membuat perda retribusi tersebut. Pihaknya justru akan sangat menyayangkan apabila Perda retribusi tidak diberlakukan. "Sebab sudah berulang kali DPRP mendorong agar Perda pungutan kepada masyarakat melalui berbagai retribusi dalam rangka PON di Papua itu dibuat. "Saya rasa kalau sekarang ini didorong oleh Pemprov belum terlambat. Makanya, karena kita berharap Gubernur dan Wagub yang baru dilantik bisa mendorong di periode keduanya," terang dia. Sementara ditanya mengenai nominal pungutan retribusi kepada masyarakat berkisar, dia sebut tak bakal membebani masyarakat sebab bila dipungut seratus atau lima ratus rupiah, diyakini tak akan mendapat pertentangan. "Apalagi kan pungutan ini bisa kita titip melalui tiket pesawat atau kapal laut bahkan parkir. Bisa juga saat membeli tiket menonton sepak bola. Apakah titip seratus rupiah atau lima ratus membebani? Saya pikir tidak juga namun ini pastinya akan dibahas secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak terkait. Supaya saat ditetapkan tidak mendapat pertentangan," tuturnya. Dia tambahkan, Perda retribusi ini merupakan inisiatif DPRP sejak provinsi tertimut di Indonesia ini ditetapkan sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020. Untuk itu, dirinya yang berada di Komisi yang bidang keuangan, mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk segera menerapkan Perda retribusi, agar pembiayaan PON bisa terbantu. (DiskominfoPapua) |
| Lukas Enembe Akan Kaji Pembagian Dana Otsus Papua 2019 Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT JAKARTA, LELEMUKU.COM - Pemerintah Provinsi Papua mewacanakan pembagian dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten dan kota pada 2019 mendatang, bakal dikaji ulang. Ini berarti, 80 persen dana Otsus yang biasanya dikelola pemerintah kabupaten dan kota, kemungkinan besar bakal diturunkan. Hal demikian dipastikan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jakarta, kemarin. Kendati demikian, Lukas belum menyebut persentase ideal yang bakal diberikan kepada kabupaten dan kota. Hanya saja, nilainya dipastikan berkurang dari angka sebelumnya, guna menghindari masalah akibat salah pengelolaan dan hal serupa lainnya. "Yang pasti perlu dilakukan kajian secara matang lagi (terkait pembagian dana Otsus). Hal ini penting supaya pembagian dana Otsus ini tidak menimbulkan masalah di masa mendatang." "Yang terpenting adalah bagaimana dana otsus tersebut dikelola secara baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota. Sebab perlu diketahui juga bahwa ada beban besar dalam APBD provinsi saat ini, dimana kita sedang mempersiapkan PON 2020 di Papua yang butuh anggaran besar," ucapnya. Dikatakan, pengkajian terhadap pembagian dana Otsus pun tak lepas dari agenda kedepan pemerintah provinsi, yang wajib membiayai pengalihan tenaga pendidikan dan kesehatan dari kabupaten dan kota. Sehingga nanti, untuk kelancaran pengkajian itu, pihaknya bakal melibatkan sejumlah pihak dri Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Gadjah Mada, yang bakal membantu untuk menghitung dan memformulasikan persentase dana Otsus untuk dibagikan ke kabupaten dan kota. "Yang pasti belum bisa saya umumkan sekarang berapa yang diserahkan ke kabupaten dan kota. Hanya saya saya minta kita bersabar sebab regulasinya segera disiapkan," jelasnya. Sebelumnya, Lukas mengaku program kerja kedepan adalah melanjutkan kegiatan yang telah dirintis pada periode pertama. Namun, perbaikkan peningkatan pendidikan bakal menjadi prioritasnya terutama bagi daerah-daerah atau kabupaten yang masih rendah. Meski begitu, ada upaya peningkatan pembangunan infrastuktur yang juga akan turut menjadi perhatiannya. Sebab tak juga bisa dipungkiri bahwa bidang infrastuktur di Papua, masih banyak tertinggal dan butuh perhatian. (DiskominfoPapua) |
| Tak Lulus Tes, Calon Praja IPDN Bisa Daftar Lewat Jalur Afirmasi Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kabar gembira bagi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang gugur pada seleksi secara nasional 2018, dimana mereka dapat mendaftar kembali lewat jalur afirmasi dalam beberapa pekan mendatang. Menurut Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, penerimaan lewat jalur afirmasi ini adalah untuk menampung seluruh anak-anak asli bumi cenderawasih, agar bisa diterima di IPDN. "Sebab nanti lewat jalur afirmasi ini kan sudah ada penurunan standar. Dan afirmasi ini dikhususkan untuk orang asli Papua (OAP). Nah, ini kesempatan kepada para calon praja yang kemarin juga tidak lolos agar kembali ikut seleksi." "Memang yang akan diterima tidak sesuai jumlah yang gugur. Namun paling tidak ini khusus untuk mengakomodir OAP supaya bisa diterima di IPDN," terang dia, di Jayapura, kemarin. Soedarmo mengaku, sangat berhasrat bila hasil tes IPDN 2018 lebih banyak diisi oleh putra dan putri Papua. Hanya saja, hasil tes dengan standar nasional tersebut tak bisa diintervensi. Apalagi seleksi penerimaan IPDN pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). "Penyelenggarannya bukan murni dilakukan oleh IPDN. Ada KPK disitu juga. Jadi, secara terbuka penerimaan dilakukan bahkan siapa pun bisa memantau. Bahkan seleksi dilakukan secara pentahapan. Mulai dari seleksi administrasi sampai pantuhir dan semuanya sistem gugur." "Memang kita akui, kemarin yang daftar di Papua ada 199, lalu mengerucut 66 orang yang masuk IPDN. Dari angka itu pun yang dinyatakan lulus pantuhir 56 orang. Bahkan OAP yang lulus informasinya hanya empat orang. Kalau saya sebagai Gubernur ingin semua OAP masuk. Hanya memang ini belum bisa terpenuhi karena memang setiap seleksi ada yang tidak penuhi persyaratan," tuturnya. Kedati begitu, Soedarmo berharap para peserta yang gugur pada tes sebelumnya segera mempersiapkan diri untuk bertarung pada seleksi lewat jalur afirmasi. Kendati belum tahu jumlah kuota yang disiapkan panitia jalur afirmasi, dia meminta semua pihak untuk tak mempersoalkan seleksi penerimaan IPDN yang disebutkan banyak pihak tidak memberikan afirmasi bagi OAP. "Sekali lagi saya katakan ada jalur afirmasi khusus untuk penerimaan IPDN yang hanya bisa diikuti oleh OAP. Program ini setiap tahun diberikan untuk Papua bahkan provinsi lain tidak ada. Itulah kebijakan pempus kepada Papua untuk penerimaan IPDN." "Tinggal nanti semua siswa berkompetisi dan nanti akan direkrut anak Papua terbaik dengan nilai tertinggi untuk masuk dalam kampus IPDN," tuntasnya. (DiskominfoPapua) |
| KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua, jarang berada di tempat tugas. Mereka diketahui lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya. Hal demikian disampaikan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, menyampaikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negaara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin. Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana. "Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat," harap dia. Dia katakan, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam hitungan jam akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dia berharap pemimpin Papua yang akan dilantik itu, dapat melanjutkan dasar-dasar pembenahan tata kelola yang baik, yang sebelumnya telah diletakkan Penjabat Gubernur sebelumnya. "Sebab secara khusus kami mengapresiasi Penjabat Gubernur Soedarmo, dimana beliau sudah menunjukan kinerja yang baik. Makanya, kami berharap Gubernur definitif yang akan dilantik bisa memberikan komitmen dan keteladanan yang nyata bukan komitmen formil atau hanya diatas kertas," imbaunya. Sebelumnya Maruli katakan, sejak 2016 KPK dan Pemprov Papua sudah bekerja sama melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan. Hasilnya sudah mulai terlihat namun pihaknya mencatat ada pula yang masih harus diubah. "Contohnya ketika kami meminta data absensi pegawai di seluruh SKPD Pemprov Papua, dimana yang mencapai diatas 70 persen baru di 17 instansi. Sedangkan sekitar 34 SKPD masih dibawa 70 persen." "Ini baru absensi belum kinerja. Makanya keberadaan KPK di Papua ini juga untuk memastikan agar seluruh ASN menjadi tolak ukur bagi pemerintahan di kabupaten kota. Dalam artian, KPK punya concern bahwa penceahan korupsi bukan saja bagaiamna korupsi itu diberantas. Tetapi bagaimana membangun kesadaran ASN untuk bekerja baik dan maksimal sesuai tupoksi, tetapi juga mendorong kesungguhan mereka untuk membangun tata kelola yang baik," pungkas dia. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Pastikan Sahkan APBD Perubahan, Tunggakan Gaji Guru Segera Terbayar Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018, tunggakan gaji guru selama enam bulan bakal segera terbayarkan.Hal itu disampaikan Soedarmo di Jayapura, saat memberikan arahan kepada segenap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin. Tak hanya itu, sambung dia, bila APBD Perubahan disahkan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) pun akan bisa dibayarkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi. Berkenaan dengan hal itu, dia berharap seluruh aparatur sipil negara tidak mengendorkan semangat tetapi terus meningkatkan kinerjanya guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat diatas negeri ini. "Makanya, saya mengucapkan terima kasih kepada ASN sudah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat." "Saya apresiasi juga kepada segenap pegawai yang pada 17 Agustus lalu mendapat penghargaan dari Pemprov. Mudah-mudahan yang lain mengikuti sebab penghargaan ini stimulus dan perangsang bagi yang lain supaya bekerja dan berdeikasi maksimal untuk negeri ini," ucapnya. Soedarmo yang dalam hitungan jam akan menanggalkan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Papua mengaku sudah bekerja maksimal mengawal pelaksanaan pembangunan dan Pilkada serentak di bumi cenderawasih. Oleh karenanya, sebelum kembali ke Jakarta melaksanakan tugas sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dia berharap pengesahan APBD Perubahan 2018 sudah dapat dirampungkan. "Paling tidak kalau saya tidak bisa mendorong penutupan sebelum masa jabatan saya berakhir, ada pak Sekda bersama seluruh Kepala OPD yang bakal mendorong pengesahan." "Intinya beberapa tugas yang diembankan kepada saya, sudah kami laksnakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya memohon maaf apabila selama saya memimpin Papua, ada tutur kata, sikap dan kebijakan saya yang mungkin tidak berkenan bagi seluruh ASN," ucap dia. (DiskominfoPapua) |
| KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas Korupsi Posted: 07 Sep 2018 06:34 AM PDT  JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai peran perempuan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, dinilai sangat penting dan strategis dewasa ini.Hal demikian bukan tanpa alasan, sebab kaum perempuan dapat berperan menjadi agen pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga. Berkenaan dengan hal itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan meminta anggota Dharma Wanita di Papua agar tegas menyatakan tidak terhadap korupsi. Dharma Wanita oleh Basaria juga diminta agar mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga. "Dimulai pada diri sendiri lalu, suami dan selanjutnya kepada anak-anak. Namun yang pertama adalah Jujur pada diri sendiri dulu. Kemudian bagaimana mendidik anak dengan baik, itu juga termasuk cara perempuan membantu KPK meminimalisir terjadinya korupsi di masa mendatang," terang Basaria pada sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), di Aula Sasana Krida, Rabu (5/8). Menurut Basaria, sosialisai SPAK dapat memberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan korupsi kepada perempuan, agar bisa berperan lebih banyak sebagai agen pencegahan korupsi terutama dalam lingkungan keluarga. Untuk itu, dia mengharapkan perempuan mampu menjadi filter dan penyaring terhadap upaya penanganan korupsi diatas negeri ini. Sementara, Sekretaris Daerah Papua, TEA Heri Dosinaen sosialisasi SPAK berharap ilmu yang didapat pada acara sosialisasi SPAK, mampu memberikan dampak positif bagi perempuan. Mama Mayor salah satu anggota Dharma Wanita Provinsi Papua mengaku sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Dia mengapresiasi sosialisasi SPAK sebab akan mendorong kaum perempuan, khususnya Anggota Dharma Wanita mencegah korupsi. "Sebab dalam kegiatan ini banyak hal-hal baru yang kami dapatkan. Utamanya, korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam pemberantasannya. Tetapi kami perempuan juga bertanggung jawab," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| Tak Lulus Tes, Calon Praja IPDN Bisa Daftar Lewat Jalur Afirmasi Posted: 07 Sep 2018 06:23 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Kabar gembira bagi calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang gugur pada seleksi secara nasional 2018, dimana mereka dapat mendaftar kembali lewat jalur afirmasi dalam beberapa pekan mendatang. Menurut Penjabat Gubernur Papua Soedarmo, penerimaan lewat jalur afirmasi ini adalah untuk menampung seluruh anak-anak asli bumi cenderawasih, agar bisa diterima di IPDN. "Sebab nanti lewat jalur afirmasi ini kan sudah ada penurunan standar. Dan afirmasi ini dikhususkan untuk orang asli Papua (OAP). Nah, ini kesempatan kepada para calon praja yang kemarin juga tidak lolos agar kembali ikut seleksi." "Memang yang akan diterima tidak sesuai jumlah yang gugur. Namun paling tidak ini khusus untuk mengakomodir OAP supaya bisa diterima di IPDN," terang dia, di Jayapura, kemarin. Soedarmo mengaku, sangat berhasrat bila hasil tes IPDN 2018 lebih banyak diisi oleh putra dan putri Papua. Hanya saja, hasil tes dengan standar nasional tersebut tak bisa diintervensi. Apalagi seleksi penerimaan IPDN pelaksanaannya diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). "Penyelenggarannya bukan murni dilakukan oleh IPDN. Ada KPK disitu juga. Jadi, secara terbuka penerimaan dilakukan bahkan siapa pun bisa memantau. Bahkan seleksi dilakukan secara pentahapan. Mulai dari seleksi administrasi sampai pantuhir dan semuanya sistem gugur." "Memang kita akui, kemarin yang daftar di Papua ada 199, lalu mengerucut 66 orang yang masuk IPDN. Dari angka itu pun yang dinyatakan lulus pantuhir 56 orang. Bahkan OAP yang lulus informasinya hanya empat orang. Kalau saya sebagai Gubernur ingin semua OAP masuk. Hanya memang ini belum bisa terpenuhi karena memang setiap seleksi ada yang tidak penuhi persyaratan," tuturnya. Kedati begitu, Soedarmo berharap para peserta yang gugur pada tes sebelumnya segera mempersiapkan diri untuk bertarung pada seleksi lewat jalur afirmasi. Kendati belum tahu jumlah kuota yang disiapkan panitia jalur afirmasi, dia meminta semua pihak untuk tak mempersoalkan seleksi penerimaan IPDN yang disebutkan banyak pihak tidak memberikan afirmasi bagi OAP. "Sekali lagi saya katakan ada jalur afirmasi khusus untuk penerimaan IPDN yang hanya bisa diikuti oleh OAP. Program ini setiap tahun diberikan untuk Papua bahkan provinsi lain tidak ada. Itulah kebijakan pempus kepada Papua untuk penerimaan IPDN." "Tinggal nanti semua siswa berkompetisi dan nanti akan direkrut anak Papua terbaik dengan nilai tertinggi untuk masuk dalam kampus IPDN," tuntasnya. (DiskominfoPapua) |
| KPK Sebut Kepala Daerah di Papua Suka Keluar Daerah Posted: 07 Sep 2018 06:23 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sejumlah kepala daerah di Provinsi Papua, jarang berada di tempat tugas. Mereka diketahui lebih banyak melakukan perjalanan ke luar daerah ketimbang mengurus pemerintahan di wilayahnya. Hal demikian disampaikan Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua Maruli Tua, menyampaikan arahan kepada seluruh aparatur sipil negaara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin. Tak hanya itu, sambung Maruli, dalam sejumlah kesempatan saat pihaknya berkunjung ke kabupaten, pihaknya masih menyaksikan beberapa kantor pemerintahan kosong ditinggal ASN entah kemana. "Ini kami saksikan saat berkeliling ke daerah-daerah. Sehingga memang ini perlu ada perubahan sebab keberadaan pemerintah untuk melayani masyarakat," harap dia. Dia katakan, gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam hitungan jam akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Dia berharap pemimpin Papua yang akan dilantik itu, dapat melanjutkan dasar-dasar pembenahan tata kelola yang baik, yang sebelumnya telah diletakkan Penjabat Gubernur sebelumnya. "Sebab secara khusus kami mengapresiasi Penjabat Gubernur Soedarmo, dimana beliau sudah menunjukan kinerja yang baik. Makanya, kami berharap Gubernur definitif yang akan dilantik bisa memberikan komitmen dan keteladanan yang nyata bukan komitmen formil atau hanya diatas kertas," imbaunya. Sebelumnya Maruli katakan, sejak 2016 KPK dan Pemprov Papua sudah bekerja sama melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan. Hasilnya sudah mulai terlihat namun pihaknya mencatat ada pula yang masih harus diubah. "Contohnya ketika kami meminta data absensi pegawai di seluruh SKPD Pemprov Papua, dimana yang mencapai diatas 70 persen baru di 17 instansi. Sedangkan sekitar 34 SKPD masih dibawa 70 persen." "Ini baru absensi belum kinerja. Makanya keberadaan KPK di Papua ini juga untuk memastikan agar seluruh ASN menjadi tolak ukur bagi pemerintahan di kabupaten kota. Dalam artian, KPK punya concern bahwa penceahan korupsi bukan saja bagaiamna korupsi itu diberantas. Tetapi bagaimana membangun kesadaran ASN untuk bekerja baik dan maksimal sesuai tupoksi, tetapi juga mendorong kesungguhan mereka untuk membangun tata kelola yang baik," pungkas dia. (DiskominfoPapua) |
| Soedarmo Pastikan Sahkan APBD Perubahan, Tunggakan Gaji Guru Segera Terbayar Posted: 07 Sep 2018 06:23 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Penjabat Gubernur Papua Soedarmo memastikan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018, tunggakan gaji guru selama enam bulan bakal segera terbayarkan.Hal itu disampaikan Soedarmo di Jayapura, saat memberikan arahan kepada segenap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi, kemarin. Tak hanya itu, sambung dia, bila APBD Perubahan disahkan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) pun akan bisa dibayarkan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi. Berkenaan dengan hal itu, dia berharap seluruh aparatur sipil negara tidak mengendorkan semangat tetapi terus meningkatkan kinerjanya guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat diatas negeri ini. "Makanya, saya mengucapkan terima kasih kepada ASN sudah bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat." "Saya apresiasi juga kepada segenap pegawai yang pada 17 Agustus lalu mendapat penghargaan dari Pemprov. Mudah-mudahan yang lain mengikuti sebab penghargaan ini stimulus dan perangsang bagi yang lain supaya bekerja dan berdeikasi maksimal untuk negeri ini," ucapnya. Soedarmo yang dalam hitungan jam akan menanggalkan tugasnya sebagai Penjabat Gubernur Papua mengaku sudah bekerja maksimal mengawal pelaksanaan pembangunan dan Pilkada serentak di bumi cenderawasih. Oleh karenanya, sebelum kembali ke Jakarta melaksanakan tugas sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dia berharap pengesahan APBD Perubahan 2018 sudah dapat dirampungkan. "Paling tidak kalau saya tidak bisa mendorong penutupan sebelum masa jabatan saya berakhir, ada pak Sekda bersama seluruh Kepala OPD yang bakal mendorong pengesahan." "Intinya beberapa tugas yang diembankan kepada saya, sudah kami laksnakan sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya memohon maaf apabila selama saya memimpin Papua, ada tutur kata, sikap dan kebijakan saya yang mungkin tidak berkenan bagi seluruh ASN," ucap dia. (DiskominfoPapua) |
| KPK Nilai Perempuan Papua Berperan Besar Berantas Korupsi Posted: 07 Sep 2018 06:23 AM PDT JAYAPURA, LELEMUKU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai peran perempuan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, dinilai sangat penting dan strategis dewasa ini.Hal demikian bukan tanpa alasan, sebab kaum perempuan dapat berperan menjadi agen pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga. Berkenaan dengan hal itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan meminta anggota Dharma Wanita di Papua agar tegas menyatakan tidak terhadap korupsi. Dharma Wanita oleh Basaria juga diminta agar mampu menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan keluarga. "Dimulai pada diri sendiri lalu, suami dan selanjutnya kepada anak-anak. Namun yang pertama adalah Jujur pada diri sendiri dulu. Kemudian bagaimana mendidik anak dengan baik, itu juga termasuk cara perempuan membantu KPK meminimalisir terjadinya korupsi di masa mendatang," terang Basaria pada sosialisasi Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), di Aula Sasana Krida, Rabu (5/8). Menurut Basaria, sosialisai SPAK dapat memberikan pengetahuan tentang upaya pencegahan korupsi kepada perempuan, agar bisa berperan lebih banyak sebagai agen pencegahan korupsi terutama dalam lingkungan keluarga. Untuk itu, dia mengharapkan perempuan mampu menjadi filter dan penyaring terhadap upaya penanganan korupsi diatas negeri ini. Sementara, Sekretaris Daerah Papua, TEA Heri Dosinaen sosialisasi SPAK berharap ilmu yang didapat pada acara sosialisasi SPAK, mampu memberikan dampak positif bagi perempuan. Mama Mayor salah satu anggota Dharma Wanita Provinsi Papua mengaku sangat antusias dengan kegiatan tersebut. Dia mengapresiasi sosialisasi SPAK sebab akan mendorong kaum perempuan, khususnya Anggota Dharma Wanita mencegah korupsi. "Sebab dalam kegiatan ini banyak hal-hal baru yang kami dapatkan. Utamanya, korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam pemberantasannya. Tetapi kami perempuan juga bertanggung jawab," pungkasnya. (DiskominfoPapua) |
| You are subscribed to email updates from #TACIGI. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
